Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

KONSISTENSI PENGANGKATAN SEKRETARIS GAMPONG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1…

AULIA KAMAL PASHA

ABSTRAK AULIA KAMAL PASHA (2021) KONSISTENSI PENGANGKATAN SEKRETARIS GAMPONG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2006 TENTANG PEMERINTAHAN ACEH (Suatu Penelitian di Wilayah Kota Banda Aceh) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v,55),pp.,bibl Sufyan, S.H., M.H. Berdasarkan Pasal 116 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh disebutkan bahwa sekretaris gampong diangkat dari Pegawai Negeri Sipil. Namun pada kenyataannya, terdapat ketidaksesuaian antara ke…

STUDI TENTANG MEKANISME PENGANGKATANDAN PEMBERHENTIAN SEKRETARIS DAERAH ACEH

FARHAN ADITYA HARMEN

ABSTRAK FARHAN ADITYA HARMEN 2025 STUDI TENTANG MEKANISME PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN SEKRETARIS DAERAH ACEH Fakultas Hukum,Universitas Syiah Kuala (vi, 57) pp., bibl. Prof. Dr. Husni, S.H., M.Hum. Pasal 107 Undang-Undang 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh yang menyebutkan mekanisme pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris Daerah Aceh akan diatur Oleh peraturan pemerintah maka lahirlah Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2009 tentang persyaratan dan Tata Cara …

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH…

Zikral Difra

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi penambahan penyertaan modal pemerintah daerah pada bank daerah di Indonesia, yakni kapasitas fiskal, dana bagi hasil (DBH), sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA), dividen dari bank daerah dan ukuran legislatur. Populasi dalam penelitian ini mencakup seluruh kabupaten/kota di Indonesia. Melalui teknik purposive sampling, diperoleh sampel akhir sebanyak 255 pemerintah daerah kabupaten/kota. Penelitian …

PELAKSANAAN PENGENDALIAN PEMANFATAAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN OLE…

ERNI SABILA

Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) merupakan lahan pertanian yang dilindungi dan dikembangkan secara berkelanjutan guna menjamin kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 mengatur bahwa pemanfaatan LP2B harus dikendalikan agar sesuai dengan peruntukannya, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 37 melalui instrumen insentif, disinsentif, mekanisme perizinan, proteksi, dan penyuluhan. Dalam realitas di Kabupaten Aceh Barat Daya masih banyak t…

MAPPING LOCAL GOVERNMENT ASSET PROTECTION PRACTICES: A STUDY IN DISASTER-AFFE…

MIFTAHUL JANNAH

Penelitian ini bertujuan untuk memetakan praktik perlindungan aset pemerintah daerah di wilayah yang memiliki kerentanan tinggi terhadap bencana, dengan studi kasus di Pemerintah Aceh, Kota Banda Aceh dan Kabupaten Aceh Besar. Metode yang digunakan kualitatif melalui wawancara semi terstruktur, analisis dokumen, dan survey. Penelitian ini mengeksplorasi bagaimana pemerintah daerah melindungi asetnya terhadap bencana. Temuan riset menunjukkan bahwa perlindungan aset masih berfokus pada perlind…

PELAKSANAAN PELAYANAN KEBERSIHAN DI PASAR AL MAHIRAH KOTA BANDA ACEH

NABILA ZAHRA

ABSTRAK Nabila Zahra 2026 PELAKSANAAN PELAYANAN KEBERSIHAN DI PASAR AL MAHIRAH KOTA BANDA ACEH Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v, 75), pp., bibl., app. Basri Effendi, S.H., M.Kn. M.H. Pelayanan kebersihan terhadap pasar merupakan salah satu bentuk pelayanan publik yang harus dilaksanakan dengan baik oleh Pemerintah Daerah. Berdasarkan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 20 Tahun 2019 tentang Tarif Layanan Pasar Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Te…

PENGARUH WAKTU PENETAPAN ANGGARAN, FISCAL STRESS DAN SISA LEBIH PERHITUNGAN A…

Rahmat Aditya

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh waktu penetapan anggaran, Fiscal Stress, dan sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) terhadap serapan anggaran pada pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Aceh periode 2015–2023. Serapan anggaran merupakan indikator penting dalam menilai efektivitas pengelolaan keuangan daerah, khususnya di Aceh yang memiliki karakteristik fiskal khusus melalui Dana Otonomi Khusus.Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data…

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WHISTLEBLOWER DAN JUSTICE COLLABORATOR DALAM PENY…

Muhammad Zaky Naufal

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WHISTLEBLOWER DAN JUSTICE COLLABORATOR DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KORUPSI Muhammad Zaky Naufal* Dahlan* Teuku Saiful* ABSTRAK Tindak pidana korupsi di tanah air semakin merajalela, karena kerugian keuangan negara dan melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, Maka munculah ide adanya saksi pelaku yang bekerjasama (whistleblower) dan saksi pelapor (whistleblower), dalam UU No 31 Tahun 2004 dan SEMA NO 4 Tahun 2011 telah menjelaskan…

MANAJEMEN PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH DALAM PENATAAN DAN PEMBINAAN PEDAGANG PA…

MUHAMMAD TAUFIQ

Kebijakan Pemerintah Kota Banda Aceh dalam memperbaiki tata ruang kota sekaligus meningkatkan kapasitas pasar tradisional sebagai ruang ekonomi masyarakat. Meskipun relokasi telah dilaksanakan sejak 2020, dinamika yang muncul pasca pemindahan menunjukkan bahwa pengelolaan pasar masih menghadapi sejumlah kendala, mulai dari penurunan pendapatan pedagang, keterbatasan fasilitas pendukung, hingga belum optimalnya penataan ruang aktivitas perdagangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji manaj…

  • Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik-Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2026
  • Baca Selengkapnya

PERBEDAAN PENDAPAT (DISSENTING OPINION) OLEH HAKIM DALAM PUTUSAN PERKARA TIND…

Amna Bararah

Korupsi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan kejahatan luar biasa dapat merugikan keuangan negara dan menghambat pembangunan nasional, sehingga putusan pengadilan memegang peranan penting dalam pemberantasannya. Namun, tidak selalu terjadi kesepakatan bulat dalam pen…


    SERVICES DESK