Electronic Theses and Dissertation

Dalam Pasal 7 huruf (d) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, dinyatakan bahwa pelaku usaha memiliki kewajiban untuk menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku. Jika dilihat pada Pasal tersebut penjual memiliki tanggung jawab dalam hal menjamin mutu terhadap barang yang diperjual belikan. Dalam prakteknya di Banda Aceh jual beli sepeda motor secara inden dijumpai hal yang merugikan konsumen yang dianggap tidak bertanggung jawab diantaranya yaitu terdapat beberapa konsumen yang mengalami keterlambatan sampainya barang serta cacat tersembunyi pada sepeda motor yang dipesan.
Penulisan skripsi ini bertujuan untuk menjelaskan bentuk aturan khusus atau pengaturan pada perjanjian jual beli secara inden di Indonesia dan menjelaskan implementasi perjanjian jual beli sepeda motor secara inden pada PT. Capella Dinamik Nusantara Peunayong, serta menjelaskan tanggung jawab PT. Capella Dinamik Nusantara Peunayong pada perjanjian jual beli secara inden.
Data dalam penulisan skripsi ini diperoleh dari penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini dan penelitian lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer dengan mewawancarai responden dan informan.
Hasil penelitian menunjukan bahwa Perjanjian jual beli secara inden di Indonesia belum diatur secara khusus, namun dapat dilakukan berdasarkan Pasal 1333 KUH Perdata dan Perjanjian jual beli yang dilakukan antara PT. Capella Dinamik Nusantara Peunayong dengan pembeli (konsumen) diadakan secara tertulis yang berbentuk standar kontrak serta upaya PT. Capella Dinamik Nusantara Peunayong terkait masalah yang dialami dengan pihak identor adalah melakukan upaya perbaikan dari cacat tersembunyi kendaraan yang di claim oleh pihak identor, sedangkan untuk keterlamabatan waktu sampai nya sepeda motor, pihak dealer tidak melaksanakan tanggung jawab apapun.
Kepada pihak dealer untuk dapat memberi kepastian mengenai jangka waktu sampainya sepeda motor yang dipesan secara pasti dengan cara tertulis dan adanya pemberitahuan, kepada pembeli agar memeriksa kembali kondisi sepeda motor yang dipesan sebelum penandatanganan berita acara serah terima sepeda motor honda (BASTSMH), dan kepada pemerintah untuk mengatur lebih khusus mengenai perjanjian jual beli secara inden.

Tidak Tersedia Deskripsi