Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RELOKASI PASAR PEUNAYONG KE PASAR AL MAHIRAH LAMDINGIN…

Nurlia

Pemerintah Kota Banda Aceh pada tahun 2017 mengeluarkan sebuah kebijakan terkait dengan relokasi pasar Peunayong yang mengacu pada Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 26 Tahun 2017 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Toko Tradisional dan Swalayan yang kemudian dicabut dan digantikan dengan Peraturan Walikota terbaru Nomor 37 Tahun 2021 Tentang Penataan Pasar Rakyat Dan Pusat Perbelanjaan. Kebijakan ini dibuat oleh pemerintah Kota Banda Aceh karena kawasan Peunayong yang berada di pus…

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH DALAM RELOKASI PUSAT PASAR …

DM MAULIDIA RAHMI

Berdasarkan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 26 Tahun 2017 Pasal 11 ayat 2 Tentang memperhitungkan analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat, maka Pemerintah Kota Banda Aceh mengeluarkan kebijakan tata kelola Kota Banda Aceh sebagai upaya pembenahan Pasar Tradisional Peunayong yaitu dengan melakukan relokasi Pasar Tradisional Peunayong ke kawasan Lamdingin. Pasar Peunayong dinilai sudah sangat semrawut sempit, macet, dan kotor tentunya dengan tujuan untuk dibenah serta ditata ulang sebagai…

KEBIJAKAN WALIKOTA BANDA ACEH TERHADAP RESPONSIF GENDER DI KOTA BANDA ACEH (S…

PUJA KARISMA AZDILLA PUTRI

ABSTRAK Kebijakan Musrena di Kota Banda Aceh yaitu karena walikota Banda Aceh melihat dan prihatin terhadap rendahnya partisipasi kaum perempuan di Kota Banda Aceh dalam proses perencanaan pembangunan, sementara komposisi jumlah penduduk perempuan dan laki-laki di Kota Banda Aceh relatif berimbang dari 53 % ternyata hanya terwakili perempuan 27 % pada kegiatan perencanaan pembangunan. Terjadinya bias gender ini juga tidak terlepas dari budaya masyarakat yang memandang perempuan sebagai mak…

PERAN PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH DALAM MENANGANI PEKERJA ANAK DI BAWAH UMUR

PUTRA ARDI PRATAMA

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 74 ayat (1) dan Pasal 75 ayat (1) bahwa siapapun dilarang mempekerjakan dan melibatkan anak pada pekerjaan-pekerjaan yang berbahaya dan pemerintah memiliki kewajiban untuk menanggulangi anak-anak yang bekerja pada pekerjaan berbahaya. Dalam menaggulangi pekerja anak pemerintah memiliki fungsi sebagai regulator, fasilitator dan penegakan hukum. Namun, dalam kenyataannya di Kota Banda Aceh masih di temukan anak-anak di …

KEBIJAKAN AMINULLAH TERHADAP PENINGKATANRNPERTUMBUHAN EKONOMI MASYARAKAT DI K…

NAILA SASKIA

Pemerintah modern pada dasarnya merupakan pelayanan masyarakat, pemerintah daerah berkewajiban memberikan pelayanan melalui kebijakan daerah agar masyarakat mendapatkan kesejahteraan.Berbagai upaya kesejahteraan harus dilakukan melalui pembangunan fisik maupun non fisik.Meningkatkan usaha untuk kesejahteraan masyarakat melalui kebijakan pemerintahan baik secara ekonomi maupun politik.Kebijakan Aminullah sebagai walikota Banda Aceh dalam hal pertumbuhan ekonomi salah satunya melalu…

PERAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN KOTA BANDA ACEH DALAM P…

Teja Pratama

Sejak dikeluarkannya Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Perangkat Daerah Kota Banda Aceh, maka Dinas Kebersihan dan Keindahan Kota (DK3) Banda Aceh telah menyatu dengan Kantor Lingkungan Hidup (KLH) dan berubah nama menjadi Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota (DLHK3) Banda Aceh. Kini DLHK3 merupakan Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) baru, dalam urusan pe…

ANALISIS KEBIJAKAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BENER MERIAH DAL…

Denny Suheri Abdullah

ANALISIS KEBIJAKAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BENER MERIAH DALAM MENINGKATKAN PRESTASI OLAHRAGA PELAJAR Abstrak (Denny Suheri Abdullah) Olahraga pendidikan telah tertuang dalam undang-undang nomor 3 tahun 2005 sebagai salah satu unsur dalam sistem keolahragaan nasional. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan dinas pendidikan dan kebudayaan (Disdikbud) dalam mengembangkan prestasi olahraga pelajar. Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif de…

STRATEGI BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABA…

PUTRI RIVALSA

Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS) adalah badan yang memiliki wewenang untuk mengelola, membangun, dan mengembangkan Kawasan Sabang seperti yang tercantum pada Undang-undang Nomor 37 Tahun 2000 Pasal 6 guna untuk menjadikan Kawasan Sabang sebagai pusat pertumbuhan ekonomi pariwisata serta dapat menunjang perekonomian daerah dan nasional. Namun pada tahun 2020 masuknya COVID-19 ke Indonesia telah menjadi penghambat kegiatan sektor ekonomi dan menyebab…

TRANSPARANSI PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH DALAM PENYALURAN BANTUAN SOSIAL MAS…

Lilis Syarifah

ABSTRAK Wabah Covid-19 telah memukul kondisi perekonomian masyarakat Aceh terutama bagi pelaku UMKM. Dampak yang paling tinggi dirasakan oleh pelaku usaha mikro sebesar 67,5 %, usaha kecil 29,9% dan menengah 2,6%. Dampak yang dirasakan oleh UMKM tersebut selama pandemi yaitu penurunan omst sebanyak 22,9%. Penurunan ini terjadi karena aktivitas yang berkurang dan disusul permintaan yang juga berkurang. Pemerintah Kota Banda Aceh melalui Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagang…

PERAN PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN TERHADAP PENERTIBAN PERTAMBANGAN MINYAK IL…

YOLA AULIZA

ABSTRAK Minyak bumi merupakan sumber kekayaan yang terdapat di dalam perut bumi sebagai bahan galian yang sangat berpengaruh baik secara politik maupun ekonomi. Ditemukannya minyak bumi yang berada di kawasan kabupaten Bireuen membuktikan bahwa Kabupaten ini memiliki kekayaan alam yang beranekaragam salah satu kekayaan yang dimiliki yaitu minyak bumi. Gampong Alue puno adalah salah satu lokasi penambangan minyak bumi yang dikelola oleh masyarakat Kabupaten Bireuen secara illegal. Namun perm…


    SERVICES DESK