Electronic Theses and Dissertation
Universitas Syiah Kuala
SKRIPSI
STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JANTHO NOMOR : 229/PID.B/2013/PN-JTH TENTANG TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG
Pengarang
ernifa - Personal Name;
Dosen Pembimbing
Nomor Pokok Mahasiswa
1003101010258
Fakultas & Prodi
Fakultas Hukum / Ilmu Hukum (S1) / PDDIKTI : 74201
Subject
Kata Kunci
Penerbit
Banda Aceh : Fakultas Hukum., 2014
Bahasa
Indonesia
No Classification
347.01
Literature Searching Service
Hard copy atau foto copy dari buku ini dapat diberikan dengan syarat ketentuan berlaku, jika berminat, silahkan hubungi via telegram (Chat Services LSS)
ABSTRAK
ERNIFA
2014
STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JANTHO NOMOR : 229/PID.B/2013/PN-JTH TENTANG TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG
(v,57),pp.,bibl.
(Nursiti, S.H., M.Hum.)
Pasal 17 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang menerangkan bahwa “jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4 dilakukan terhadap anak, maka ancaman pidananya ditambah 1/3 (sepertiga).” Studi kasus Nomor 229/Pid.B/2013/PN-Jth merupakan perkara tindak pidana perdangangan orang yang dilakukan terhadap anak dan terdakwa didakwakan dengan Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 17 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang.
Penulisan Studi Kasus ini bertujuan untuk menganalisis mengapa Hakim tidak mempertimbangkan pemberatan pidana sesuai Pasal 17 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang dan untuk menganalisis pertimbangan-pertimbangan Hakim dalam putusan Nomor :229/Pid.B/2013/PN.JTH yang dinilai tidak sesuai dengan asas keadilan, asas kepastian hukum, dan asas kemanfaatan.
Penelitian ini bersifat deskriptif dan apabila dilihat dari tujuannya termasuk dalam penelitian hukum normatif (kepustakaan). Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu Studi kepustakaan yang dilakukan dengan maksud memperoleh data sekunder, meliputi Putusan Pengadilan Negeri Jantho Nomor :229/Pid.B/2013/PN.JTH, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yurisprudensi, doktrin, dan hasil wawancara.
Berdasarkan fakta-fakta di persidangan dan putusan Pengadilan Negeri Jantho Nomor :229/Pid.B/2013/PN.JTH tidak ditemukan upaya Majelis Hakim untuk mempertimbangkan Pasal 17 Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang, sehingga menyebabkan penjatuhan pidana ringan tanpa pemberatan terhadap terdakwa. Berdasarkan analisis putusan Pengadilan Negeri Jantho Nomor :229/Pid.B/2013/PN.JTH dinilai tidak memberikan perlindungan terhadap korban yang masih di bawah umur. Hal ini menyebabkan putusan tersebut tidak sesuai dengan asas ketidakadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum bagi korban maupun masyarakat.
Disarankan kepada Majelis Hakim untuk lebih teliti dalam mempertimbangkan hal-hal yang membawa pengaruh besar terhadap terdakwa maupun korban dan memperhatikan fakta-fakta persidangan yang dapat membuktikan kesalahan terdakwa.
Tidak Tersedia Deskripsi
PERCOBAAN MELAKUKAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI LHOKSEUMAWE) (Safrina, 2024)
STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI POSO RNNOMOR: 91/PID.SUS/2011/PN.PSO RNTENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI (Cut Rizky Febrina, 2015)
TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ANAK (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI LANGSA) (juwita dewi, 2024)
STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JANTHO NOMOR 90/PID.SUS/2016/PN-JTH TENTANG TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (Faisal Rizki Rahim, 2018)
TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI KOTA JHANTO ACEH BESAR (Zia Zakiri, 2016)