Electronic Theses and Dissertation

Saham scripless adalah bagian dari objek jaminan gadai sesuai dengan yang disebutkan dalam pasal 60 ayat (2) uupt. gadai memberikan jaminan pelunasan utang debitur kepada kreditur sebagaimana diatur dalam pasal 1150 kuhperdata. namun, jaminan gadai saham scripless berbeda dengan jaminan gadai pada umumnya, dimana objek gadai tidak berada pada kreditur dan nilai saham dapat berubah sewaktu-waktu. penelitian ini bertujuan menjelaskan perlindungan hukum bagi kreditur dalam jaminan gadai saham scripless. dari hasil penelitian ditemukan bahwa ketentuan yang berlaku saat ini belum maksimal memberikan perlindungan hukum bagi kreditur dalam sistem gadai saham scripless. ksei hanya berperan sebagai penyimpan objek gadai dan tidak berkewajiban untuk menjamin terpenuhinya hak kreditur, sehingga pada saat dilakukan pencabutan pemblokiran terhadap saham yang digadaikan, ksei tidak harus memastikan bahwa hak kreditur telah terpenuhi. disarankan agar dibuat suatu aturan yang mewajibkan ksei untuk memastikan terlebih dahulu bahwa hak kreditur telah terpenuhi sebelum melakukan pencabutan pemblokiran objek gadai.

Scripless shares are one of the objects of collateral as regulated in article 60 section (2) of UUPT. Collateral provides guarantee for repayment of debts to creditors as regulated in article 1150 of the Indonesian civil code. Yet, scripless shares collateral are different from general collateral, where the object of collateral is not on the creditor and the value of shares changes anytime. This study aims to explain the legal protection for the creditor on scripless shares collateral. Based on findings, the author found that the current regulations have not yet provided maximum legal protection for the creditor in the scripless shares collateral system. KSEI only acts as the depositor of the collateral object and not obliged to guarantee the fulfillment of the creditor’s rights. Thus, when the blocking of collateral shares is lifted, KSEI does not have to ensure that the rights of creditors have been fulfilled. Based on the findings, the author suggests a regulation that obliges KSEI to ensure the creditor’s rights have been fulfilled to be made, before unblocking the collateral objects.