Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PADA JASA USAHA CUCI KENDARAAN (SUATU PE…

Ayi Oureel Adinda

Menurut Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur kewajiban pelaku usaha diantaranya berktikad baik, memberikan informasi, menjamin mutu barang maupun jasa, memberi jaminan dan/atau garansi kepada konsumen, dan melakukan ganti kerugian akibat barang dan/atau jasa yang mengalami kerusakan atau cacat. Namun, dalam kenyataannya pelaku usaha sering tidak memberikan perlindungan maksimal terhadap konsumen sebagaimana yang telah di atur dalam Undang-Undang, seb…

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN JUAL BELI BAHAN BAKAR MINYAK SECARA ECER…

Siti Maryam

UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Kosumen telah mengatur didalam Pasal 4 ayat (1) bahwa dalam menjalankan kegiatan usaha konsumen memiliki hak atas keamanan dan keselamatan dalam menggunakan barang. Selanjutnya, dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b ditentukan bahwa pelaku usaha dilarang untuk memproduksi barang yang tidak sesuai dengan takaran yang sebenarnya dan dalam Pasal 7 huruf d disebutkan bahwa kewajiban pelaku usaha untuk menjamin mutu barang yang diproduksi atau di perdagangkan. Nam…

PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN DALAM TRANSAKSI JUAL BELI IPHONE…

Resta Maulidya

ABSTRAK RESTA MAULIDYA 2024 PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN DALAM TRANSAKSI JUAL BELI IPHONE BEKAS DI KECAMATAN BANDA SAKTI KOTA LHOKSEUMAWE Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (V,60) pp., bibl.,tabl. (Prof. Dr. Ilyas, S.H., M.Hum.) Perlindungan Konsumen menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menjelaskan bahwa “segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Pada…

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN BERAS MEREK PALSU (SUATU PENELITIAN DI KABUP…

FITRAH NUR MUHAMMAD

ABSTRAK Fitrah Nur Muhammad 2018 Rismawati, S.H, M.Hum. Pasal 7 huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindugan Konsumen, menjelaskan kewajiban pelaku usaha adalah memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan. Dari penjelasan pasal tersebut dapat dipahami pelaku usaha dalam melakukan usahanya di…

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS PRODUKSI CAKE AND DESSERT YANG TIDA…

ANADIA SHAFIRA

Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Keamanan, Mutu dan Gizi pangan mengamanatkan bahwa pangan olahan yang diproduksi oleh industri rumah tangga wajib memiliki Sertifikasi Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) yang diterbitkan oleh Bupati/Walikota. Kepala Badan POM menetapkan pedoman pemberian SPP-IRT. Namun, berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh hanya sekitar 26% pelaku usaha cake and dessert yang mendaftarkan industri rumah tangga cake and dess…

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS PENJUALAN PRODUK OBRAL MENGGUNAKAN …

SRI NOVIANI

ABSTRAK Sri Noviani, 2018 Dr. Darmawan, S.H., M.Hum Sesuai pasal 11 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UUPK), Pelaku usaha dilarang mengelabui/ menyesatkan konsumen dalam hal penjualan yang dilakukan melalui cara obral atau lelang. Pada kenyataannya penjualan produk obral secara loss leader terjadi di kota Banda Aceh. Loss leader merupakan teknik memancing perhatian konsumen dengan produk yang dijual sangat murah, atau pro…

PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENJUALAN SEPATU (SNEAKERS) BERMEREK YANG DIPA…

SIRAAJUL AFKAR

Pasal 8 huruf f Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa “Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan janji dinyatakan dalam label, etiket keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut”. Namun dalam prakteknya masih ada pelaku usaha yang menjual produknya tidak sesuai dengan deskripsi produk, mereka menjual produk sepatu palsu yang dapat merugikan konsumen baik dari se…

PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENJUALAN SEPATU (SNEAKERS) BERMEREK YANG DIPA…

IDLAM MUDHLOFFAR MUCHMAR

Pasal 8 huruf f Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa “Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan janji dinyatakan dalam label, etiket keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut”. Namun dalam prakteknya masih ada pelaku usaha yang menjual produknya tidak sesuai dengan deskripsi produk, mereka menjual produk sepatu palsu yang dapat merugikan konsumen baik dari se…

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN AKIBAT PEMADAMAN LISTRIK OLEH PERUSAHAAN…

HAIKAL DAFFA MAULANA

PT PLN UP3 Banda Aceh memiliki tanggung jawab hukum menjamin kontinuitas pasokan listrik berdasarkan Pasal 29 Ayat 1 huruf b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan yang berbunyi Konsumen berhak mendapat tenaga listrik secara terus-menerus dengan mutu dan keandalan yang baik. Dilapangan masih terjadi pemadaman yang merugikan masyarakat dan pelaku usaha, menunjukkan belum optimalnya implementasi perlindungan hukum konsumen. Penulisan Skripsi ini bertujuan untu…

PELAKSANAAN PERLINDUNGAN PENUMPANG PADA PELAYARAN KAPAL RUTE SINABANG - CALANG

WIDYA RAIHAN ZAHRA

ABSTRAK WIDYA RAIHAN ZAHRA, 2025 PELAKSANAAN PERLINDUNGAN PENUMPANG PADA PELAYARAN KAPAL RUTE SINABANG - CALANG Fakultas Hukum, Universitas Syiah Kuala (v,70), pp., tabl., bibl., app. Susiana, S.H., M.H. Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran menyebutkan bahwa, “perusahaan angkutan di perairan bertanggung jawab terhadap keselamatan dan keamanan penumpang dan/atau barang yang diangkutnya”. Perlindungan penumpang seharusnya me…


    SERVICES DESK