Electronic Theses and Dissertation

ABSTRAK
HENI SEPTIA ADINDA,
2019 STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA NOMOR: 183/PDT/2013/PT.DKI TENTANG PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA AUTENTIK
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Banda Aceh(vi, 80) pp, app, bibl.
(Mustakim, S.H., M.Hum.)
Ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris ditegaskan dalam menjalankan jabatannya notaris wajib bertindak amanah, jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Namun, dalam kenyataannya Tergugat yang berprofesi notaris tidak menjalankan ketentuan tersebut. Dimana notaris tidak seksama dalam menjaga kepentingan para pihak sehingga ada pihak yang dirugikan. Atas perbuatan tersebut notaris telah memenuhi unsur Pasal 1365 KUH Perdata sehingga dapat dikategorikan telah melakukan perbuatan melawan hukum. Tetapi dalam Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 183/PDT/2013/PT.DKI menyatakan bahwa Tergugat tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dalam pembuatan akta autentik.
Tujuan penulisan studi kasus ini untuk menjelaskan pertimbangan hukum dari hakim dalam Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 183/PDT/2013/PT.DKI yang menyatakan Tergugat tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, dan untuk menjelaskan apakah pertimbangan hakim tersebut telah sesuai dengan tujuan hukum yang memberikan keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum bagi pihak yang berperkara.
Metode yang digunakan dalam penulisan studi kasus ini ialah metode penelitian normatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dengan serangkaian kegiatan membaca dan mempelajari kasus, buku teks dan teori-teori, putusan pengadilan serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan dalam studi kasus ini.
Hasil analisis terhadap Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 183/PDT/2013menunjukkan bahwaTergugat terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah memenuhi unsur pasal Pasal 1365 KUH Perdata.
Agar tercapainya tujuan hukum yang memberikan keadilan, kepastian dan kemanfaatan, maka disarankan kepadahakim dalam memutuskan suatu perkara hendaknya mendengarkan dan mempertimbangkan dalil kedua belah pihak dengan memperhatikan hukum tertulis dan tidak tertulis sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan terhadap putusan tersebut.

Tidak Tersedia Deskripsi