Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

    SKRIPSI
Najla Rafifah, PEMBATALAN PENCATATAN CIPTAAN BERDASARKAN PERSYARATAN KEASLIAN (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NIAGA NO. 4/PDT. SUS-HAK CIPTA/2020/PN NIAGA JKT. PST. DAN NO. 49/PDT. SUS-HKI/HAK CIPTA/2020/PN NIAGA JKT. PST.). Banda Aceh Progam Studi Ilmu Hukum,2022

Permasalahan mengenai gugatan pembatalan pencatatan ciptaan berdasarkan persyaratan keaslian sangat identik dengan adanya unsur kesamaan esensial antara ciptaan atau dengan objek kekayaan intelektual lainnya sebagimana dimaksud dalam pasal 97 ayat (1) jo. pasal 68 ayat (2) uuhc . perkara-perkara dalam kedua putusan yang digunakan harus ditentukan terlebih dahulu kesamaan faktanya sehingga dapat dibandingkan antara kedua perkara tersebut dalam putusannya masing-masing. namun, dalam praktiknya terdapat gugatan yang dikabulkan atau tidak dikabulkan hakim dengan alasan yang berbeda-beda. tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan alasan hakim mengabulkan atau tidak mengabulkan pembatalan pencatatan ciptaan berdasarkan persyaratan keaslian serta bentuk perlindungan hukum kepada pencipta asli dalam pencatatan ciptaan berdasarkan uuhc. penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yang meletakkan hukum sebagai sistem norma. bahan hukum diperoleh terutama dengan cara penelitian kepustakaan dan juga sebagai pelengkapnya dengan cara penelitian lapangan melalui wawancara. hasil penelitian menunjukkan bahwa alasan hakim untuk mengabulkan atau tidak mengabulkan pencatatan ciptaan berdasarkan persyaratan keaslian adalah dikabulkan karena terbukti adanya kesamaan esensial berdasarkan pasal 68 ayat (2) jo. pasal 97 ayat (1) uuhc dan melanggar pasal 65 uuhc, sedangkan tidak dikabulkan karena tidak terpenuhi unsur pasal 97 ayat (1) uuhc. bentuk perlindungan hukum kepada pencipta asli ada dua, yakni perlindungan secara preventif dan secara represif. disarankan kepada djki pada kementerian hukum dan hak asasi manusia untuk lebih teliti dalam melaksanakan kewenangannya agar tidak terjadi pencatatan ciptaan yang sama secara esensial dan kepada pemerintah agar perlindungan hukum secara preventif kepada pencipta asli lebih ditekankan dalam praktiknya.



Abstract

The problem regarding the lawsuit for cancellation of registration of a work based on the requirements for authenticity is very identical with the existence of an element of essential similarity between the work or with other intellectual property objects as referred to in Article 97 paragraph (1) jo. Article 68 paragraph (2) UUHC. The cases in the two decisions that are used must first determine the similarity of facts so that they can be compared between the two cases in their respective decisions. However, in practice there are lawsuits that are granted or not granted by the judge for different reasons.The purpose of this study is to find out and explain the reasons for the judge's granting or not granting the cancellation of registration of the work based on the requirements of authenticity and the form of legal protection to the original creator in the registration of the work based on UUHC. This study uses a normative juridical method, which puts the law as a system of norms. Legal materials are obtained mainly by means of library research and also as a complement by means of field research through interviews. The results showed that the judge's reasons for granting or not granting the registration of a work based on the requirements for authenticity is granted because it is proven that there is an essential similarity based on Article 68 paragraph (2) jo. Article 97 paragraph (1) UUHC and violated Article 65 UUHC, while it was not granted because the elements of Article 97 paragraph (1) UUHC were not fulfilled. There are two forms of legal protection for the original creator, namely preventive and repressive protection.It is recommended to DJKI at the Ministry of Law and Human Rights to be more careful in carrying out its authority so that the registration of the same creation is not essentially the same and to the government so that preventive legal protection for original creators is emphasized in practice.



    SERVICES DESK