Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

PERBEDAAN PENDAPAT (DISSENTING OPINION) OLEH HAKIM DALAM PUTUSAN PERKARA TIND…

Amna Bararah

Korupsi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan kejahatan luar biasa dapat merugikan keuangan negara dan menghambat pembangunan nasional, sehingga putusan pengadilan memegang peranan penting dalam pemberantasannya. Namun, tidak selalu terjadi kesepakatan bulat dalam pen…

KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TENTANG PENERAPAN SANKSI TERHADAP SAKSI PELAKU YANG BE…

MUKHLIS

KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TENTANG PENERAPAN SANKSI TERHADAP SAKSI PELAKU YANG BEKERJASAMA DENGAN PENEGAK HUKUM DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI Mukhlis Faisal** Rizanizarli*** Eddy Purnama**** Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UU-PSK) disebutkan, bahwa “saksi pelaku adalah tersangka, terdakwa, atau terpidana yang bekerja sama dengan penegak hukum unt…

ANALISIS DATA POKOK PENDIDIKAN (DAPODIK) DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN PADA DIN…

Munawar Fajri

Data adalah dasar utama pembangunan pendidikan berkualitas. Kualitas kebijakan bergantung pada data akurat, valid, dan mutakhir. Tanpa itu, kebijakan berisiko tidak efektif. DAPODIK berperan sebagai basis data terintegrasi untuk mendukung kebijakan berbasis bukti. Namun, di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Jaya, pemanfaatannya masih sebatas administrasi, seperti pendataan guru, siswa, dan dana BOS. Padahal, sistem ini berpotensi menjadi dasar keputusan yang lebih akurat, efisien, dan tran…

PENGEMBANGAN VIDEO ANIMASI ENERGI TERBARUKAN BERBASIS STEM DALAM MENDUKUNG SU…

Muna Afiah Humairoh

Muna Afiah Humairoh. (2026). Pengembangan Video Animasi Energi Terbarukan berbasis STEM dalam Mendukung Sustainable Development Goals (SDGs). Skripsi. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas Syiah Kuala. Di bawah bimbingan Fitria Herliana, S. Pd., M.Pd dan Dr. Saminan, M.Pd. Rendahnya pemahaman siswa terhadap konsep energi terbarukan serta kurangnya penggunaan media pembelajaran inovatif masih menjadi kendala dalam proses belajar fisika. Observasi awal di SMAN 1 Kuta Ba…

PERANCANGAN DAN IMPLEMENTASI SISTEM KASIR SERTA ADMINISTRASI BERBASIS WEB MEN…

Muhammad Fathany

Kemajuan teknologi informasi saat ini memberikan pengaruh besar terhadap berbagai bidang, termasuk industri jasa otomotif. Banyak bengkel mobil yang masih menggunakan sistem manual dalam mencatat transaksi dan administrasi, sehingga menimbulkan permasalahan seperti kesalahan perhitungan, keterlambatan pelayanan, serta kesulitan dalam menyusun laporan keuangan. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk merancang serta mengimplementasikan sistem kasir berbasis web yang dapat mempermudah pros…

PENGGUNAAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK DAN KEKUATAN PEMBUKTIANNYA DALAM TINDAK PIDA…

Puan Diva Humaira

Pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan bahwa informasi dan dokumen elektronik beserta hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah serta perluasan dari alat bukti sesuai dengan Hukum Acara di Indonesia. Selanjutnya, Pasal 26A Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengakui alat bukti elektronik sebagai perluasan al…

PELANGGARAN UNDANG UNDANG JABATAN NOTARIS DALAM PRAKTIK KENOTARIATAN BERIMPLI…

Nurriatul Nadhira

ABSTRAK Notaris merupakan pejabat umum yang diberi kewenangan oleh negara untuk membuat akta otentik dan menjalankan fungsi hukum lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN). Namun dalam praktiknya, ditemukan notaris yang terlibat dalam pelanggaran hukum seperti pembuatan akta fiktif dan penyalahgunaan wewenang, yang pada akhirnya menimbulkan kerugian negara serta menciptak…

KEABSAHAN PENGHENTIAN PENYELIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI BERDASARKAN NOTA KES…

Hadya Zuhra

Korupsi sebagai kejahatan luar biasa (extraordinary crime) mengalami peningkatan di Indonesia, sebagaimana ditunjukkan oleh data Indonesia Corruption Watch (ICW) yang mencatat kenaikan jumlah perkara dari 271 kasus pada tahun 2019 menjadi 791 kasus pada tahun 2023. Di tengah tingginya angka korupsi tersebut, muncul permasalahan hukum terkait penghentian penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi pada Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh oleh Polresta Banda Aceh. Penghentian tersebut di…

PERAN UNIT KEGIATAN MAHASISWA DUTA KAMPUSRNDALAM MENINGKATKAN CITRA INSTANSIR…

RISKIA PUTRI

Program Duta Kampus Universitas Syiah Kuala pertama kali diadakan pada November 2022 sebagai bagian dari inisiatif representasi mahasiswa yang saat itu masih berada di bawah naungan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM). Dalam tahap awal, Duta Kampus lebih berfungsi sebagai pendukung kegiatan seremonial dan promosi universitas secara situasional. Seiring dengan meningkatnya kebutuhan institusi terhadap representasi mahasiswa yang lebih terstruktur dan berkelanjutan, pada tanggal 20 Mei 2024 D…

  • Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik-Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2026
  • Baca Selengkapnya

PENETAPAN STATUS TERSANGKA DALAM PROSES PENYIDIKAN PADA PERKARA TINDAK PIDANA…

Tasniem Salsa Biela Putra

Penetapan tersangka dalam proses penyidikan diatur pada Pasal 1 angka 14 KUHAP yang menyebutkan adanya bukti permulaan yang cukup, hal tersebut dipertegas oleh Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 yang menyatakan bahwa minimal dua alat bukti yang sah agar dapat ditetapkan seseorang menjadi tersangka mengenai jangka waktu dan perpanjangan penyidikan di atur dalam Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana, untuk menjamin perlindungan hukum dan kepastian terhadap…


    SERVICES DESK