Electronic Theses and Dissertation

ABSTRAK

AISYAH TRI PUTRI NASUTION,

2021 Pengaturan dan pelaksanaan corporate social responsibility dalam pengelolaan panas bumi oleh penanaman modal asing. (suatu penelitian pada PT.SMGP di Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara
NURDIN MH, S.H., M.Hum

Indonesia merupakan negara dengan kekayaan alam yang melimpah, salah satunya adalah panas bumi (Geothermal energy) yang berpotensi menghasilkan sumber energi listrik yang ramah lingkungan dengan emisi yang lebih rendah di bandingkan dengan energi fosil. Dengan adanya potensi tersebut Indonesia terus melakukan ekpolarasi dan eksploitasi terhadap sumber daya alam panas bumi. Pengelolaan panas bumi memerlukan teknologi canggih, sumber daya manusia berkompeten, dana dan resiko geologi yang besar. Atas pertimbangan tersebut, pemerintah Indoonesia mengundang penanaman modal asing atau Foreign Direct Invesment (FDI) dalam hal ini PT.(Sorik Marapi Geothermal Power) SMGP yang berada di Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara.
Penelitian yang di gunakan dalam penelitian skripsi ini adalah penelitian hukum normatif, dengan melakukan penelitian terhadap peraturan perundang-undangan terkait dan melakukan penelitian langsung ke PT.SMGP. Untuk menemukan kebenaran das sein dan das sollen terhadap suatu aturan hukum yang berlaku.
Tujuan dari penelitian ini untuk melihat perbandingan fakta-fakta hukum yang ada di lapangan dengan aturan yang berlaku. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan CSR dalam pengeloaan panas bumi oleh PMA, bagaimana pelaksanaan CSR oleh PT.SMGP dan sanksi apa yang dapat di berikan terhadap PT.SMGP yang tidak melaksanakan CSR.
Dari hasil penelitian lapangan dijumpai bahwa perusahaan belum melaksanakan CSR sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal ini mengakibatkan masyarakat dilingkar perusahaan tidak merasakan dampak positif setelah berdirinya perusahaan tersebut. Karena penyaluran dana CSR, dianggap tidak memberikan kontribusi positif terhadap masyarakat sekitar. Pelaksanaan CSR Tidak sesuai dengan PP No.47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, dan ISO 260000. Dan perusahaan yang tidak melaksanakan kewajibannya terkait CSR dapat di kenakan sanksi administratif yang berupa surat peringatan,penghentian sementara atau bahkan pencabutan izin.
Disarankan kepada Pemerintah Republik Indonesia, Pemerintah Daerah Sumatera Utara, dan dinas terkait senantiasa melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan CSR sehingga tepat sasaran, berhasil guna mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dilingkar perusahaan

Tidak Tersedia Deskripsi