Electronic Theses and Dissertation

Pasal 99 ayat (3) undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum. memberikan kewenangan kepada lembaga bawaslu provinsi aceh untuk menyelesaikan sengketa proses pemilu melalui jalur adjudikasi. dalam hal ini berpedoman pada peraturan badan pengawas pemilihan umum nomor 5 tahun 2019 tentang perubahan ketiga atas peraturan badan pengawas pemilihan umum nomor 18 tahun 2017 tentang tata cara penyelesaian sengketa proses pemilihan umum. akan tetapi, dalam pelaksanaan kewenangan sidang adjudikasi yang dilakukan tersebut masih terdapat kelemahan, maupun dari segi sumber daya manusia (sdm) pada lembaga bawasl provinsi aceh itu sendiri. penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan penyelesaian sengketa proses pemilihan umum yang diberikan kepada lembaga bawaslu provinsi aceh, menganalisis sistem penyelesaian sengketa proses pemilihan umum yang dilakukan oleh bawaslu provinsi aceh, dan menganalisis kemampuan bawaslu provinsi aceh dalam menyelesaikan sengketa proses pemilihan umum. metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis yuridis normatif, dengan pendekekatan perundang-undangan, konseptual, dan sejarah.selain itu, penelitian ini juga menggunakan jenis yuridis empiris dengan pendekatan sosio-legal.data dalam penelitian ini digunakan bahan hukum primer, sekunder, tersier, dan non hukum, yang dianalisis secara kualitatif. hasil penelitian menunjukkan bahwa bawaslu provisi aceh berwenang menyelesaikan sengketa proses pemilu melalui jalur adjudikasi. pasal 469 ayat (1) uu pemilu menyatakan bahwa putusan yang dikeluarkan oleh bawaslu provinsi aceh terhadap sengketa proses pemilu bersifat final dan mengikat, kecuali untuk tiga hal, yakni berkaitan dengan verifikasi calon partai politik peserta pemilihan umum, penetapan calon anggota dpr, dpd, dprd provinsi dan dprd kabupaten/kota, dan penetapan calon. upaya hukum melalui pengadilan tata usaha negara dapat ditempuh setelah upaya administratif di bawaslu provinsi aceh selesai.sistem penyelesaian sengketa proses pemilu di bawaslu provinsi aceh dapat dilakukan dengan dua cara yaitu mediasi dan adjudikasi. dalam menyelesaikan sengketa proses pemilu bawaslu provinsi aceh mampu melakukan sesuai dengan regulasi yang mengaturnya, hal ini di buktikan dengan 5 (lima) sengketa proses pemilu yang diselesaikan oleh bawaslu provinsi aceh. disarankan agar bawaslu provinsi aceh membuat pelatihan khusus bidang penyelesaian sengketa proses pemilihan umum agar dalam menyelesaikan sengketa proses pemilihan umum melalui jalur adjudikasi sesuai dengan amanat uu pemilu sehingga melahirkan putusan yang lebih berkeadilan kedepan.

Article 99 paragraph (3) of Law Number 7 of 2017 Concerning General Elections. Empowers the Provincial Bawaslu institution to address electoral process conflicts through adjudication. This authority must be guided in its implementation by the General Election Supervisory Agency Regulation Number 5 of 2019 concerning the Third Amendment to the General Election Supervisory Agency Regulation Number 18 of 2017 concerning Procedures for Dispute Resolution of the General Election Process. There are still weaknesses in the implementation of the adjudication session, particularly in terms of human resources (HR) in the Aceh Province Bawaslu institution. This study intends to examine the Aceh Provincial Bawaslu authority in resolving conflicts over the general election process, the Aceh Province Panwaslih's electoral process dispute resolution mechanism, and the Aceh Province Bawaslu ability to handle disputes over the general election process. This is a normative juridical study that takes a legislative, conceptual, and historical approach. Furthermore, an empirical juridical method with a socio-legal approach is used in this work. The main, secondary, and tertiary legal materials employed in this study were examined qualitatively. According to the findings of this study, the Aceh Provincial Bawaslu has the authority to receive, examine, arbitrate or adjudicate, and decide on the dispute settlement of the Aceh Province's general election process conflict. Furthermore, according to article 469 paragraph (1) of the Election Law, the decision of the Aceh Provincial Panwaslih on disputes over the general election process is final and binding, with the exception of three things: the verification of candidates for political parties participating in the general election, the determination of candidates for DPR members, DPD, Provincial DPRD, and Regency/Municipal DPRD, and the determination of candidates. After the administrative efforts in Aceh Province's Bawaslu are accomplished, legal recourse through the State Administrative Court can be pursued. It is recommended that the Aceh Province Panwaslih provide specific training in the field of conflict resolution during the general election process, so that when resolving issues through adjudication, it is in compliance with the mandate of the Election Law and results in a fair conclusion.