Electronic Theses and Dissertation

Kabupaten simeulue terdiri dari beberapa kecamatan antara lain yaitu kecamatan simeulue timur, kecamatan simeulue tengah, kecamatan simeulue barat, kecamatan simeulue cut, kecamatan teupah selatan, kecamatan teupah barat, kecamatan teugah, kecamata teluk dalam, kecamatan alafan, dan kecamatan salang. namun, kecamatan simeulue timur menjadi titik permasalahan dalam kabupaten tersebut. dimana, terjadinya konflik antara kelompok masyarakat pengawas (pokmaswas) dengan masyarakat nelayan dari luar desa yang mengakibatkan adanya jatuh korban penganiayaan yang dilakukan pokmaswas terhadap nelayan tersebut. penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana peran pemerintah kabupaten simeulue dalam penyelesaian konflik antar kelompok masyarakat pengawas dengan masyarakat nelayan dari luar di desa air pinang serta hambatan yang terjadi dalam penyelesaian konflik tersebut. metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. data diperoleh dari kepustakaan dan penelitian lapangan. hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa kontribuksi pemerintah kabupaten simeulue untuk menyelesaiakan konflik tersebut salah satunya melakukan mediasi dengan berbagai pihak terkait, kemudian meningkatkan pengawasan wilayah laut konservasi pulau pinang dengan membentuk pokmaswas yang menjadi pihak konflik tersebut dan penyelesaian konflik antar pokmaswas dan masyarakat nelayan dari luar di desa air pinang pemerintah telah melakukan berbagai upaya dalam mengatasinya. namun setelah melakukan berbagai upaya pemerintah kabupaten simeulue mengalami berbagai hambatan yang mana penyelesaian konflik secara hukum dan korban yang tidak menginginkan penyelesaian secara adat, sehingga menjadi hambatn bagi pemerintah kabupaten simeulue yang menginginkan konflik tersebut di selesaikan secara adat. dapat disimpulkan bahwa pemerintah kabupaten simeulue telah melakukan berbagai upaya dalam penyelesaian konflik tersebut hanya saja adanya berbagai hambatan dalam penyelesaiannya yakni adanya pihak yang tidak ingin didamaikan secara adat terutama dari pihak korban atau pelanggar. disarankan pemerintah kabupaten simeulue untuk kedapannya agar bertindak lebih cepat dan lebih menyederhanakan berbagai solusi terkait penyelesaian konflik tersebut agar dapat berjalan secara efektif dan efisien seperti yang diharapkan. kata kunci: peran, simeulue, pokmaswas, konflik

Simeulue Regency consists of several sub-districts, including East Simeulue District, Central Simeulue District, West Simeulue District, Simeulue Cut District, South Teupah District, West Teupah District, Teugah District, Teluk Dalam District, Alafan District, and Salang District. However, the East Simeulue District is a problem point in the district. Where, there was a conflict between the Supervisory Community Group (POKMASWAS) and fishing communities from outside the village which resulted in the victims of persecution by POKMASWAS against the fishermen. This study aims to determine the extent of the role of the Simeulue Regency Government in resolving conflicts between the Supervisory Community groups and fishing communities from outside in Air Pinang Village and the obstacles that occur in resolving the conflict. The method used in this research is qualitative using a descriptive approach. Data obtained from literature and field research. The results of this study indicate that the Simeulue Regency Government's contribution to resolving the conflict is one of them conducting mediation with various related parties, then increasing the supervision of the Pinang Island marine conservation area by forming POKMASWAS which is a party to the conflict and resolving conflicts between POKMASWAS and fishing communities from outside in Air Pinang Village The government has made various efforts to overcome it. However, after making various efforts, the Simeulue Regency Government experienced various obstacles in which the conflict was resolved legally and the victims did not want a customary settlement, thus becoming an obstacle for the Simeulue Regency Government who wanted the conflict to be resolved by custom. It can be concluded that the Government of Simeulue Regency has made various efforts in resolving the conflict, only that there are various obstacles in its resolution, namely there are parties who do not want to be reconciled by custom, especially from the victims or violators. It is recommended that the Government of Simeulue Regency in the future act more quickly and simplify various solutions related to resolving the conflict so that it can run effectively and efficiently as expected. Keywords: Role, Conflict, POKMASWAS, Simeulue