STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH SYAR’IYAH SIGLI NOMOR 20/PDT.G/2014/MS-SGI TEN…
ABSTRAK
MUHAMMAD ZUBIR, STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH SYAR’IYAH
SIGLI NOMOR 20/Pdt.G/2014/MS-Sgi
TENTANG PENGASUHAN ANAK
2015 Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
(iv,50) pp., bibl., app.
AZHARI, S.H., MCL, M.A.
Dalam hal pengasuhan anak sering kali para wali memperebutkan hak asuh terhadap anak yang telah meninggal kedua orang tuanya. Salah satunya kasus yang terjadi antara Yuslina sebagai Penggugat dan Saudah sebagai Ter…
STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 3/SKLN-XI/2013 TENTANG KEWENAN…
ABSTRAK
(Zainal Abidin. S.H.,M.Si)
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi menyebutkan syarat mengajukan gugatan/permohonan dalam sengketa di Mahkamah Konstitusi salah satunya adalah lembaga Negara. Pasal 61 Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 menyatakan, pemohon adalah lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mempunyai kepentingan langsung terhadap kewenangan yang persengketakan. Bawaslu …
STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN MILITERI-01 BANDA ACEH NOMOR: 138-K/P…
Pasal 21 ayat (2) b Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, menyebutkan: “Setiap orang dilarang menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati”. Di dalam Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang tersebut juga ditegaskan bahwa: “Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2…
TINDAK PIDANA PELECEHAN TERHADAP PENGADILAN (CONTEMPT OF COURT) DALAM SISTEM …
TINDAK PIDANA PELECEHAN TERHADAP PENGADILAN ( CONTEMPT OF COURT ) DALAM SISTEM HUKUM PIDANA DI INDONESIA Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, butir 4 alinea ke 4, menerangkan maksud dari perlu dibuatnya suatu peraturan atau undang-undang yang mengatur tentang ancaman sanksi atau hukuman mengenai perbuatan, tingkah laku, serta perkataan-perkataan yang dianggap dapat merendahkan kehormatan pera…
STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH NOMOR 160/PID.B/201…
ABSTRAK
YAYU SAFRINA, STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH NOMOR 160/PID.B/2013/PN.BNA
2016 TENTANG TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN DAN PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA.
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
(v, 89) pp, bibl, app.
(Dr. Dahlan Ali, S.H.,M.Hum.,M.Kn)
Dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1997Tentang Pengadilan Anak diatur mengenai proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapandengan hukum. Hakim dalam membuat putusannya harus mempertimbangkan ba…
STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JANTHO NOMOR : 229/PID.B/2013/…
ABSTRAK
ERNIFA
2014
STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JANTHO NOMOR : 229/PID.B/2013/PN-JTH TENTANG TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG
(v,57),pp.,bibl.
(Nursiti, S.H., M.Hum.)
Pasal 17 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang menerangkan bahwa “jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4 dilakukan terhadap anak, maka ancaman pidananya ditambah 1/3 (sepertiga).” Studi kasus Nomor 229/Pid.B/2013/P…
STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BENGKULU NOMOR: 255/PID.B/2010…
ABSTRAK
DESKY FERDYAN. STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BENGKULU NOMOR 255/PID.B/2010/PN.BKL TENTANG TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
(v,58) pp, bibl, app.
(Mukhlis, S.H., M.Hum.)
Dalam Putusan Nomor 255/Pid.B/2010/PN.BKL. Shodiq Mumtazum als Shodiq als Tayun Bin Gunadi terdakwa dalam kasus ini merupakan anak yang masih berumur 15 (lima belas) tahun, dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan …
STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 18/PUU-XI/2013 TENTANG PENGHAP…
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XI/2013 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diajukan oleh seorang Pemohon bernama Mutholib. Pemohon merasakan keberatan dan sulitnya tahapan pengurusan akta kelahiran di Pengadilan Negeri Surabaya dengan diharuskan membayar biaya resmi Rp. 236.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) ditambah biaya lainnya biaya sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Pemohon menggugat Pasal 32 ayat (1) yang m…
PENETAPAN AHLI WARIS ATAS ORANG HILANG (MAFQUD) DISEBABKAN TSUNAMI RN(SUATU P…
ABSTRAK
REZA JUANDA,
2015
SYAMSUL BAHRI, S.HI., M.A.
Pada tanggal 26 Desember 2004, bencana alam tsunami menghantam Aceh. Bencana alam tersebut menimbulkan korban jiwa dan kerusakan fisik yang luar biasa. Korban jiwa yang meninggal, meninggalkan berbagai masalah hukum: salah satunya mengenai warisan. Mafqud adalah orang yang terputus beritanya sehingga tidak diketahui status hidup matinya. Ketidakpastian tersebut menimbulkan masalah dalam kewarisan.
Tujuan penulisan ini…
