Electronic Theses and Dissertation

Kota layak anak (kla) merupakan program pemerintah yang mengacu pada perlindungan anak dan pemenuhan hak anak. pada tahun 2021, kota banda aceh mendapatkan penghargaan kla pada tingkat madya dan di tahun yang sama, kasus kekerasan pada anak di kota banda aceh merupakan kasus tertinggi dibanding dengan kabupaten lain yang ada di provinsi aceh. sehingga hal ini menjadi tanda tanya perihal implementasi kla yang ada di kota banda aceh. penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pengembangan program kota layak anak (kla) di banda aceh tahun 2021 dan mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat kebijakan pengembangan program kota layak anak (kla) di banda aceh tahun 2021. teori yang digunakan adalah teori implementasi kebijakan publik dari rippley dan franklin yaitu perspektif kepatuhan aparatur pelaksana dan adanya kelancaran rutinitas. metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementator dp3ap2kb memahami tugasnya sebagai sekretariat pelaksanaan kla di kota banda aceh. implementasi kebijakan program kla yang yang belum berjalan dengan baik. hal ini terjadi karena banyaknya aktor yang terlibat belum memiliki kapasitas yang mumpuni dalam penerapan kla dan belum maksimalnya kerjasama antar aktor pelaksanaan kla. pelaksanaan program pengembangan kla di kota banda aceh hanya mengacu pada pemenuhan hak anak dalam segi fasilitas infrastruktur dan perlindungan hak anak dalam bentuk pelayanan pengaduan di uptd ppa dan dinas sosial kota banda aceh. faktor pendukung kla di kota banda aceh adalah adanya dukungan dari lembaga legislatif dan juga lokasi banda aceh sebagai ibukota, sehingga banyaknya infrastruktur provinsi yang bisa digunakan masyarakat kota banda aceh dan juga aksesibilitasnya yang mudah. sedangkan faktor penghambat dalam pelaksanaan kla di kota banda aceh adalah minimnya sdm dan belum terpenuhinya standar sebagai pelaksana pelayanan kla, sulitnya menemukan pola kerjasama antar aktor pelaksana kla dan juga partisipasi masyarakat yang masih rendah. kata kunci: kota layak anak (kla), pemenuhan hak anak, kolaborasi

Child Friendly City (KLA) is a government program that refers to the protection of children and the fulfillment of children's rights. In 2021, Banda Aceh City received the KLA award at the Intermediate level and in the same year, cases of violence against children in Banda Aceh City were the highest cases compared to other districts in Aceh Province. So this is a question mark regarding the implementation of KLA in Banda Aceh City. This study aims to analyze the implementation of Child Friendly City (KLA) program development policies in Banda Aceh in 2021 and identify supporting and inhibiting factors for developing Child Friendly City (KLA) policies in Banda Aceh in 2021. The theory used is the theory of public policy implementation from Rippley and Franklin, namely the perspective of the compliance of the implementing apparatus and the smooth running of the routine. The method used is descriptive qualitative. The results of this study indicate that DP3AP2KB implementers understand their duties as the secretariat for the implementation of KLA in Banda Aceh City. Implementation of KLA program policies that have not gone well. This happens because the many actors involved do not have sufficient capacity in implementing KLA and the cooperation between actors in implementing KLA has not been maximized. The implementation of the KLA development program in Banda Aceh City only refers to the fulfillment of children's rights in terms of infrastructure facilities and protection of children's rights in the form of complaint services at the UPTD PPA and the Banda Aceh City Social Service. The supporting factor for KLA in Banda Aceh City is the support from the legislature and also the location of Banda Aceh as the capital, so that there is a lot of provincial infrastructure that can be used by the people of Banda Aceh City and also easy accessibility. While the inhibiting factors in the implementation of KLA in Banda Aceh City are the lack of human resources and the unfulfillment of standards as implementing KLA services, the difficulty of finding a pattern of cooperation between actors implementing KLA and also low community participation. keywords: KLA, fulfillment of children's rights, collaboration