IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BUPATI KABUPATEN ACEH BESAR MASA JABATAN TAHUN 200…
Kebijakan Bupati Aceh Besar masa jabatan Tahun 2007 -- Tahun 2012
dalam bidang perekonomian yang meliputi pertanian, perdagangan, koperasi dan unit kegiatan masyarakat (UKM) di maksudkan untuk meningkatkan kualitas perkonomian di Aceh Besar, dalam bidang pendidikan kebijakan-kebijakan yang di harapkan memberikan perubahan juga di laksanakan walaupun terkendaJa dengan berbagai permasalahan.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan Implementasi Kebijakan Bup…
PERAN KEPALA DAERAH TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA RNDI NAGA…
ABSTRAK
Indeks Pembangunan Sumber Daya Manusia (IPSDM) adalah sebagai acuan dalam membangun kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang meliputi dua dimensi utama, yaitu hidup layak dan pengetahuan sebagai standar yang di tetapkan oleh United Nations Development Programme (UNDP) untuk meningkatkan pembangunan manusia dan kesejahteraan secara global. Namun IPSDM di Kabupaten Nagan Raya tidak serta merta mengalami kenaikan yang signifikan belum sesuai dengan standar UNDP, seperti hidup layak da…
ANALISIS KEBIJAKAN GUBERNUR ACEH TERHADAP PERATURAN GUBERNUR TENTANG PELAKSAN…
ABSTRAK
Gubernur Aceh menetapkan Pergub Aceh No 5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Jinayat. Pergub tersebut merupakan penjabaran dari Qanun Aceh No. 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat. Salah satu pasal didalamnya mengatur tempat pelaksanaan hukuman cambuk dari lokasi sangat terbuka, dialihkan ke lembaga pemasyarakatan (lapas). Pergub Pelaksanaan Hukum Acara Jinayat dibentuk sebagai aturan pelaksana dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan Qanun serta sebagai petunjuk teknis p…
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TAMU WAJIB LAPOR 1X24 JAM OLEH PEMERINTAH GAMPONG LAMG…
ABSTRAK
Pamplet tamu wajib Lapor 1x24 menjadi hal yang biasa dilihat di gang-gang gampong di Aceh. Kebijakan tamu wajib lapor 1x24 jam untuk mendukung ketertiban di Gampong Lamgugob, namun masih banyak praktek asusila kendatipun pamplet tersebut sudah terpasang dimana-mana. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan tamu wajib lapor 1x24 jam oleh Pemerintah Gampong Lamgugob serta hambatannya. Penelitian ini menggunakan teori proses implementasi kebijakan serta teori kel…
STRATEGI DINAS PENDIDIKAN DAYAH ACEH DALAM MENGHADAPI KEBIJAKAN REFOCUSING APBA
Pasca di tetapkannya Covid-19 sebagai pandemi nasional, maka dibutuhkan upaya Pemerintah untuk melakukan penyelamatan kesehatan dan perekonomian nasional. Upaya Pemerintah dalam hal percepatan penanganan Covid-19 terdapat dalam Perpu Nomor 1 Tahun 2020 Pasal 2 ayat (1) huruf i yaitu melakukan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu (refocusing), penyesuaian alokasi, dan atau pemotongan penundaan penyaluran anggaran. Serta Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang r…
EFEKTIVITAS KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH DALAM PELAYANAN AIR BERSIH
Aminullah Usman-Zainal Arifin yang menang dalam PILKADA 2017 sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banda Aceh mengutarakan janji politik berupa peningkatan layanan pemenuhan air bersih bagi masyarakat Kota Banda Aceh. Realitanya, tiga tahun kepemimpinan Aminullah Usaman-Zainal Arifin, masalah buruknya pelayanan air bersih masih menjadi masalah utama yang dihadapi masyarakat Kota Banda Aceh. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Kota Banda…
PELAKSANAAN KEBIJAKAN ACEH CARONG DALAM MEWUJUDKAN PENDIDIKAN BERKUALITAS DI …
Di dalam RPJM Gubernur Aceh Periode 2017-2012 program unggulan Gubernur Aceh Irwandi Yusuf dan Wakil Gubernur Nova Iriansyah adalah program Aceh Carong periode 2017-2022. Program Aceh Carong merupakan salah satu misi dari Gubernur Irwandi yang terbungkus dalam visi Aceh Hebat. Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan mutu pendidikan sampai ke pelosok Aceh, namun dalam implementasi program tersebut belum maksimal sebab masih terdapat kesenjangan pendidikan antara desa dengan kota, kualitas p…
