Electronic Theses and Dissertation
Universitas Syiah Kuala
PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENJAMBRETAN YANG DILAK…
MUHAMMAD WAHYUDI
ABSTRAK Muhammad Wahyudi, 2017 Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, "diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu, atau bila tertangkap tangan, untuk memungkinkan diri sendiri atau peserta lainnya untuk melarikan diri, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri". Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang tentang Si…
- Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2017
- Baca Selengkapnya
PREFERENSI ORANG TUA TERHADAP TAYANGAN EDUKATIF DI TELEVISI DALAM PENDAMPINGA…
Khairina
ABSTRAK Penelitian ini berjudul “Preferensi Orang Tua Terhadap Tayangan Edukatif di Televisi Dalam Pendampingan Anak MenontonTelevisi (Studi Terhadap Orang Tua di Gampong Lamteungoh Kecamatan Ingin Jaya Aceh Besar)”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui preferensi orang tua terhadap tayangan edukatif di televisi dalam pendampingan anak menonton televisi . Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori uses and gratification yang berasumsi bahwa pengguna me…
- FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS SYIAH KUALA, Banda Aceh - 2017
- Baca Selengkapnya
DUALISME PENERAPAN HUKUM BAGI PELAKU KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI PROVI…
AMRINA HABIBI
ABSTRAK Pasal 15 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (UUPA) menyatakan secara tegas bahwa “Setiap Anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari: a. penyalahgunaan dalam kegiatan politik; b. pelibatan dalam sengketa bersenjata; c. pelibatan dalam kerusuhan sosial; d. pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur Kekerasan; e. pelibatan dalam peperangan; dan e. kejahatan seksual. U…
- Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2019
- Baca Selengkapnya
TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN ANAK (STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGE…
ZHIAUL MUQADDASI
ABSTRAK Zhiaul Muqaddasi, TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN ANAK 2017 (Studi Kasus terhadap Putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Nomor 89/PID.SUS/2015/PN.Psp) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v,61).,pp.,bibl.,app. (Mukhlis S.H.,M.Hum.) Berdasarkan Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2015/PN.Psp Terdakwa HOTMA TUA PASARIBU bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun…
- Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2017
- Baca Selengkapnya
SANKSI KEBIRI TERHADAP PELAKU KEJAHATAN SEKSUAL TERHADAP ANAK
FITRAH MAIYUZAR
Pasal 76D Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 menyatakan bahwa “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain”. Namun kejahatan seksual terhadap anak semakin meningkat secara signifikan yang mengancam dan membahayakan jiwa anak. Oleh karena itu pemerintah telah mensahkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal 81 ayat (7) U…
- Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2017
- Baca Selengkapnya
PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENELANTARAN ANAK (SUAT…
Lisa Novita
ABSTRAK (ADI HERMANSYAH, S.H., M.H) Berdasarkan Pasal 305 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yaitu, barang siapa menaruhkan anak yang dibawah umur tujuh tahun disuatu tempat supaya dipungut oleh orang lain, atau dengan maksud akan terbebas dari pada pemeliharaan anak itu, meninggalkannya, dihukum penjara sebanyak-banyaknya lima tahun 6 bulan. Namun kenyataannya ada 3 kasus pelaku yang menelantarkan anaknya yaitu dari tahun 2012 sampai tahun 2015 di daerah Aceh Besar. Pe…
- Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2017
- Baca Selengkapnya
PEMBINAAN TERPIDANA ANAK DALAM PERSPEKTIF SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK
Rizanizarli
ABSTRAK PEMBINAAN TERPIDANA ANAK DALAM PERSPEKTIF SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK Rizanizarli Suwarto Adwani Dahlan Pasal 2 huruf i Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir. Kemudian di dalam Pasal 85 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan anak yang dijatuhi pidana penjara ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak berhak memperoleh pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, p…
- Program Studi Doktor Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2018
- Baca Selengkapnya
KAJIAN HUKUM JINAYAH TENTANG SANKSI TERHADAP ANAK PELAKU PELECEHAN SEKSUAL (S…
Muhammad Nur
ABSTRAK KAJIAN HUKUM JINAYAH TENTANG SANKSI TERHADAP ANAK PELAKU PELECEHAN SEKSUAL (Suatu Studi dari Perspektif Kebijakan HukumPidana) Ediwarman Muhammad Nur ** Eddy Purnama Dahlan Ali **** * *** Pasal 67 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah menentukan bahwa: Apabila anak yang telah mencapai umur 12 (dua belas ) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum menikah melakukan perbuatan jarimah, maka terhadap anak tersebut dapa…
- Program Studi Doktor Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2018
- Baca Selengkapnya
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL PADA ANAK DAL…
Khairida
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL PADA ANAK DALAM SISTEM PERADILAN JINAYAT Khairida? Prof. Dr. Syahrizal Abbas?? Dr. Mohd. Din??? ABSTRAK Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dimana dalam Undang-Undang tersebut menjelaskan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak, namun ketentuan pidana bagi pelaku pelecehan terhadap anak dalam Undang-Undang terse…
- Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2017
- Baca Selengkapnya
KEBIJAKAN KRIMINAL DALAM PENANGGULANGAN PERKAWINAN ANAK DI BAWAH UMUR
ELI DANI ISMA
KEBIJAKAN KRIMINAL DALAM PENANGGULANGAN PERKAWINAN ANAK DI BAWAH UMUR Eli Dani Isma Mohd. Din Mujibussalim ABSTRAK Batas usia kawin diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Ketentuan tersebut mengharuskan bahwa perkawinan dapat dilangsungkan apabila seseorang telah mencapai usia tersebut. Fenomena perkawinaan di bawah umur menjadi masalah serius karena menimbulkan banyak dampak negatif. Diaturnya permohonan pengajuan dispensasi kawin…
- Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2018
- Baca Selengkapnya