Electronic Theses and Dissertation

ABSTRAK
Arina Mawardi,
2019


PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Calang)
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
(vi, 68) pp.,bibl.,tabl.,pic.

Nursiti, S.H., Hum.
Kekerasan seksual terhadap anak merupakan perbuatan yang dilarang dan bertentangan dengan norma agama, moral, kesusilaan dan hukum serta akibatnya sangat membahayakan bagi kehidupan anak, dapat menggaggu psikologis dan meninggalkan trauma yang mendalam bagi korban. Kekerasan seksual terhadap anak diatur dalam Pasal 76D Jo Pasal 81 ayat (1) dan(2) dan Pasal 76E Jo Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Di wilayah hukum Pengadilan Negeri Calang terdapat 8 kasus kekerasan seksual terhadap anak sepanjang tahun 2017 hingga 2018.
Penulisan skripsi ini bertujuan untuk menjelaskan mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di wilayah hukum Pengadilan Negeri Calang, kendala yang dihadapi dalam proses penegakan hukum dan upaya penanggulangan kejahatan terhadap tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak.
Penelitian ini bersifat yuridis empiris, yaitu data diperoleh melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan mempelajari buku-buku, undang-undang, tulisan-tulisan dan putusan-putusan yang berhubungan dengan judul skripsi ini. Sedangkan penelitian lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer dengan cara melakukan wawancara kepada responden dan informan.
Dari hasil penelitian diketahui bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di wilayah hukum Pengadilan Negeri Calang dimulai dengan adanya laporan dari korban dan/atau keluarga korban. Kemudian dilakukan tahap penyidikan, penuntutan hingga proses persidangan di Pengadilan Negeri Calang. Kendala yang dihadapi aparat penegak hukum yaitu kesulitan dalam menghadirkan saksi dan meminta keterangan dari anak korban kekerasan seksual. Upaya penanggulangan yang dilakukan yaitu mengadakan berbagai bentuk sosialisasi terkait kekerasan seksual, melakukan penjemputan terhadap saksi dan melakukan pembinaan terhadap keluarga dan masyarakat.
Diharapkan pemerintah untuk lebih memperhatikan sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh aparat hukum dalam melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual. Disarankan kepada aparat penegak hukum lebih banyak melakukan kerjasama dengan instansi-instansi terkait untuk memberikan pembinaan dan pengetahuan terkait kekerasan seksual kepada pelaku, korban, keluarga dan masyarakat. Diharapkan masyarakat Aceh jaya untuk lebih aktif dalam mengikuti berbagai sosialisai terkait kekerasan seksual.

Tidak Tersedia Deskripsi