Electronic Theses and Dissertation

Tanggung jawab badan pertanahan nasional dalam penerbitan sertifikat hak milik yang tanahnya dalam status peralihan putri fajrianuari yusri** dahlan*** abstrak pasal 32 pp nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah menyatakan bahwa sertifikat hak milik merupakan alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang dikeluarkan oleh bpn. namun dalam praktiknya keberadaan sertifikat hak milik ini seringkali menimbulkan sengketa, seperti misalnya terdapat hak pihak lain dibagian tanah yang telah bersertifikat dibuktikan dengan surat hibah di bawah tangan. hal ini tentu akan menimbulkan kerugian dan ketidakpastian hukum terhadap para pihak. penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis mengenai kekuatan hukum sertifikat hak milik atas tanah yang telah dikeluarkan oleh bpn terkait dengan adanya hak pihak lain yang dibuktikan dengan surat hibah di bawah tangan, dampak terhadap para pihak pemegang hak milik sertifikat dan yang tidak mendapatkan hak milik terhadap tanah tersebut dan tanggung jawab bpn terhadap pembuktian hak pihak lain terhadap sertifikat yang telah dikeluarkan. jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan sosiologi hukum. hasil penelitian menunjukkan bahwa sertifikat hak milik no. 11337 yang dimiliki oleh hs dan em mempunyai kekuatan pembuktian yang kuat sebagai alat bukti sepanjang tidak dapat dibuktikan sebaliknya berdasarkan putusan pengadilan. dampak sosial dari sengketa tanah ini memberikan kerugian materil maupun immateril kepada para pihak, sedangkan dampak hukumnya adalah pembatalan atau penguatan status kepemilikan atas tanah yang telah bersertifikat. bpn hanya bertanggungjawab terhadap kesalahan terkait dengan pengeluaran sertifikat selama dapat dibuktikan memang adanya unsur kesalahan pada pihak bpn dan tidak bertanggungjawab terhadap kesalahan pada dokumen-dokumen pendukung yang dibawa oleh pemohon. hendaknya pihak yang merasa mempunyai hak atas sebagian bidang tanah tersebut mengajukan gugatan ke pengadilan agar pengadilan dapat memutuskan mengenai kekuatan pembuktian dari surat hibah di bawah tangan tersebut. hendaknya aa dan am serta masyarakat pada umumnya ketika telah melakukan perbuatan hukum terhadap tanah untuk langsung mendaftarkan hal tersebut ke bpn setempat. hendaknya bpn lebih teliti lagi dalam melakukan pengecekan data administrasi dari pemohon maupun dalam melakukan pengecekan lapangan, sehingga dapat meminimalisir terjadinya sengketa dikemudian hari. kata kunci: tanggung jawab, badan pertanahan nasional, sertifikat tanah.

RESPONSIBILITY OF NATIONAL LAND AGENCY IN ISSUING LAND OWNERSHIP CERTIFICATES UNDER TRANSITION STATUS Putri Fajrianuari* Yusri Dahlan ABSTRACT Article 32 Government Regulation Number 24 of 1997 on Land Registration mentioned that a land ownership certificate is a right-evidencing document relating to the presentation of physical and juridical data issued by the Land Office. Nonetheless, practically a land ownership certificate may lead to disputes, such as the existence of other party's rights on a certified land proved by an unnotarized grant letter. That, of course, may result in a loss and legal uncertainty for the parties. This research aims to examine and analyze the legal force of a land ownership certificate issued by the Aceh Besar Land Office related to the rights of other parties as evidenced by a grant letter under the hand, the impact on the disputing parties, and the Aceh Besar Land Office's responsibility to prove other party's rights on an issued certificate. The types of research used are normative and empirical research using the approaches of laws, conceptual, and legal sociology. This research reveals that a land ownership certificate number 11337, issued by the Aceh Besar Land Office on behalf of HS and EM, had strong legal force as reasonable evidence throughout unprovable otherwise based on the ruling court. The social impact of land disputes may cause material or immaterial loss to the parties. Meanwhile, its legal impacts are cancellation or strengthening land ownership status on certified land. The Land Office is only responsible for failures to issue a certificate as long as legally provable that there are errors in the Land Office's party and is unresponsible for errors on supporting documents carried by the applicant. The AA and AM are supposed to file a suit to the court to obtain a verdict on the legal force of an unnotarized grant letter. Everyone who conducts a lawful act concerning land should register those acts directly to the Aceh Besar Land Office. The Aceh Besar Land Office must perform a conscientious belief in checking administrative applications, either from the applicants or field checks that subsequently may minimize potential disputes. Keywords: Responsibility, National Land Agency, Land Certificate.