Electronic Theses and Dissertation

Pasal 5 dan 8 uu no. 1 tahun 2009 tentang penerbangan yang merupakan implementasi dari konvensi chicago 1944 menjelaskan bahwa pesawat udara yang melanggar wilayah kedaulatan negara kesatuan republik indonesia diperingatkan dan diperintahkan untuk meninggalkan wilayah tersebut oleh personel pemandu lalu lintas penerbangan. salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan melakukan pencegatan (intercept) terhadap pesawat yang melanggar dan memberikan teguran atas pelanggaran tersebut. namun pada kenyataannya, masih banyak pesawat asing dipaksa mendarat karena telah memasuki wilayah indonesia tanpa izin. tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk menjelaskan pengaturan pencegatan pesawat asing, urgensi pencegatan terhadap kedaulatan negara, dan faktor penghambat angkatan udara dalam melakukan pencegatan. penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum secara normatif yang mengacu pada berbagai sumber hukum yang berkaitan dengan pencegatan pesawat asing, kedaulatan negara, dan pengaturan nasional dan internasional yang berkaitan dengan pencegatan pesawat asing dan kedaulatan negara. hasil penelitian menunjukkan pengaturan pencegatan diatur dalam pasal 5 dan 8 uu no. 1 tahun 2009 tentang penerbangan yang juga merupakan bentuk implementasi dari konvensi chicago 1944. usaha-usaha pengamanan udara terus dilakukan tanpa melanggar pasal pasal 3bis konvensi chicago. faktor penghambat pelaksanaan pengamanan wilayah udara diantaranya terdapat pada keterbatasan alat utama sistem senjata (alutsista) sehingga pengamanan wilayah udara nasional tidak bisa terlaksanakan secara maksimal, serta tidak terlibatnya tni au dalam proses penyidikan melainkan kewenangan tersebut hanya diberikan kepada ppns penerbangan sehingga proses penegakan hukum terhambat. disarankan tni au dilibatkan dalam proses penyidikan agar tercapainya kelancaran dalam penindaklanjutan terhadap pelanggar wilayah udara nasional. pengembangan alutsista yang memadai juga diperlukan agar seluruh wilayah udara nasional dapat dijangkau oleh tni au sehingga dapat menjalankan tugas pengamanan wilayah udara nasional tanpa hambatan.