PERLINDUNGAN NASABAH BANK DARI ANCAMAN PENGELABUAN DIGITAL ATAS PENGGUNAAN INTERNET BANKING DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

    THESES

PERLINDUNGAN NASABAH BANK DARI ANCAMAN PENGELABUAN DIGITAL ATAS PENGGUNAAN INTERNET BANKING DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN


Pengarang

SRI ANDRIAN - Personal Name;

Dosen Pembimbing

Azhari - 196408241989031002 - Dosen Pembimbing I
Teuku Muttaqin Mansur - 197909052008121002 - Dosen Pembimbing II



Nomor Pokok Mahasiswa

1703201010030

Fakultas & Prodi

Fakultas Hukum / Ilmu Hukum (S2) / PDDIKTI : 74101

Penerbit

Banda Aceh : Fakultas Hukum., 2021

Bahasa

Indonesia

No Classification

343.071

Literature Searching Service

Hard copy atau foto copy dari buku ini dapat diberikan dengan syarat ketentuan berlaku, jika berminat, silahkan hubungi via telegram (Chat Services LSS)

PERLINDUNGAN NASABAH BANK DARI ANCAMAN
PENGELABUAN DIGITAL ATAS PENGGUNAAN INTERNET
BANKING DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM
PERLINDUNGAN KONSUMEN Undang-Undnag Perlindungan Konsumen dan Pasal 1339 Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata yang masih berlaku di Indonesia ditentukan tentang adanya akibat
hukum batal demi hukum bagi bank yang mengalihkan seluruh tanggung
jawabnya
Disarankan kepada Pemerintah agar dapat membentuk peraturan PerundangUndangan
yang
mengatur
secara
khusus
terkait
dengan
penyelenggaraan
internet

banking

demi adanya kepastian hukum bagi nasabah. Kepada pihak perbankan
dapat melakukan edukasi kepada nasabah berkenaan dengan penerapan SOP
(Standar Operasional Prosedur) perbankan, serta membuat berbagai macam
kegiatan preventif yang berisikan tentang hal-hal tentang keamanan data nasabah
agar terciptanya perlindungan hukum terhadap penyelenggaraan internet banking.
Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Pengelabuan Digital, Internet Banking.





Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Pasal 1339 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang masih berlaku di Indonesia ditentukan tentang adanya akibat hukum batal demi hukum bagi bank yang mengalihkan seluruh tanggung jawabnya Disarankan kepada Pemerintah agar dapat membentuk peraturan PerundangUndangan yang mengatur secara khusus terkait dengan penyelenggaraan internet banking demi adanya kepastian hukum bagi nasabah. Kepada pihak perbankan dapat melakukan edukasi kepada nasabah berkenaan dengan penerapan SOP (Standar Operasional Prosedur) perbankan, serta membuat berbagai macam kegiatan preventif yang berisikan tentang hal-hal tentang keamanan data nasabah agar terciptanya perlindungan hukum terhadap penyelenggaraan internet banking. valid in Indonesia are determined about the consequences the law is null and void for a bank that transfers all of its responsibilities. It is recommended to the Government together with the banking sector to form laws and regulations related to the implementation of internet banking in order to maintain the rights and obligations of the bank and its customers. The banks can educate costumers regarding implementation of banking SOP (Standard Operting Procedure), as well as made various kinds of preventive activities that contain matters regarding custemer data security in order to create legal protection for internet banking operation. Keywords : Legal Protection, Phishing, Internet Banking. Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Pengelabuan Digital, Internet Banking.

Citation



    SERVICES DESK