Electronic Theses and Dissertation

Pasal 7 huruf (b) undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen menyebutkan bahwa pelaku usaha dalam memproduksi suatu produk wajib memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan, akan tetapi masih ditemukan produk makanan olahan beku yang beredar tanpa adanya informasi komposisi bahan-bahan yang digunakan dalam produk tersebut. tujuan penelitian ini untuk menjelaskan perlindungan konsumen makanan olahan beku yang dijual tanpa label komposisi pada kemasannya, untuk menjelaskan faktor pelaku usaha makanan olahan beku tidak mencantumkan label komposisi pada kemasannya dan untuk menjelaskan upaya balai besar pengawas obat dan makanan (bbpom) dalam mengawasi pelaku usaha makanan olahan beku. data skripsi ini diperoleh dari penelitian kepustakaan dan lapangan. penelitian kepustakaan untuk mendapatkan data sekunder dengan cara mempelajari literatur dan peraturan perundang – undangan yang berlaku. penelitian lapangan untuk mendapatkan data primer yang diperoleh melalui proses wawancara dengan responden dan informan. hasil penelitian menunjukkan bahwa konsumen makanan olahan beku belum sepenuhnya terlindungi karena komposisi daftar bahan yang digunakan seharusnya dicantumkan pada label kemasan tetapi tidak dicantumkan. faktor yang menyebabkan pelaku usaha tidak mencantumkan komposisi adalah kurangnya informasi tentang kewajiban mencantumkan komposisi pada produk, konsumen tidak melaporkan pelanggaran atas hak konsumen untuk mendapatkan informasi, dan belum adanya tindakan tegas dan berkelanjutan dari pemerintah. upaya yang dilakukan oleh bbpom provinsi aceh dengan melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat terkait obat dan makanan, publikasi obat dan makanan ke masyarakat, penyuluhan dan pengawasan peredaran produk makanan olahan beku, pembinaan kepada pelaku usaha makanan olahan beku yang tidak mencantumkan informasi komposisi bahan pada produknya. disarankan kepada bbpom provinsi aceh dan pihak terkait dalam hal ini disperindag aceh untuk konsisten dalam melakukan penyuluhan dan pengawasan peredaran produk makanan olahan beku serta memberikan sanksi yang tegas sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan tersebut.