Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

PEREMPUAN DAN HUTAN ADAT : DINAMIKA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI MUKIM PALOH, K…

RAFIQ APRIANDI

Peran perempuan dalam pengelolaan hutan adat dan pemberdayaan masyarakat masih sangat terbatas karena pengelolaan hutan adat dianggap ranah laki-laki, meskipun mulai ada peningkatan partisipasi perempuan dalam pengelolaan hutan adat. Hal ini dipengaruhi oleh norma budaya dan minimnya dukungan dari masyarakat dan pemerintah desa. Dalam hutan adat di Mukim Paloh, keterlibatan perempuan berada dibawah naungan Komunitas Usaha Perhutanan Sosial (KUPS). KUPS baru dibentuk dan dilibatkan dalam prose…

REKONSTRUKSI PERLINDUNGAN HAK MILIK ATAS TANAH BAGI WARGA NEGARA INDONESIA DA…

Siti Mirilda Putri

ABSTRAK Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 memberikan kewenangan kepada negara dalam hal pengelolaan sumber daya alam dengan merumuskan segala pengaturan (regelendaad), kebijakan (beleid), pengurusan (bestuurdaad), pengelolaan (beheersdaad) dan pengawasan (toezichthoudendaad) terhadap perolehan hak milik atas tanah kepada perseorangan. Dalam Pasal 21 ayat (1) UUPA Juncto Pasal 21 ayat (2) UUPA didapati adanya pembatasan hak milik atas tanah terhadap orang asing sehingga terdapat perbedaan perlakua…

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN GADAI ADAT TANAH PERT…

RIFKI MAUFI

Pasal 1320 KUHPerdata mengatur sahnya perjanjian. Gadai tanah pertanian diatur oleh Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1960 mengharuskan tanah yang digadaikan selama tujuh tahun atau lebih harus dikembalikan tanpa tebusan jika telah melebihi 7 tahun. Di Aceh Besar, kasus gadai tanah menunjukkan adanya ketidakpastian hukum karena gadai tanah adat pertanian tidak membuat batas waktu pengembalian. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui mekanisme perjanjian gadai …

PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA PEMEGANG HAK ATAS TANAH AKIBAT PENERBITAN SERTIPIKA…

Rafiqa Nuzula

Sertipikat adalah bukti dari kepemilikan terhadap suatu hak atas tanah sehingga harus dijaga keamanannya. Namun dalam praktiknya sering terjadi kerusakan, kehilangan sertipikat atau masih menggunakan blanko lama. Menyikapi hal tersebut maka Kantor Pertanahan akan menerbitkan sertipikat pengganti berdasarkan permohonan dari pemegang hak atas tanah. Tetapi dalam proses penerbitannya masih ditemukan permasalahan misalnya cacat administrasi seperti yang terdapat dalam Putusan PTUN Manado Nomor 40…

KAJIAN STRUKTUR KOMUNITAS PLANKTON DI PERAIRAN PANTAI LHOK BUYA KECAMATAN S…

SYAH RUDI SAIF

Penelitian tentang Kajian Struktur Komunitas Plankton di Perairan Pantai Lhok Buya, Kecamatan Setia Bakti Kabupaten Aceh Jaya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Struktur Komunitas plankton yang meliputi Kelimpahan serta Indeks Biologi di perairan Lhok Buya. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Februari sampai April 2025, menggunakan metode purposive sampling. Pengambilan sampel dilakukan pada 7 titik stasiun yang berbeda. Pengambilan sampel plankton dilakukan dengan me…

  • FAKULTAS KELAUTAN DAN PERIKANAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA, Banda Aceh - 2025
  • Baca Selengkapnya

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KABU…

Razali Yahya

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh faktor luas tanah, luas bangunan dan jumlah wajib pajak terhadap penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan diKabupaten Aceh Besar. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banda Aceh. Model analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian berdasarkan uji F menunjukkan bahwa luas tanah (LT), luas bangunan (LB) dan…

PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF BAGI WAJIB PAJAK YANG TERUTANG PAJAK BUMI DAN …

Alga Mahate Ara

PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF BAGI WAJIB PAJAK YANG TERUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DI KABUPATEN ACEH TENGAH Penelitian ini menganalisis efektivitas Penerapan Sanksi Administratif terhadap kepatuhan wajib pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Aceh Tengah.Secara normatif, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 (diperbaharui dalam kerangka Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022) mengamanatkan penerapan sanksi administratif (berupa denda …

STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NOMOR: 292/PDT.G/2016/MS.BNA, TENTANG PEMBATAL…

Nadhifa Hafizdha

Dalam Pasal 1666 KUHPerdata menyatakan. Hibah adalah suatu perjanjian yang mana seorang penghibah, memberi cuma-cuma, barang guna keperluan penerima hibah. Hibah tidak dapat ditarik kembali, namun dalam keadaan tertentu, hibah dapat dibatalkan sebagaimana diatur dalam pasal 1668 KUHPerdata, menyatakan bahwa pada dasarnya hibah tidak bisa, kecuali dalam keadaan-keadaan tertentu. Berdasarkan Putusan pengadilan Nomor: 292/Pdt,G/2016/Ms-Bna. Dimana hibah dapat dibatalkan, yang diajukan oleh bapak…

ANALISIS POTENSI BAHAYA LONGSOR DI KECAMATAN LUT TAWAR KABUPATEN ACEH TENGAH …

DAFI BARGAS AL RICLY DAMANIK

Tanah longsor merupakan pergerakan massa tanah atau batuan dari bagian atas lereng ke bawah lereng akibat gravitasi bumi yang dipicu oleh curah hujan, jenis batuan, karakteristik tanah, kemiringan lereng, dan kondisi tutupan lahan. Dampaknya meliputi kerusakan ekosistem, terganggunya aktivitas masyarakat, rusaknya infrastruktur, serta dapat memicu bencana alam sekunder seperti banjir dan erosi. Tujuan penelitian ini merupakan untuk mengetahui sebaran potensi bencana longsor di Kecamatan Lut T…

PEMETAAN PATAHAN KOTA SABANG DAN KESESUAIAN PENGGUNAAN LAHANNYA

ARIFAH SYAHIIRAH

Pulau Sumatera merupakan wilayah dengan aktivitas tektonik yang tinggi akibat pertemuan Lempeng Indo-Australia dan Eurasia. Salah satu struktur tektonik utama di wilayah ini adalah Patahan Besar Sumatera (Great Sumateran Fault), yang memiliki banyak segmen aktif, termasuk segmen Seulimeum yang melintasi Pulau Weh. Aktivitas tektonik ini menjadikan wilayah Kota Sabang memiliki potensi gempa yang tinggi, namun hingga kini belum sepenuhnya diakomodasi dalam dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RT…


    SERVICES DESK