Electronic Theses and Dissertation

Dalam putusan pengadilan negeri pontianak nomor 79/pdt.g/2018/pn.ptk, hakim memutuskan untuk mengabulkan gugatan penggugat yang mencampuradukkan antara gugatan perbuatan melawan hukum dan gugatan wanprestasi dalam satu surat gugatan, dimana menurut hukum hal tersebut merupakan pelanggaran terhadap tertib beracara dan harus dinyatakan tidak dapat diterima. penulisan studi kasus ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian pertimbangan majelis hakim pengadilan negeri pontianak dalam memutus perkara terhadap ketentuan hukum perdata, serta untuk mengetahui apakah putusan pengadilan negeri pontianak nomor 79/pdt.g/2018/pn.ptk memenuhi asas keadilan, asas kepastian, dan asas kemanfaatan. jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yang dilakukan dengan pendekatan undang-undang, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. data yang didapatkan menggunakan teknik studi kepustakaan dan dokumentasi untuk memperoleh bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan rumusan masalah yang diangkat. hasil penelitian menunjukkan bahwa majelis hakim pengadilan negeri pontianak pada putusan pengadilan negeri pontianak nomor 79/pdt.g/2018/pn.ptk, memutus perkara bertentangan dengan ketentuan hukum perdata yakni terhadap yurisprudensi dan doktrin yang menjadi sumber hukum dalam hukum perdata. bahwa berdasarkan yurisprudensi mahkamah agung ri no. 1875 k/pdt/1984 dan yurisprudensi mahkamah agung ri no. 879 k/pdt/1997 serta doktrin, diperoleh pemahaman bahwa penggabungan perbuatan melawan hukum dengan wanprestasi dalam satu gugatan tanpa terpenuhi syarat kumulasi gugatan, melanggar tata tertib beracara karena keduanya harus diselesaikan tersendiri, kontruksi gugatan seperti itu mengandung kontradiksi, dan gugatan dikategorikan obscuur libel, sehingga tidak dapat diterima. diputusnya gugatan tidak kabur (obscuur libel) oleh majelis hakim pengadilan negeri pontianak menjadikan putusan tidak mengakomodasi asas keadilan, asas kepastian, dan asas kemanfaatan secara maksimal dalam putusan. disarankan agar dirumuskannya peraturan perundang-undangan menyangkut hukum acara perdata secara jelas dan terperinci sehingga dapat menjadi rujukan hukum dalam menghadapi perkara serupa. diperlukan pula koordinasi bagi penegak hukum terkait ketentuan hukum acara perdata di seluruh indonesia agar dihasilkannya penegakan hukum yang memenuhi cita hukum.

In the Pontianak District Court Decision Number 79/Pdt.G/2018/Pn.Ptk, the Judge decided to grant the Plaintiff's claim which mixed the lawsuit against the law and the lawsuit for default in one lawsuit, which according to law is a violation of the order of procedure and must be declared unacceptable. The writing of this case study aims to determine the suitability of the Pontianak District Court judges' considerations in deciding cases against the provisions of civil law, as well as to find out whether the Pontianak District Court's decision Number 79/Pdt.G/2018 /Pn.Ptk fulfills the principles of justice, the principle of certainty, and the principle of justice. benefit. This type of research is a normative juridical research conducted with a legal approach, a case approach, and a conceptual approach. The data was obtained by using literature study and documentation techniques to obtain legal materials related to the formulation of the problem raised. The results showed that the panel of judges of the Pontianak District Court in the decision of the Pontianak District Court Number 79/Pdt.G/2018/Pn.Ptk, decided that the case was contrary to the provisions of civil law, namely jurisprudence and doctrine which became the source of law in civil law. Whereas based on the jurisprudence of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 1875 K/Pdt/1984 and the jurisprudence of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 879 K/Pdt/1997 as well as the doctrine, it can be understood that combining an unlawful act with a default in one lawsuit without fulfilling the conditions for a lawsuit to violate the rules. because the two must be resolved separately, the construction of the lawsuit contains contradictions, and the lawsuit is categorized as obscuur libel, so it cannot be accepted. The decision on the non obscuur libel lawsuit by the Pontianak District Court judge made the decision not accommodate the principles of justice, the principle of certainty, and the principle of maximum benefit in the decision. It is recommended that the laws and regulations concerning civil procedural law be formulated clearly and clearly so that they can become a legal reference in dealing with similar cases. Law enforcement related to the provisions of civil procedural law throughout Indonesia also needs to be coordinated to produce law enforcement that fulfills legal ideals.