STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN KASASI MAHKAMAH AGUNG NOMOR: 365 K/PID/2012 TENT…
ABSTRAK
ANDRI WIBISONO, STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN KASASI MAHKAMAH AGUNG NOMOR:
365 K/Pid/2012 TENTANG TINDAK PIDANA KELALAIAN YANG MENYEBABKAN MATINYA ORANG YANG DILAKUKAN OLEH DOKTER
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala(iv,67) pp, bibl, app.(IDA KEUMALA JEMPA, S.H.,M.H.)
Pasal 359 KUHP menyebutkan “Barangsiapa karena salahnya (kealpaannya) menyebabkan matinya orang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun, merupakan dasar h…
STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 86/PUU-X/2012 TENTANG…
Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk mengadili undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Keberadaan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat telah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28C(2), 28D(1), 28E Ayat 2 dan 3, 28H Ayat 2 dan 3, karena telah mensentralisasi pengelolaan zakat nasional sepenuhnya…
THE COMPARISON BETWEEN THE SPECIAL COURT FOR SIERRA LEONE (SCSL) AND THE EXTR…
ABSTRACT
Yastina Faradila,
2014 THE COMPARISON BETWEEN THE SPECIAL COURT FOR SIERRA LEONE (SCSL) AND THE EXTRAORDINARY CHAMBERS IN THE COURTS OF CAMBODIA (ECCC) IN RELATION TO JUDGE COMPOSITION AND THE JURISDICTION
Faculty of Law Syiah Kuala University
(iv, 58), pp., bibl.
Mahfud, S.H., LL.M
In an attempt to promote justice and end impunity for the atrocities committed by warring factions in Sierra Leone, the UN and the S…
PENJATUHAN PUTUSAN VERSTEK DALAM GUGATAN PERCERAIAN DAN KAITANNYA DENGAN ASAS…
Putusan verstek adalah putusan yang dijatuhkan di luar hadirnya tergugat, hal ini di atur dalam Pasal 149 R.Bg/ Pasal 125 HIR. Sebelum putusan verstek dijatuhkan, maka terlebih dahulu harus dipastikan bahwa pemanggilan telah dilakukan secara sah dan patut. Pada prakteknya Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh dalam melakukan pemanggilan terhadap para pihak, belum memenuhi unsur sah dan patut, namun tetap menjatuhkan putusan secara verstek. Oleh karena itu masalah yang muncul adalah tentang proses p…
ANALISIS HUKUM TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG TENTANG MEREK TERKENAL ASING (…
ABSTRAK
2014
SILFIA KEUMALADEWI, ANALISIS HUKUM TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG TENTANG MEREK TERKENAL ASING
(Studi Kasus Terhadap Merek Terkenal Asing Dior, Prada dan Kinotakara)
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
(iv, 55), pp, bibl, app
PROF. DAHLAN S.H., M.H.
Pelanggaran yang banyak terjadi dalam bidang Hak Kekayaan Intelektual terkait mengenai Merek. Pengaturan mengenai merek tertuang dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek yang mencaku…
STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 34/PUU-XI/2013 DALAM PENGUJIAN …
MOHD ZULFIENDRI, STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 34/PUU-XI/2013 DALAM PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA (KUHAP) TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SYIAH KUALA
(v, 64), pp., bibl., app.
ZAINAL ABIDIN, S.H., M.Si.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Mahkamah Konstitusi memberikan kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi di antaranya adalah menguji und…
STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI LHOKSUKON NOMOR 14/PID.B/200…
ABSTRAK
NURUL AKLA: STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI LHOKSUKON No. 14/Pid.B/2005/PN-LSK TENTANG TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA
2014 Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
(v, 60) pp., tbl, bibl., app
NURSITI, S.H., M.HUM
Tindak pidana pembunuhan merupakan salah satu tindak pidana kejahatan terhadap orang atau makar mati yang disebut moord (pembunuhan berencana), yang diatur dalam Pasal 340 KUHP yaitu: “Barang siapa sengaja dan direncanakan terlebih dahulu meram…
STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JANTHO
NOMOR: 206/Pid.B/2011…
Para terdakwa didakwa dengan dakwaan kombinasi ,yaitu dengan Pasal 170 (2) ke-3, Pasal 170 (1), dan Pasal 351 ayat (3) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Hakim menjatuhkan hukuman kepada para terdakwa dengan Pasal 170 (2) ke-3 KUHP isi pasalnya menyebutkan bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang yang bersalah diancam pidana paling lama dua belas tahun jika kekerasan mengakibatkan maut, dengan hukuman penjara terhadap terdakwa I enam tahun, terdakwa II satu tahun, terdakwa III…
STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN NOMOR : 06/Pid.B/2012/PN-LGS TENTANG PUTUSAN TIN…
Ketentuan Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ( UU Narkotika) menentukan bahwa dipidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 ( dua puluh ) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 ( satu milyar rupiah ) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 ( sepuluh milyar rupiah ) bagi pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Namun dalam putusan Nomor 06/Pid.B/2012/PN-LGS, majelis hakim Pengadilan Negeri Lan…
STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 18/PUU-XI/2013 TENTANG PENGHAP…
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XI/2013 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diajukan oleh seorang Pemohon bernama Mutholib. Pemohon merasakan keberatan dan sulitnya tahapan pengurusan akta kelahiran di Pengadilan Negeri Surabaya dengan diharuskan membayar biaya resmi Rp. 236.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) ditambah biaya lainnya biaya sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Pemohon menggugat Pasal 32 ayat (1) yang m…
