Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

PENGARUH PERCEIVED USEFULNESS DAN PERCEIVED EASE OF USE TEKNOLOGI INFORMASI T…

Yuyun Iswanti

ABSTRAK Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh penerimaan Teknnologi Informasi Keuangan Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Banda Aceh dengan menggunakan Technologi Acceptance Model. Model penelitian ini menggunakan perceived usefulness, perceived ease of use dan attitude tonward yang merupakan variabel independen serta acceptance sebagai variabel dependen. Jenis penehitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah verificative thoypothesis testing resea…

EVALUASI KEBIJAKAN SISTEM JAMINAN PRODUK HALAL UMKM DI ACEH (KAJIAN SERTIFIKA…

Firly

ABSTRAK Aceh memiliki Qanun Nomor 8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal, Qanun ini bertujuan memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat. Namun bedasarkan data yang diperoleh menunjukkan bahwa angka UMKM sertifikasi halal di Kota Sabang masih rendah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan evaluasi kebijakan sistem jaminan sertifikasi halal pada produk UMKM di Kota Sabang, dan mengindentifikasi faktor penghambat dalam pelaksanaan kebijakan s…

SINERGITAS DINAS PARIWISATA DAN DINAS KOPERASI DAN UMKM ACEH TENGAH TERHADAP …

SINARTI ARLINGGA

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu indikator penting dalam mendukung pembangunan daerah, di mana sektor pariwisata memiliki potensi besar dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai salah satu sumber utama pembangunan ekonomi daerah. Penelitian ini bertujuan untuk memahami kerja sama antara Dinas Pariwisata dan Dinas Koperasi dan UMKM Aceh Tengah dalam meningkatkan kontribusi pariwisata terhadap PAD, serta menggali hambatan-hambatan yang menghambat upaya tersebut. D…

PENERAPAN PRINSIP PENGELOLAAN DANA DESA DALAM MEWUJUDKAN GOOD FINANCIAL GOVER…

RIFA SAUSAN SALSABILA

Semenjak diberlakukannya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, desa telah diberikan kewenangan oleh pemerintah pusat untuk mengelola sumber keuangannya terutama yang berasal dari alokasi dana desa. Namun, faktanya pengelolaan dana desa tidak semudah yang dibayangkan. Tidak hanya menyangkut persoalan jumlah yang diperoleh melainkan juga bagaimana pengelolaan tersebut dilakukan, serta bagaimana kualitas pemahaman dan kemampuan dari aparatur desa dan masyarakat bekerja sama dalam mengel…

ANALISIS KONTRIBUSI DANA BAGI HASIL TERHADAP PENDAPATAN DAERAH (STUDI PADA KA…

Rahmatika Awalia

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis daerah­ daerah Provinsi Aceh yang memiliki tingkat kontribusi dana bagi hasil tertinggi dan terendah. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh kabupaten/kota di Provinsi Aceh yang terdiri dari 18 kabupaten dan S kota. Penelitian ini dibatasi pada dana bagi hasil secara keseluruhan dalam laporan keuangan pemerintah daerah. Pengumpulan data menggunakan data sekunder yang merpak.an data Laporan Re…

TINJAUAN ATAS PROSES PENYUSUNAN RENCANA ANGGARAN SATUAN KERJA (RASK) DAN DOKU…

Aklima

ABSTRAK Penyusunan Rencana Anggaran Satuan Kera (RASK) dan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) merupakan suatu hal yang sangat penting dilakukan oleh instansi pemerintah Pada dasarnya rencana anggaran satuan kerja (RASK) berisi informasi tentang bersarnya anggaran berdasarkan program kegiatan Dalam prakteknya proses penyusunan RASK dan DASK tersebut mengikuti prosedur baku mengacu pada keputusan Mentri Dalam Negen no 29 tahun 2002. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah penyus…

EFEKTIVITAS PEMBUKTIAN TERBALIK DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

ASLAN ARIFIN

Pasal 37 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi secara khusus mengatur sistem pembuktian terbalik yang ditujukan untuk mengatasi kesulitan dalam melakukan pembuktian terhadap perampasan harta kekayaan terdakwa apabila dilakukan dengan menggunakan teori pembuktian negatif. Pada penerapannya pembuktian terbalik mengakibatkan pro dan kontra karena dianggap telah menodai beberapa ketentuan hak asasi …

PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, FISCAL STRESS DAN NILAI ASET TETAP TERHADAP …

Nurul Salsabila

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), fiscal stress, dan aset tetap terhadap belanja pemeliharaan pada pemerintah provinsi di Indonesia pada masa sebelum dan selama pandemi Covid-19. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh provinsi di Indonesia, dengan jumlah 34 provinsi. Teknik sampling yang digunakan adalah purposive sampling, sehingga diperoleh 79 observasi provinsi yang memenuhi kriteria penelitian, setelah mengecualikan provinsi tanpa dat…

TINDAK PIDANA KORUPSI DANA UANG PERSEDIAAN YANG DILAKUKAN OLEH BENDAHARA PEGA…

Audri Sandra Putri Anisa

Pasal 3 Jo. 18 ayat (1) huruf b, ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Repubik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menegaskan bahwa “Setiap orang yang menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi dan merugikan keuangan negara akan Pidana penjara paling sedikit dua puluh tahun atau paling lama seumur hidup dengan denda sejumlah lima puluh juta rupiah dengan ketentuan ap…

TINDAK PIDANA KORUPSI PEMBERIAN KREDIT FIKTIF KEPADA APARATUR SIPIL NEGARA …

Muhammad Faris Siddik

ABSTRAK Muhammad Faris Siddik, 2021 Mukhlis, S.H., M.Hum. TINDAK PIDANA KORUPSI PEMBERIAN KREDIT FIKTIF KEPADA APARATUR SIPIL NEGARA OLEH PEGAWAI BANK (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Banda Aceh) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v, 55), pp., bibl. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak…


    SERVICES DESK