Electronic Theses and Dissertation

IMPLIKASI PENCANTUMAN KLAUSULA PELINDUNG DIRI NOTARIS KAITANNYA DALAM KEDUDUKAN AKTA AUTENTIK
Raifina Oktiva
Iman Jauhari**
Muazzin***
ABSTRAK
Berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang Jabatan Notaris, yang bertujuan mengatur tentang anatomi akta autentik yang memuat kehendak para pihak yang kemudian notaris menuangkannya dalam akta autentik. Akta autentik dilarang memasukkan kehendak atau keinginan pribadi notaris yang bersangkutan hal itu sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 53 Undang-Undang Jabatan Notaris yang melarang notaris mencantumkan sesuatu kehendak/keinginan pribadinya. Keinginan itu berupa klausula pelindung diri. Istilah klausula pelindung diri yang muncul pada era modern saat ini mengkhawatirkan notaris tidak lagi bekerja secara proffesional dikarenakan dapat menurunkan rasa kepercayaan masyarakat terhadap notaris. Klausula itu umunya dituangkan dalam akta autentik dalam hal ini akta partij seperti dalam akta perjanjian dan akta pengakuan hutang. Hal tersebut bertentangan dengan Pasal 38 dan Pasal 53 Undang-undang Jabatan Notaris.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan mengenai dampak dan perlindungan hukum bagi para pihak tentang pencantuman klausula pelindung diri dalam akta autentik, menjelaskan mengenai tanggungjawab notaris terhadap akta autentiknya yang mencantumkan klausula pelindung diri, serta untuk mengetahui dan menjelaskan tentang pengawasan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Wilayah (MPW) Notaris dalam mengkoordinir pelaksanaan tugas dan jabatan notaris.
Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep, yang menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara normatif. Dalam penelitian ini digunakan penelitian preskriptif evaluatif dengan menerapkan teknik pengolahan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier, dan bahan non hukum yang digunakan sebagai pelengkap bahan hukum yaitu memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa dampak terhadap pencantuman klausula pelindung diri notaris dalam akta autentik membuat para pihak tidak dapat meminta notaris untuk dihadirkan pada persidangan guna memberikan keterangan-keterangan sebagai alat bantu untuk para pihak yang tengah mengalami perselisihan. Hal tersebut secara tidak langsung adalah notaris tidak bertanggungjawab terhadap akta yang dibuatnya serta klausula tersebut bertentangan dengan Pasal 38 dan 53 Undang-undang Jabatan Notaris dan bertentangan pula dengan Asas-asas Pelaksanaan Tugas dan Jabatan Notaris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Majelis Pengawas Wilayah (MPW) Notaris belum bekerja secara maksimal dalam mengkoordinir dan mengawasi pelaksanaan tugas dan jabatan notaris sehingga masih banyak ditemukan dalam prakteknya notaris yang menggunakan klausula pelindung diri tersebut.
Disarankan kepada pembuat Undang-Undang Jabatan Notaris disarankan agar membuat aturan tentang larangan pencantuman klausula pelindung diri bagi notaris beserta aturan mengenai sanksi apabila melanggar Pasal 53 Undang-Undang Jabatan Notaris dan pencantuman klausula tersebut dapat membuat notaris tidak bekerja secara proffesional dan bertanggungjawab. Disarankan kepada notaris untuk bersikap proporsional dan menjunjung tinggi sikap profesionalismenya dalam bekerja Tanggungjawab notaris haruslah komprehensif dan dalam akta autentik harusnya tidak boleh mencantumkan kepentingan diri notaris. Disarankan kepada Majelis Pengawas Wilayah (MPW) Aceh sudah sepatutnya untuk memperhatikan dan mengawasi notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya hingga mengenai substansi dalam akta yang dibuat. Dengan adanya pengawasan yang dilakukan oleh pihak Majelis Pengawas dapat terciptanya pejabat umum yang professional.


Kata Kunci: Notaris, Akta Autentik, Klausula Pelindung Diri

THE IMPLICATION OF THE INCLUSION OF A NOTARY SELF-PROTECTION CLAUSE IN RELATION TO THE POSITION OF AN AUTHENTIC DEED Raifina Oktiva Iman Jauhari Muazzin ABSTRACT Based on Article 38 of the Law on Notary Positions, which aims to regulate the anatomy of an authentic deed that contains the will of the parties, which the notary then puts it into an authentic deed. An authentic deed is prohibited from including the personal will or desire of the notary concerned, this is as mandated in Article 53 of the Law on Notary Positions which prohibits the notary from including his personal will/desire. The desire is in the form of a self-protection clause. The term self-protection clause that appears in the modern era is currently worrying notaries are no longer working professionally because it can reduce public confidence in notaries. This clause is generally stated in an authentic deed, in this case the partij deed, such as in the agreement deed and debt acknowledgment deed. This is contrary to Article 38 and Article 53 of the Law on Notary Positions. The purpose of this study is to explain the impact and legal protection for the parties regarding the inclusion of a self-protection clause in an authentic deed, to explain the responsibility of a notary to the authentic deed which includes a personal protection clause, as well as to know and explain the supervision carried out by the regional supervisory board (MPW) notary in coordinating the implementation of notary duties and positions. This type of research is a normative legal research using a statutory approach and a concept approach, which emphasizes research aimed at obtaining normative legal knowledge. In this study, evaluative prescriptive research was used by applying the techniques of processing primary legal materials, secondary legal materials, tertiary legal materials, and non-legal materials used as a complement to legal materials, namely providing instructions and explanations for primary legal materials and secondary legal materials. The results showed that the impact on the inclusion of the notary's self-protection clause in the authentic deed made the parties unable to ask the notary to be presented at the trial to provide information as a tool for the parties who were experiencing a dispute. This indirectly means that the notary is not responsible for the deed he made and this clause is contrary to Articles 38 and 53 of the Law on Notary Positions and is also contrary to the Principles of Implementation of the Duties and Positions of a Notary. The results show that the Regional Supervisory Council (MPW) of Notaries has not worked optimally in coordinating and supervising the implementation of the duties and positions of notaries so that in practice there are still many notaries who use the self-protection clause. It is recommended that the makers of the Law on Notary Positions are advised to make rules regarding the prohibition of the inclusion of a self-protection clause for notaries along with rules regarding sanctions for violating Article 53 of the Notary Position Law and the inclusion of this clause can make the notary not work professionally and responsibly. It is recommended for notaries to be proportional and uphold their professionalism in their work. The notary's responsibilities must be comprehensive and the authentic deed should not include the notary's self-interest. It is recommended to the Aceh Regional Supervisory Council (RSC) that it is appropriate to pay attention and supervise the notary in carrying out his duties and positions to the substance of the deed made. With the supervision carried out by the Supervisory Board, professional public officials can be created. Keywords: Notary, Authentic Deed, Personal Protection Clause