PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM KLAUSULA BAKU PENGALIHAN TANGGUNG JAWAB TRANSAKSI…
PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM KLAUSULA BAKU PENGALIHAN TANGGUNG JAWAB DALAM TRANSAKSI ELEKTRONIK DI INDONESIA
Ade Soraya )
Dr. Sri Walny Rahayu, S.H., M.Hum )
Dr. Azhari, S.H., MCL., M.A. )
ABSTRAK
Dalam penawaran produk barang dan/jasa secara transaksi elektronik diwajibkan kepada pelaku usaha menyediakan informasi lengkap, benar, dan jujur diatur oleh Pasal 9 UU ITE dengan mengacu syarat sahnya kontrak Pasal 1320 dan 1338 KUH Perdata. Namun dalam praktiknya, kedudukan pelaku usaha…
- Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2017
- Baca Selengkapnya
PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP MAKANAN JAJANAN YANG MENGANDUNG FORMALIN DAN B…
ABSTRAK
NANDA MAULINA SAFIRA, PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP
2014 MAKANAN JAJANAN YANG MENGANDUNG FORMALIN DAN BORAKS (Studi Penelitian di Kota Banda Aceh)
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
(iv, 63) pp., tabl., bibl., appdx.
( RISMAWATI, S.H., M.Hum. )
Dalam Pasal 4 huruf a Undang-Undang Perlindungan Konsumen dijelaskan bahwa konsumen memiliki hak atas keselamatan dalam mengkonsumsi barang. Dalam Pasal 67 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dijelaskan bahwa …
PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENGGUNAAN PERJANJIAN BAKU DALAM PERJANJIAN JU…
Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) menyatakan bahwa setiap pelaku usaha dilarang membuat atau mencantumkan perjanjian baku yang isinya dapat merugikan konsumen dan menghilangkan hak konsumen sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 4 UUPK. Namun, seiring tidak terkontrolnya penggunaan perjanjian baku yang dibuat oleh pelaku usaha di tempat perbelanjaan terutama di toko buku tidak menutup kemungkinan perjanjian baku yang dibuat oleh pelaku us…
PERLINDUGAN HUKUM BAGI KONSUMEN PRODUK MAKANAN KEMASAN TANPA LABEL HALAL DI K…
ABSTRAK
Afriana Ratu Marjarengga, PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN PRODUK MAKANAN KEMASAN TANPA LABEL HALAL DI KOTA BANDA ACEH
2014
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
(vi, 58) pp,. tabl,. bibl., app.
T. Haflisyah, S.H., M.Hum.
Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 82/Menkes/SK/I/1996 dan perubahannya Nomor 924/Menkes/SK/VII/1996 menyatakan bahwa produsen atau pelaku usaha diwajibkan untuk mencantumkan label halal pada produk makanan kemasan. Hal ini agar memberikan perlind…
ASPEK HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENGGUNAAN LABEL HALAL YANG TIDAK …
ABSTRAK
JULIANATIN
2015
ASPEK HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENGGUNAAN LABEL HALAL YANG TIDAK TERSERTIFIKASI PADA PRODUK MAKANAN DI INDONESIA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SYIAH KUALA
(iv,54) pp, bibl.
T. HAFLISYAH, S.H.,M.HUM
Peraturan tentang label halal suatu produk sebenarnya telah ada, yakni Undang Undang No. 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Undang Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sert…
PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENDISTRIBUSIAN AIR BERSIH OLEH PERUSAHAAN DAE…
Perlindungan konsumen diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Dalam Pasal 7 huruf c UUPK menyebutkan bahwa kewajiban pelaku usaha adalah memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. Pendistribusian air yang dilakukan oleh PDAM kepada pelanggan tidak menggunakan sistem waktu ataupun giliran, pelanggan dapat selalu memperoleh air bersih dalam waktu 24 jam. Namun, fakta di lapangan …
PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENYALAHGUNAAN TIMBANGAN DALAM JUAL BELI DI PA…
ABSTRAK
2015
AIDA WAHYUNI, PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENYALAHGUNAAN TIMBANGAN DALAM JUAL BELI DI PASAR TEBLANG (Suatu Penelitian di Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues)
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
(v, 57). pp., bibl.,
(Susiana, S.H., M.H.)
Ketentuan mengenai larangan bagi pelaku usaha telah diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu pada Pasal 8 ayat (1) huruf c yang menyatakan bahwa pelaku usaha…
