Electronic Theses and Dissertation

PELANGGARAN HONORARIUM NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA
PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS DI KOTA BANDA ACEH

1
Rachmy Karina

Azhari**
Teuku Ahmad Yani***

ABSTRAK

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik dan
memiliki kewenangan dalam pembuatan akta pendirian perseroan terbatas, karena itu
notaris berhak menerima honorarium bagi jasa hukum yang diberikannya. Pengaturan
honorarium diatur dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan
Kutipan Berita Acara Rapat Kerja Ikatan Notaris Indonesia (INI) Aceh tertanggal 17
Februari 2007 tentang penetapan minimum honorarium notaris. Namun, pada tahun 2017
terbitnya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2017
tentang Biaya Jasa Hukum Notaris Untuk Pendirian Perseroan Terbatas bagi Usaha
Mikro, Kecil dan Menengah mengakibatkan ketidakseimbangan pengaturan honorarium
dan terdapat beberapa notaris melakukan pelanggaran ketentutan honorarium.
Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan penerapan asas yang terdapat dalam
UUJN dalam mengatur honorarium jasa hukum notaris, disparitas penetapan biaya jasa
hukum dalam perdirian perseroan terbatas, dan peran ikatan Notaris Indonesia Kota
Banda Aceh dalam melakukan pengawasan honorarium jasa hukum notaris.
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris. Pendekatan yang dipakai
adalah pendekatan yuridis sosiologis. Teknik pengumpulan data melalui penelitian
lapangan dan kepustakaan. Lokasi penelitian di Kota Banda Aceh. Analisis bahan hukum
secara kualitatif untuk menghasilkan data deskriptif.
Hasil penelitian menunjukkan pertama, Asas yang terdapat dalam UUJN yaitu
asas kepastian hukum, asas profesionalitas dan asas perkumpulan dapat diterapkan dalam
mengatur honorarium jasa hukum notaris. Kedua, terdapat disparitas honorarium pada
beberapa notaris yang melakukan pelanggaran terhadap pengaturan honorarium baik yang
diatur dalam UUJN, Aturan Raker INI Kota Aceh dan Permenkumham Nomor 3 Tahun
2017. Ketiga, peran INI Kota Banda Aceh dalam melakukan pengawasan terhadap
honorarium akta pendirian perseroan terbatas adalah dengan melakukan pengawasan dan
pembinaan yang dilakukan oleh majelis pengawas daerah di Kota Banda Aceh.
Disarankan pertama, notaris harus mematuhi aturan dan menerapkan asas yang
berlaku dalam penetapan honorarium jasa hukum notaris dalam pendirian perseroan
terbatas. Kedua, pemerintah agar mengkaji ulang peraturan honorarium pendirian
perseroan terbatas bagi usaha mikro kecil dan menengah dengan mengikutsertakan Ikatan
Notaris Indonesia tiap wilayah. Ketiga, INI meningkatkan pengawasan terhadap notaris
melalui Majelis Pengawas Notaris agar memberlakukan sanksi dan pengamatan khusus
terhadap pelanggaran penetapan honorarium jasa hukum notaris.

Kata Kunci: Pelanggaran Notaris, Honorarium, Perseroan Terbatas


1
Mahasiswa
**Ketua Komisi Pembimbing
***Anggota Komisi Pembimbing

Tidak Tersedia Deskripsi