Electronic Theses and Dissertation

Sejak diperkenalkannya program komputer yang dikenal dengan bitcoin atau cryptocurrency oleh satoshi nakamoto pada tahun 2009, fenomena cryptocurrency/crypto asset semakin populer di masyarakat. aset crypto menjadi semakin populer ketika mereka mencatat harga tertinggi sekitar 60.000 dolar as ketika industri perdagangan lesu dan kacau karena pandemi covid-19. namun, tren peningkatan penggunaan aset kripto di masyarakat tidak dibarengi dengan regulasi yang memadai oleh badan pengawas perdagangan berjangka komoditi (bappebti), sehingga menimbulkan permasalahan terkait perlindungan hukum di masyarakat. skripsi ini bertujuan untuk mengetahui dan memberikan penjelasan mengenai perlindungan hukum aset kripto dan perlindungan hukum terkait pelaku usaha perdagangan aset kripto, serta untuk memahami keberadaan aset kripto sebagai komoditas dalam perdagangan berjangka komoditi di indonesia. penelitian ini menggunakan metodologi penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan. data yang diperoleh kemudian diolah melalui penalaran hukum dan pemikiran logis-analitis sesuai dengan argumentasi dan teori ilmiah guna menarik kesimpulan. hasil penelitian ini menjelaskan bahwa pemerintah melalui bappebti telah mengatur perdagangan pasar fisik aset kripto di bursa berjangka, namun perlindungan hukum masih belum memadai seperti belum adanya bursa berjangka, kliring berjangka dan aset kripto. manajer penyimpanan. sehingga pemerintah belum mampu memberikan kepastian hukum, perlindungan hukum, fasilitas manajemen risiko, penetapan harga persaingan yang transparan dan sehat. disarankan kepada badan pengawas perdagangan berjangka komoditi (bappebti) untuk segera membentuk crypto futures exchange, clearing house dan crypto asset storage manager. serta mengatur penggunaan expert advisors (trading robots) dan initial coin offerings (ico) terkait dengan crypto asset physical market trading.

Since the introduction of a computer program known as Bitcoin or Cryptocurrency by Satoshi Nakamoto in 2009, the phenomenon of Cryptocurrency/Crypto Asset has become increasingly popular in the society. Crypto Assets became increasingly popular when they recorded their highest price of around 60,000 US dollars when the trading industry was sluggish and chaotic due to the Covid-19 Pandemic. However, the increasing trend of using Crypto Assets in the community was not accompanied by adequate regulation by the Commodity Futures Trading Regulatory Agency (CoFTRA)/Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), so that raises problems related to legal protection in society. The objective of this thesis is to investigate and provide an explanation regarding the legal protection of Crypto Assets and legal protection related to Crypto Asset Trading Business Actors, as well as to understand the existence of Crypto Assets as a commodity in Commodity Futures Trading in Indonesia. This study uses a normative legal research methodology with a conceptual and statutory approach. The obtained data is then processed through legal reasoning and logical-analytical thought in accordance with scientific arguments and theories in order to draw conclusions. The results of this study explain that the government through the Bappebti has regulated the trading of the Physical Market of Crypto Assets on the Futures Exchange, but there are still inadequate legal protections such as the absence of a Futures Exchange, Futures Clearing House and Crypto Asset Storage Manager. So that the government has not been able to provide legal certainty, legal protection, risk management facilities, transparent and fair competition pricing. It is recommended to the Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) to immediately establish a Crypto Futures Exchange, Clearing House and Crypto Asset Storage Manager. As well as regulating the use of Expert Advisors (Trading Robots) and Initial Coin Offerings (ICO) related to Crypto Asset Physical Market Trading.