Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

PENYELESAIAN SENGKETA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN KEPALA DAERAH BERDASARKAN …

Deri Sudarma

Pasal 157 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 memberi kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi untuk menyelesaikan sengketa perselisihan hasil pemilihan kepala derah sebelum lembaga peradilan khusus pilkada terbentuk. Kewenangan Mahkamah Konstitusi dibatasi oleh ketentuan Pasal 158 Undang-Undang tersebut. Akibatnya hanya sengketa hasil pemilihan yang memenuhi ambang batas selisih suara yang memiliki legal standing untuk bisa melakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Pembatasan Pasal 158 membuat ba…

IMPLIKASI PROSES REKRUTMEN TERHADAP INDEPENDENSI PANWASLIH ACEH DALAM PILKADA…

Ferzi Falevi

Panwaslih Aceh mulai terbentuk pada pilkada serentak Tahun 2017 dengan mekanisme perekrutan diusulkan oleh tim panja DPRA komisi Idengan berpedoman pada Pasal 60 undang-undang Nomor: 11 Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh. Panwaslih Aceh lembaga yang bersifat add hoc (sementara) dan independen, tetapi dalam proses rekrutmen masih jauh dengan nilai Independensi. Tujuan penelitian yaituuntuk menjelaskan proses rekrutmen Panwaslih Aceh dalam pengawasan Pilkada dan menganalis…

  • FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS SYIAH KUALA, Banda Aceh - 2017
  • Baca Selengkapnya

PENYELESAIAN PELANGGARAN ADMINISTRASI GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR OLEH KOMISI…

Noor Siddiq

ABSTRAK NOOR SIDDIQ, PENYELESAIAN PELANGGARAN ADMINISTRASI GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR OLEH KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH (Studi Pada Pilkada Serentak tahun 2017) 2017 Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v, 58), pp., tbl., bibl. (Zainal Abidin, S.H.,M.Si) Komisi Independen Pemilihan Aceh, yang selanjutnya disingkat dengan KIP merupakan bagian dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang diberi wewenang oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh untuk menyelenggarak…

ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 30P/HUM/2018 TENTANG PERATURAN …

ISVANI

ABSTRAK ISVANI, ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 30P/HUM/2018 TENTANG 2019 PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 14 TAHUN 2018 (STUDI KASUS HAK POLITIK MANTAN TERPIDANA KORUPSI) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (ix,59) pp,,. bibl Dr. ISKANDAR A. GANI, S.H., M.HUM. Pemberlakuan pasal 60 ayat (1) huruf J Peraturan Komisi Pem…

PEMILIHAN KEPALA DAERAH DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA

Zul Fajri

PEMILIHAN KEPALA DAERAH DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA Zulfajri* Husni Jalil** Iskandar A. Gani*** ABSTRAK Sistem pemilihan kepala daerah di Indonesia dilaksanakan dengan mekanisme berbeda mulai dari sistem penunjukan, pemilihan melalui mekanisme perwakilan, yaitu pemilihan yang dipilih oleh DPRD hingga pemilihan secara langsung. Perubahan tersebut menimbulkan pertanyaan bagaimanakah pemilihan kepala daerah dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Pasal 18ayat (4) Undang-Und…

  • Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2018
  • Baca Selengkapnya

STRATEGI PEMENANGAN H.IRMAWAN PADA PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF DPR RI TAHUN 201…

Ismayadi

Keluarnya undang-undang nomor 39 tahun 1999, “bahwa setiap warga Negara berhak untuk dipilih dan memilih berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pemilihan umum”. Pemilihan umum (pemilu) merupakan salah satu wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam Negara yang menganut demokrasi. Dalam pemilihan umum tentu adanya kontestasi sehingga setiap kandidat harus mempunyai stra…

  • FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS SYIAH KUALA, Banda Aceh - 2019
  • Baca Selengkapnya

ANALISA K-MEANS CLUSTERING HASIL PEMILIHAN LEGISLATIF KABUPATEN ACEH BARAT TA…

Rabiatul Adawiyah Ms

Indonesia sebagai Negara demokrasi memiliki peran penting dalam berlangsungnya kehidupan masyarakat. Salah satu peranan masyarakat dalam Negara demokrasi adalah partisipasi dalam berpolitik terutama pada saat pemilihan umum. Pemilu 2014 telah selesai perhitungannya 3 tahun yang lalu, dan masyarakat Indonesia sekarang bersiap menghadapi pesta demokrasi yang kedua belas kalinya yang akan dilaksanakan padat tahun 2019. Oleh karena itu diperlukan analisis terhadap data-data pemilu yang lalu agar …

  • FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS SYIAH KUALA, Banda Aceh - 2018
  • Baca Selengkapnya

UPAYA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN (KIP) ACEH DALAM MENSOSIALISASIKAN PESAN DA…

MUHAMMAD SUHERI

Upaya Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Dalam Mensosialisasikan Pesan Damai “Pilihan Boleh Beda Geutanyoe Meusyedara” Untuk Menyukseskan Pilkada Aceh 2017 ABSTRAK Penelitian ini berjudul Upaya Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Dalam Mensosialisasikan Pesan Damai “Pilihan Boleh Beda Geutanyoe Meusyedara” Untuk Menyukseskan Pilkada Aceh 2017. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana upaya Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh dalam mensosialisasikan pesan…

  • FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS SYIAH KUALA, Banda Aceh - 2018
  • Baca Selengkapnya

KOMUNIKASI POLITIK DAN GENDER: ANALISIS PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PEMILIHA…

Lia Monita

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan persepsi masyarakat mengenai komunikasi politik yang dilakukan oleh gender tertentu dalam memenangkan pemilihan Wali Kota Banda Aceh tahun 2017 dan untuk mengetahui persepsi masyarakat mengenai gender mampu mempengaruhi dalam memenangkan pemilihan Wali Kota Banda Aceh tahun 2017. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan mengambil lokasi di Banda Aceh. Proses pengambilan data dan informasi diperoleh melalui k…

  • FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS SYIAH KUALA, Banda Aceh - 2018
  • Baca Selengkapnya

DISHARMONISASI LANDASAN HUKUM DALAM PEMBENTUKAN LEMBAGA PENGAWAS PEMILIHAN UM…

Sudianto

ABSTRAK Pengawasan penyelenggaraan pemilihan umum di Aceh mengalami tumpang tindih kewenangan antara lembaga Panitia Pengawas Pemilihan Aceh (Panwaslih)dengan Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu). Kedua lembaga tersebut memiliki dasar hukum yang kuat yaitu diatur berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Kewenangan yang diberikan kepada kedua lembaga tersebut adalah sama yaitu mengawasi dan memastikan pe…

  • Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2018
  • Baca Selengkapnya

    SERVICES DESK