PERANAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA DALAM PENGELOLAAN SAMPAH | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

    THESES

PERANAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA DALAM PENGELOLAAN SAMPAH


Pengarang

Zulfikar - Personal Name;

Dosen Pembimbing



Nomor Pokok Mahasiswa

1409200030065

Fakultas & Prodi

Fakultas / / PDDIKTI :

Penerbit

Banda Aceh : Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala., 2019

Bahasa

Indonesia

No Classification

344.046 2

Literature Searching Service

Hard copy atau foto copy dari buku ini dapat diberikan dengan syarat ketentuan berlaku, jika berminat, silahkan hubungi via telegram (Chat Services LSS)

PERANAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA
DALAM PENGELOLAAN SAMPAH

Zulfikar 1
Yanis Rinaldi 2
Sulaiman 3


ABSTRAK

Pasal 9 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan
Sampah, bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota mempunyai tanggung jawab dan
wewenang dalam pengelolaan sampah agar tidak terjadi penimbunan dan
pegunungan sampah. Dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 Tentang
Pengelolaan Sampah, dijelaskan bahwa Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang
sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan
penanganan sampah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat 5. Masalah pokok
penelitian ialah (1) Bagaimana Pelaksanaan Pengelolaan Sampah oleh Pemerintah
di Kabupaten Aceh Utara? (2) Apakah kendala yang dihadapi Pemerintah di
Kabupaten Aceh Utara dalam Pengelolaan Sampah? (3) Apakah upaya yang
dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Utara agar pengelolaan sampah dapat
mendukung pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Aceh Utara?
Metode Penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis
empiris, yang memandang sisi norma hukum sebagai bagian terpisah dari sisi
sosial masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis.
Pendekatan yuridis sosiologis yaitu di dalam menghadapi permasalahan yang
dibahas berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku kemudian dihubungkan
dengan kenyataan-kenyataan yang terjadi dalam masyarakat. Dengan sumber data
adalah sekunder yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan
bahan hukum tersier (penunjang). Data yang diperoleh, baik dari bahan hukum
primer, sekunder, tersier, serta informasi dari para ahli, maka analisis data
dilakukan dengan pendekatan deskriptif kualitatif maksudnya data-data hukum
dan fakta-fakta yang telah di dapat di gambarkan secara teliti sehingga untuk
menjelaskan suatu data yang tepat dan jelas maka diperlukan analisis.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertama, masih kurang dan
terbatasnya alokasi dana untuk program pengelolaan sampah, dikarenakan
penarikan distribusi pada masyarakat tidak mungkin dilaksanakan diakibatkan
belum maksimalnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari penerimaan retribusi
Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertanahan di Kabupaten Aceh Utara. Sehingga
kinerja Pemerintah di Kabupaten Aceh Utara terhadap pengelolaan sampah masih
buruk dengan kondisi tidak baiknya kinerja dinas kebersihan dan proses
pengelolaan sampah oleh pemerintahan Kabupaten Aceh Utara belum mampu
memberikan pelayanan kebersihan yang baik di Aceh Utara serta kurangnya
armada kendaraan truk pengangkut sampah yang menyebabkan masyarakat
nenumpukkan sampah di TPS. Kedua, masih adanya petugas yang kurang disiplin
dalam menjalankan tugasnya, maka sampah sering tidak terangkut dari lokasi
Tempat Penampungan Sementara (TPS) ke Tempat Penampungan Akhir (TPA),
keterbatasan jumlah sarana dan prasarana persampahaan, masih rendanya Sumber
Daya Manusia dibidang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Aceh Utara khususnya
oleh pihak Dinas terkait menunjukkan bahwa masih kurangnya penanganan
kebijakan yang ada. Ketiga, Upaya pemerintah terhadap bidang pengelolaan
sampah wajib memprioritaskan kepastian hukum mengenai kejelasan tanggung
jawab dan kewenangan pemeritah pusat, pemerintah daerah, peran masyarakat dan
peran dunia usaha sehingga pengelolaan sampah dapat berjalan secara
proporsional, efektif dan efisien.
Disarankan agar hendaknya Pemerintah Kabupaten Aceh Utara harus lebih
serius, dalam melakukan penambahan Anggaran terhadap Lingkungan Hidup dan
pengelolaan sampah di Kabupaten Aceh Utara sehingga armada, biaya
operasional, dan fasilitaas dapat terpenuhi dengan baik. Sehingga melakukan
sosialisasi terkait dalam pengembangan pengelolaan sampah organik kepada
masyarakat pada seluruh desa yang ada di Kabupaten Aceh Utara. Kepada
Pemerintah Kabupaten Aceh Utara seharusnya menempatkan posisi para birokrat
tersebut pada bidang-bidang yang dikuasai dengan memaksimalkan potensipotensi
yang sesuai dengan tindakan yang dilakukan.

Kata kunci: Peranan Pemerintah,Kabupaten Aceh Utara, Pengelolaan Sampah.

Tidak Tersedia Deskripsi

Citation



    SERVICES DESK