EFEKTIVITAS PELAKSANAAN MEDIASI DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIANRN(STUDI…
Perceraian merupakan salah satu bentuk berakhirnya perkawinan yang dalam hukum Indonesia hanya dapat dilakukan melalui putusan pengadilan setelah terlebih dahulu diupayakan perdamaian antara para pihak. Upaya perdamaian tersebut dilakukan melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Namun dalam praktiknya, tingkat keberhasilan mediasi dalam perkara perceraian masih tergolong rendah. Data perkara perceraian di Mahk…
PENYELESAIAN SENGKETA KEPEMILIKAN TANAH AKIBAT TUMPANG TINDIH SERTIPIKAT HAK …
Asas kebebasan berkontrak sebagaimana terkandung dalam 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, memberikan kebebasan bagi para pihak untuk memilih penyelesaian sengketa melalui mekanisme Altenatif Penyelesaian Sengketa (APS) yang dalam hal ini para pihak memilih mekanisme mediasi. Mekanisme ini digunakan dalam penyelesaian sengketa kepemilikan tanah akibat tumpang tindih Sertipikat Hak Milik di Kota Banda Aceh yang menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pihak. Meskipun demikian, penyeles…
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMBELI DALAM TRANSAKSI JUAL BELI TANAH TANPA SERTIFI…
Tanah merupakan aset strategis dengan nilai ekonomi dan sosial yang tinggi, sehingga memerlukan kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria Tahun 1960. Namun, di banyak daerah, transaksi jual beli tanah masih sering dilakukan tanpa sertifikat dan hanya mengandalkan akta di bawah tangan. Situasi ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan kerentanan bagi pembeli, yang berpotensi memicu sengketa tanah yang sulit diselesaikan melalui jalur formal.
Penelitian ini bertujua…
WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN SEWA MENYEWA LAHAN TAMBAK UDANG TRADISIONALRN(SU…
Ketentuan mengenai sewa-menyewa diatur dalam Pasal 1547 sampai dengan Pasal 1600 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), sedangkan konsepsi wanprestasi dijelaskan dalam Pasal 1234, Pasal 1238, dan Pasal 1243 KUHPer. Ketentuan tersebut menegaskan adanya tanggung jawab hukum bagi pihak yang lalai atau tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang telah diperjanjikan. Tetapi dalam praktinya wanprestasi masih terjadi terutama pada Gampong Deah Raya Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh.
T…
WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN JUAL BELI BATU BATA (SUATU PENELITIAN PADA USAHA…
ABSTRAK
Furqan WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN JUAL (2026) BELI
BATU BATA (Suatu Penelitian Pada
Usaha Batu Bata Merah di Mukim Lambaro
Angan Aceh Besar)
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v,
51), pp., bibl.
(Dr. M. Adli, S.H., MCL.)
Pelaksanaan perjanjian jual beli batu di Mukim Lambaro Angan, Kabupaten
Aceh Besar, sering menghadapi masalah wanprestasi. Hal ini disebabkan oleh
praktik perjanjian yang umumnya bersifat lisan dan mengandalkan kepercayaan,
tanpa adanya d…
PELAKSANAAN HUKUM ADAT PARAK TERHADAP SISTEM PERKAWINAN MASYARAKAT TOWEREN D…
PELAKSANAAN HUKUM ADAT PARAK TERHADAP SISTEM
PERKAWINAN MASYARAKAT TOWEREN
DI KABUPATEN ACEH TENGAH
Irham*
Iman Jauhari**
Teuku Muttaqin Mansur***
ABSTRAK
Pasal 21 Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 10 Tahun 2002 Tentang Hukum
Adat Gayo Menyatakan Hukum Adat merupakan nilai-nilai, norma sosial, budaya yang
hidup dan berkembang dalam masyarakat Gayo Aceh Tengah. Parak merupakan sanksi
adat yang terberat, berupa pengasingan dari kampung asalnya karena melakuka…
ANALISIS IMPLIKASI KEBIJAKAN PENERBITAN KARTU KELUARGA BAGI PASANGAN NIKAH SI…
ANALISIS IMPLIKASI KEBIJAKAN PENERBITAN KARTU KELUARGA BAGI PASANGAN NIKAH SIRI
(SUATU PENELITIAN DI KABUPATEN ACEH SELATAN)
Nanda Zulisma Yenni*
Azhari**
M. Adli***
ABSTRAK
Fenomena nikah siri di Kabupaten Aceh Selatan menimbulkan persoalan hukum dan administratif, khususnya terkait penerbitan Kartu Keluarga (KK) yang seharusnya berdasarkan perkawinan sah dan tercatat sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, serta Undang-Undang No…
