Electronic Theses and Dissertation

Penetapan pengadilan negeri banda aceh nomor 98/pdt.p/pn.bna tertanggal 14 juli 2017 telah mengabulkan permohonan atas kepemilikan barang bukti berupa 1 (satu) unit rumah lantai dua yang terletak di jalan prada utama desa prada kecamatan syiah kuala kota banda aceh milik mawardy nurdin yang sebelumnya telah diputus dalam putusan pengadilan tindak pidana korupsi banda aceh nomor : 57/pid.sus/tpk/pn.bna dan telah berkekuatan hukum tetap. terbitnya penetapan tersebut memberikan perlindungan hukum terhadap ahli waris mawardy nurdin, namun disisi lain penetapan tersebut bertentangan dengan putusan pengadilan tindak pidana korupsi banda aceh nomor: 57/pid.sus/tpk/pn.bna yang mengakibatkan tidak dapat terlaksananya eksekusi putusan tersebut. penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pertimbangan hakim pengadilan negeri banda aceh dalam permohonan penetapan pengadilan negeri banda aceh nomor 98/pdt.p/pn.bna, serta untuk menjelaskan penerapan penetapan pengadilan negeri banda aceh nomor 98/pdt.p/pn.bna yang mengakibatkan eksekusi terhadap putusan yang telah berkuatan hukum tetap tidak dapat dilaksanakan. untuk mencapai tujuan tersebut peneliti menggunakan metode penelitian hukum normatif yang mengacu pada norma-norma hukum dalam peraturan perundang-undangan terkait penetapan pengadilan. data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer berupa peraturan perundang-undangan serta data sekunder yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, dan hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan. berdasarkan kajian yang telah dilakukan pertimbangan hakim dalam penetapan pengadilan negeri banda aceh nomor 98/pdt.p/pn.bna tertanggal 14 juli 2017 yakni pasal 19 uu tipikor dan bukti-bukti berupa sertifikat hak milik nomor 2037 atas nama mawardy nurdin yang diterbitkan tahun 2009 dan keterangan 2 (dua) orang saksi bernama bahagia (sopir alm) dan nurul iman (kerabat alm). dilihat dari kedudukannya penetapan pengadilan negeri banda aceh nomor 98/pdt.p/pn.bna lebih kuat dari putusan pengadilan tindak pidana korupsi banda aceh nomor : 57/pid.sus/tpk/pn.bna yang hingga saat ini belum dapat dilakukan eksekusi. bahwa penundaan eksekusi yang dituangkan hakim pengadilan negeri dalam bentuk penetapan, sifatnya merupakan kebijakan (discretionair), dengan demikian merupakan kebebasan bertindak (discretionare bevoegheid) yang diberikan undang-undang kepada hakim pengadilan negeri. sehingga disarankan negara melalui jaksa penuntut umum dan jaksa pengacara negara kejaksaan negeri banda aceh dapat mengajukan upaya perlawanan untuk membatalkan penetapan pengadilan negeri banda aceh nomor 98/pdt.p/pn.bna tertanggal 14 juli 2017. kata kunci: penetapan pengadilan, permohonan, eksekusi.

The Court Order of the Banda Aceh District Court Number 98/Pdt.P/Pn.Bna dated July 14, 2017 has granted a request for ownership of one nit house located on Jalan Prada Utama, Prada Village, Syiah Kuala District, Banda Aceh City. Mawardy Nurdin, who was previously convicted in the Banda Aceh Corruption Court Decision Number: 57/Pid.Sus/TPK/Pn.Bna and has permanent legal force. The issuance of the court order provides legal protection for Mawardy Nurdin heirs, but on the other side the that court order is contrary to the Banda Aceh Corruption Court's Decision Number: 57/Pid.Sus/TPK/Pn.Bna which resulted that court decision can’t be executed. This study purposes to find out the considerations of the Banda Aceh District Court Judges in the application for the Banda Aceh District Court Order Number 98/Pdt.P/Pn.Bna, and to find out the application of the Banda Aceh District Court Order Number 98/Pdt.P/Pn.Bna can cancel executions that have permanent legal force. To achieve research objectives, the researcher uses a normative legal research method by examining positive legal principles related to court order. The data used in this research consists of primary data in the form of legislation and secondary data which includes official documents, books, and research results in the form of reports. Based on a research that has been done Judges in the Court Order of the Banda Aceh District Court Number 98/Pdt.P/Pn.Bna dated July 14, 2017, that is Article 19 of the Anti-Corruption Law and evidence in the form of a certificate of ownership rights number 2037 on behalf of Mawardy Nurdin which was issued in 2009 and the testimony of 2 (two) witnesses named Bahagia (Ex- Mawardy Nurdin’s driver) and Nurul Iman (Mawardy Nurdin’s relative). Judging from its position, the Banda Aceh District Court Order No. 98/Pdt.P/Pn.Bna is stronger than the Banda Aceh Corruption Court's Decision No. 57/Pid.Sus/TPK/Pn.Bna which has not yet been executed until now. That the adjournment of execution as included by the Judge of the District Court in the form of a Court Order is a policy, thus a freedom of action granted by law to the hakim of the district court. So it is suggested that the Public Prosecutor of the Banda Aceh District Prosecutor's Office as represented the state can propose legal attempt to annul the court order of the Banda Aceh District Court OrderNumber 98/Pdt.P/Pn.Bna dated July 14, 2017. Keyword : Court Order, Solicitation, Execution