ANALISIS PERBANDINGAN KINERJA EKONOMI DAERAH PEMEKARAN DENGAN DAERAH INDUK DI…
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbandingan kinerja ekonomi di daerah induk dan daerah pemekaran di seluruh Kabupaten/Kota Provinsi Aceh. Ruang lingkup penelitian yaitu 23 Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh terdiri dari 12 daerah pemekaran dan 11 daerah induk dengan menggunakan data sekunder dari tahun 2009-2012. Model analisis yang digunakan adalah Indeks Kinerja Ekonomi (IKE) dengan menggunakan data pertumbuhan ekonomi, laju pertumbuhan PDRB, pendapatan per kapita, dan PDRB migas …
KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN SIMEULUE DALAM MENINGKATKAN PEREKONOMIAN MASYA…
ABSTRAK
ISNUR WAHYUDI.
2014
KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN SIMEULUE DALAM MENINGKATKAN EKONOMI MASYARAKAT DENGAN MEMANFAATKAN TANAMAN PISANG ABACA
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Syiah Kuala (xii, 65), pp., bibl., app.
(Prof. Dr. Adwani SH., M.Hum. dan M. Jafar SH., M.Hum.)
Munculnya rencana pengembangan dan pemanfaatan Tanaman Pisang abaca di Kabupaten Simeulue disebabkan rendahnya ekonomi masyarakat, tingginya angka pengangguran dan masyarakat yang belum sejahtera. H…
PERSEPSI TOKOH MASYARAKAT TERHADAP WACANA PEMEKARAN WILAYAH KABUPATEN ACEH BESAR
ix
RAHMAD SAPUTRA
2014
ABSTRAK
PERSEPSI TOKOH MASYARAKAT
TERHADAP WACANA PEMEKARAN
WILAYAH KABUPATEN ACEH BESAR
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas
Syiah Kuala. (x, 101), pp., bibl., app.
(Dr. Mujibussalim, SH.,M.Hum dan Dr. Effendi
Hasan, MA)
Wacana pemekaran Aceh Besar merupakan salah satu isu hangat dalam
beberapa tahun belakangan ini. Lahirnya wacana ini disebabkan oleh berbagai
permasalahan-permasalahan yang ada, mulai dari permasalahan luas wi…
KEBIJAKAN DAN STRATEGI DINAS SYARIAT ISLAM RNDALAM PENERAPAN SYARIAT ISLAM DI…
ABSTRAK
Provinsi Aceh merupakan salah satu provinsi yang menerapkan syariat
Islam, dalam konteks hukum telah diberlakukan sejak tahun 1999, ketika
pemerintah Republik Indonesia mengesahkan UU No. 44 Tahun 1999 tentang
keistimewaan Aceh. Undang-undang ini direvisi lagi pasca MoU Helsinki menjadi
UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (UUPA). Satu kewenangan
yang diberikan pemerintah pusat dalam UUPA yaitu penerapan syariat Islam.
Namun dalam pelaksa…
PERAN DPRK ACEH SELATAN DALAM MENDORONG PERCEPATAN PEMBENTUKAN PROVINSI ACEH …
FACHRUR RAZI
2014 ABSTRAK
PERAN DPRK ACEH SELATAN DALAM MENDORONG PERCEPATAN PEMBENTUKAN PROVINSI ACEH BARAT SELATAN (ABAS)
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Syiah Kuala (viii, 69), pp., bibl., app. (Dr. Effendi Hasan, MA dan Maimun, S.Pd,. MA)
Aceh Selatan merupakan salah satu daerah yang berada di barat selatan Aceh sekaligus menjadi daerah yang sangat menentukan terbentuk atau tidaknya provinsi baru yang bernama ABAS. Pihak legislatif juga ikut andil dalam mendorong …
KEBIJAKAN PEMERINTAH ACEH DALAM MENANGGULANGI ILLEGAL LOGGING DI KAWASAN HUTA…
ABSTRAK
Pembalakan liar tidak bisa lepas dari kehidupan masyarakat, Hal ini nampak dari lemahnya pemerintah Aceh dalam melahirkan kebijakan guna menanggulangi illegal logging di kawasan pegunungan Ulu Masen. Lemahnya kebijakan dari Pemerintah Aceh berakibat maraknya terjadi pembalakan liar sehingga masyarakat tidak mempunyai kontrol pada saat melakukan penebangan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peranan Pemerintah Aceh dalam merumuskan kebijakan penanggulangan illegal l…
PERAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH DALAM PEMBENTUKAN QANUN SYARIAT ISLA…
Provinsi Aceh yang berstatus istimewa dan khusus membuat penyelenggaraan kehidupan beragama yang diwujudkan dalam bentuk pelaksanaan syariat Islam. Kehadiran lembaga MPU diharapkan pelaksanaan syariat Islam di Aceh akan lebih terkoordinir dan dapat berlangsung di semua aspek kehidupan masyarakat, akan tetapi dalam prakteknya, peran MPUsebagai pemberi pertimbangan kepada Pemerintah Aceh dan DPRA dalam pembentukan sebuah rancangan qanun Aceh ternyata belum berjalan dengan baik. Penelitian ini …
ANALISIS KINERJA PEMERINTAHAN KECAMATAN SE-KABUPATEN ACEH JAYA
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) apakah gaya kepemimpinan, komunikasi dan tingkat kepercayaan pegawai pada pimpinannya berpengaruh baik secara simultan maupun parsial terhadap kinerja pegawai Kecamatan di Kabupaten Aceh Jaya, (2) apakah gaya kepemimpinan, komunikasi dan tingkat kepercayaan pegawai pada pimpinannya berpengaruh baik secara simultan maupun parsial terhadap kinerja Sekretariat Kecamatan di Kabupaten Aceh Jaya, (3) apakah kinerja pegawai berpengaruh terhadap kinerj…
KEPEMIMPINAN CAMAT DALAM PEMBINAAN GAMPONG UNTUK PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN…
ABSTRAK
MUHAMMAD IQBAL, KEPEMIMPINAN CAMAT DALAM PEMBINAAN
2014 GAMPONG UNTUK PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YANG BAIK.
(Suatu penelitian di kecamatan Syiah Kuala, Banda Aceh)
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Syiah Kuala
(v, 62, pp, bibl, app)
(Dr. Syarifuddin Hasyim SH, M.Hum dan Dr. Effendi Hasan, M.A)
Negara merupakan suatu organisasi manusia yang berada dibawah suatu pemerintahan. Dalam melaksanakan kewenangan penyelenggaraan pemerintahan, pemerin…
- Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik-Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2014
- Baca Selengkapnya
