Electronic Theses and Dissertation

KEKUATAN PEMBUKTIAN SURAT PERNYATAAN PENGUASAAN
FISIK BIDANG TANAH (SPORADIK)

Safriadi
Suhaimi 
Azhari
ABSTRAK
Pasal 39 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menjelaskan bahwa Kepala Desa berwenang membuat Sporadik atas tanah jika tanah yang dimaksud benar kepemilikan atas haknya. Namun Kepala Desa tidak dipertanggungjwabkan secara hukum atas Sporadik yang dikeluarkan secara tumpang tindih sehingga Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dijadikan pihak dalam perkara gugatan Perbuatan Melawan Hukum ke Pengadilan Negeri.
Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis dan menjelaskan kekuatan hukum surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (Sporadik) dalam pendaftaran tanah, dan pertimbangan hukum oleh hakim terkait surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (Sporadik) yang tumpah tindih (over lapping).
Tipologi penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan analisis dan pendekatan kasus hukum. Sumber bahan hukum dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Teknik pengumpulan bahan hukum yang dipergunakan adalah studi dokumen dengan analisis data kualitatif berupa teknik deskripsi secara selektif, dan teknik argumentasi.
Hasil penelitian diperoleh bahwa Surat penguasaan tanah (SPT) bisa dijadikan bukti tertulis dalam pengajuan sertipikat hak milik sebagai bukti hak berdasarkan undang-undang. Sporadik tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna di Pengadilan. Sporadik yang tumpang tindih sebagai dasar pembuatan akta jual beli dapat berakibat Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dijadikan sebagai Turut Tergugat di Pengadilan. Pertimbangan hukum oleh hakim terkait Sporadik yang tumpah tindih (over lapping) adalah lebih menitikberatkan putusannya pada akta otentik berupa produk PPAT, karena akta dapat dijadikan bukti sempurna di pengadilan.
Disarankan kepada pemerintah hendaknya membentuk peraturan pelaksanaan tentang Sporadik yang mengatur tanggung jawab dan memberikan sanksi bagi kepala desa yang terbukti mengeluarkan sporadik secara tumpang tindih. Kepada Hakim hendaknya menganalisis dengan kemampuan intelektual agar dapat membuat pertimbangan hukum progresif dan responsif tentang sporadik yang tumpang tindih, sehingga putusan yang dilahirkan memenuhi rasa keadilan.

Kata Kunci: Kekuatan Pembuktian, Sporadik, pertimbangan hakim.

THE STRENGTH OF EVIDENCE OF STATEMENT OF CLAIM FOR DE FACTO POSSESSION OF LAND Safriadi Suhaimi  Azhari ABSTRACT Article 39 paragraph (1) of Government Regulation Number 24 of 1997 concerning Land Registration explains that the Village Head has the authority to issue a statement of claim for de facto possession of the land if the land in question is properly entitled to ownership. However, the Village Head is not legally responsible for overlapping statements of claim for de facto possession of the land so that the Land Deed Official (PPAT) becomes the party being sued for an unlawful act to the District Court. The research aimed to analyze and explain the legal force of statement of claim for de facto possession of land in land registration and judge's legal considerations regarding the overlapping statements of claim for de facto possession of the land. This research is normative legal research that uses statutory, analytical, and case law approach. This study's sources of legal materials include primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The technique of collecting legal materials used is document study with qualitative data analysis using selective description and argumentation techniques. The results show that land tenure certificates (SPT) can be used as legal evidence, including written evidence in submitting a certificate of ownership to obtain proof of rights based on law. A statement of claim for de facto possession of land does not have any evidentiary force and is not a perfect piece of evidence in court. Overlapping statements of claim for de facto possession of the land as the basis for making a notarial sale & purchase agreement can result in the Land Deed Official (PPAT) being made a Co-Defendant in a land case. Legal considerations by the judge regarding the overlapping statements of claim for de facto possession of land are more focused on the authentic deed in the form of PPAT products because the deed can be used as evidence in court if an incident occurs. It is recommended that the government implement regulations regarding the statement of claim for de facto possession of the land and provide sanctions for village heads who are proven to issue overlapping statements of claim for de facto possession of the land. Furthermore, judges should analyze with the intellectual ability to make progressive and responsive legal considerations about overlapping statements of claim for de facto possession of land so that the born decisions fulfill a sense of justice. Keywords: Strength of evidence, Statements of claim for de facto possession of land, Judge's judgment.