EFISIENSI HAK UJI MATERIIL MAHKAMAH AGUNG DALAM PENGUJIAN PERATURAN DAERAH | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

    SKRIPSI

EFISIENSI HAK UJI MATERIIL MAHKAMAH AGUNG DALAM PENGUJIAN PERATURAN DAERAH


Pengarang

AULIA RAHMAN - Personal Name;

Dosen Pembimbing

Faisal - 195908151987031001 - Dosen Pembimbing I



Nomor Pokok Mahasiswa

1803101010249

Fakultas & Prodi

Fakultas Hukum / Ilmu Hukum (S1) / PDDIKTI : 74201

Penerbit

Banda Aceh : Fakultas Hukum., 2021

Bahasa

Indonesia

No Classification

347.035

Literature Searching Service

Hard copy atau foto copy dari buku ini dapat diberikan dengan syarat ketentuan berlaku, jika berminat, silahkan hubungi via telegram (Chat Services LSS)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam menghapus kewenangan Menteri Dalam Negeri dan Gubernur dalam membatalkan Peraturan Daerah, efisiensi Mahkamah Agung dalam proses hak uji materiil terhadap Peraturan Daerah di Indonesia, dan bentuk ideal dalam proses pengujian suatu Peraturan Daerah di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dampak lahirnya putusan MK No.137/PUU-XIII/2015 dan Putusan No.56/PUU-XIV/2016 tentang pembatalan Perda Provinsi, Perda Kabupaten/Kota, Pergub, dan Perbup/Perwal bahwa adanya dampak positif pada kepastian hukum terhadap kewenangan pembatalan produk hukum daerah dimana sebelumnya berpotensi menimbulkan dualisme putusan dan menegaskan peran dan fungsi Mahkamah Agung sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Dalam pelaksanaan evaluasi rancangan Peraturan Daerah, Menteri Dalam Negeri melakukan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah dimaksud untuk menguji kesesuaian Rancangan Peraturan Daerah dengan ketentuan Undang-Undang, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan. Disarankan kepada MK untuk melaksanakan seluruh pengujian peraturan perundang-undangan dan meniadakan kewenangan MA dalam melaksanakan pengujian peraturan perundang-undangan sebagai bentuk ideal dalam proses pengujian Peraturan Daerah. Perma No. 1 Tahun 2011 harus dirubah sebaik-baiknya agar kedepannya proses uji materiil di MA lebih efisien dan memberikan kepastian dalam pemberlakuan Peraturan Daerah.
Kata Kunci: Efisiensi, Uji Materiil, Mahkamah Agung, Pengujian, Peraturan Daerah.

This research aims to analyse the Constitutional Court rumination in removing the authority of the Ministry of Home Affairs and the Governor in revoking Regional Regulations, the efficacy of the Supreme Court in the judicial review process of Regional Regulations in Indonesia, and the ideal form in the process of examine the Regional Regulation in Indonesia. The results show that the impact of the issuance of the Constitutional Court's decision No.137/PUU-XIII/2015 and Decision No.56/PUU-XIV/2016 concerning the cancellation of Provincial Regulation, City/Regency Regulation, Governor Regulation and Major/Regent Regulation is there are positive impact on the legal certainty regarding the authority to invalidate regional legal products which previously had the potential to cause dualism in decisions and affirmed the role and function of the Supreme Court as an authorized institution to examine statutory regulations under the law. In implementing the evaluation of the Regional Regulation draft, the Minister of Home Affairs evaluates the Regional Regulation draft in question to test the suitability of the Regional Regulation draft with the provisions of the Law, public interest, and/or morality. It is recommended to the Constitutional Court should be the only Court that had authority to conduct judicial review and eliminate the authority of the Supreme Court in carrying out the judicial review as an ideal form in the process of Regional Regulations examination. Supreme Court regulation No. 1 of 2011 must be changed as well as possible so that in the future the judicial review process in the Supreme Court is become more efficient and provides certainty in the implementation of Regional Regulations. Keywords: Efficacy, Judicial Review, Supreme Court, Examination, Regional Regulation.

Citation



    SERVICES DESK