Electronic Theses and Dissertation

Analisis penyelesaian sengketa kepemilikan hak atas tanah untuk usaha perkebunan (suatu penelitian di kabupaten aceh selatan ) widia fitaloka* dahlan** yusri *** abstrak pt atak (aceh trumon anugrah kita ) sebuah perusahaan yang sedang membangun pabrik kelapa sawit (cpo) crude palm oil di gampong kapa sesak kecamatan trumon timur, aceh selatan. pt. atak memastikan bahwa langkah pengukuran ulang lahan lokasi pembangunan pabrik atas permintaan jasman selaku pemilik lahan. adapun nilai jual beli tanah tersebut sebesar 1895.703.400 ( satu milyar delapan ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus tiga ribu empat ratus rupiah. jasman dengan pimpinan pt. atak membuat kesepakatan dibawah tangan dalam hal penyelesaia pabrik kelapa sawit pt atak, dimana jasman meminta 10% dari saham atas nilai pagu pembangunan dan ingin ikut serta saham kepemilikan tapi tidak dipenuhi oleh pt atak. penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan tentang faktor penyebab terjadinya sengketa hak milik atas tanah antara pemilik tanah denga pt atak, untuk mengkaji dan menganalisis bentuk penyelesaian sengketa hak milik atas tanah yang antara pemilik tanah dengan pt. atak.untuk mengkaji dan menganalisis peran dan tanggung jawab notaris/ppat dan bpn setempat dalam penyelesaian sengketa hak milik atas tanah antara pemilik tanah dengan pt atak. metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode penelitian yuridis empiris. hasil penelitian ini menunjukkan bahwa yang menjadi faktor penyebab terjadinya sengketa yaitu karna peraturan yang belum lengkap, ketidaksesuaian peraturan,pejabat pertanahan yang kurang tanggap terhadap kebutuhan dan jumlah tanah yang tersedia, data yang kurang akurat dan kurang lengkap, data tanah yang keliru, keterbatasan sumber daya manusia yang bertugas menyelesaikan sengketa tanah, transaksi tanah yang keliru,ulah pemohon hak atau adanya penyelesaian dari instansi lain sehingga terjadi tumpang tindih kewenangan. bentuk penyelesaian antara perusahaan dengan masyarakat tersebut dilakukan, melalui mediasi yang di fasilitasi oleh bupati aceh selatan. peran bpn kabupaten aceh selatan bersama-sama pihak pt atak, pihak jasman hr., pihak muspika trumon timur, kepala desa, dan tokoh masyarakat melakukan pengukuran ulang di lokasi tersebut disarankan dalam penyelesaian sengketa antara pt. atak dengan masyarakat ini sudah benar memilih menyelesaikannya diluar pengadilan, selain penyelesaian sengketanya secara damai juga hemat biaya seharusnya kedua belah pihak harus menjunjung tinggi sifat sadar hukum. kata kunci : sengketa tanah, pemilik tanah, persetujuan.

ANALYSIS OF LAND RIGHTS OWNERSHIP DISPUTE SETTLEMENT FOR PLANTATION BUSINESS (A study in South Aceh district ) Widia Fitaloka* Dahlan** Yusri *** Abstract PT ATAK (Aceh Trumon Anugrah Kita) a company that is building a crude Palm oil (CPO) factory in Gampong Kapa Ketampang, East Trumon District, South Aceh. PT. ATAK ensures that the steps to re-measure the land of the factory construction site at the request of Jasman as the land owner. The sale and purchase value of the land amounted to 1895,703,400 (one billion eight hundred ninety five million seven hundred three thousand four hundred rupiah. Jasman with the leadership of PT. ATAK made a deal under hand in the case of the completion of PT ATAK's Palm Oil Mill, where Jasman asked for 10% of the shares on the development ceiling value and wanted to participate in the ownership shares but was not fulfilled by PT ATAK. This study aims to explain the causes of land ownership disputes between landowners premises PT ATAK, to examine and analyze the form of settlement of land ownership disputes between landowners with PT. ATAK.To review and analyze the role and responsibilities of local notary/PPAT and BPN in resolving land ownership disputes between landowners and PT ATAK. The method used in this research is empirical juridical research method. The results of this study indicate that the factors causing the dispute are incomplete regulations, regulatory discrepancies,land officials who are less responsive to the needs and the amount of land available, inaccurate and incomplete data, erroneous land data, limited human resources in charge of resolving land disputes, erroneous land transactions,acts of applicants or the settlement of other agencies resulting in overlapping authority. The form of settlement between the company and the community was carried out, through mediation facilitated by the Regent of South Aceh. The role of BPN of South Aceh Regency together with PT ATAK, Jasman HR., the East Trumon Muspika, village heads, and community leaders to re-measure at the location are advised in the settlement of disputes between PT. ATAK with this community is right to choose to resolve it outside the court, in addition to the settlement of disputes peacefully also cost-effective should both parties should uphold the nature of legal awareness. Keywords: land dispute, land owner, Agreement.