Electronic Theses and Dissertation

i
STUDI KASUS TERHDAP PUTUSAN
PENGADILAN NEGERI JANTHO NOMOR
90/PID.SUS/2016/PN-JTH TENTANG TINDAK
PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
(v,46).,pp.,bibl.,app.
ABSTRAK
Faisal Rizki Rahim,
2018
NURHAFIFAH, S.H., M.HUM
Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35
Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa setiap penyalahguna
narkotika golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama
4 (empat) tahun. Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jantho Nomor
90/PID.SUS/2016/PN-JTH Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara
pidana menjatuhkan hukuman berlandaskan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35
Tahun 2009 karena dianggap para terdakwa dikategorikan sebagai penyalahguna
Narkotika, sedangkan berdasarkan fakta terbukti bahwa para terdakwa termasuk
dalam kategori pecandu narkotika bukan penyalahguna narkotika.
Adapun tujuan dari penulisan ini adalah untuk menjelaskan putusan hakim
yang tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35
Tahun 2009 dan menjelaskan putusan hakim yang tidak memenuhi prinsip
keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum.
Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat studi kasus. Data yang
digunakan melalui studi kepustakaan yang dilakukan untuk memperoleh bahan
sekunder yaitu melalui literatur, buku dan perundang-undangan. Sedangkan bahan
primer yaitu putusan hakim Nomor 90/Pid.Sus/2016/PN-Jth.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam putusan Pengadilan Negeri
Jantho Nomor 90/Pid.Sus/2016/PN-Jth Majelis Hakim yang memeriksa dan
memutuskan perkara pidana menjatuhkan hukuman berlandaskan Pasal 127 ayat
(1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 karena dianggap para terdakwa dikategorikan
sebagai penyalahguna Narkotika, sedangkan berdasarkan fakta terbukti bahwa
para terdakwa termasuk dalam kategori pecandu narkotika bukan penyalahguna
narkotika. Majelis hakim juga menjatuhkan hukuman yang terlalu ringan kepada
para terdakwa yaitu dengan pidana penjara masing-masing 2 (dua) tahun,
sehingga putusan tersebut tidak memenuhi nilai kepastian, kedilan dan
kemanfaatan bagi setiap yang berperkara serta masyarakat lainya.
Disarankan kepada Hakim dalam mengadili suatu perkara, hendaklah
memperhatikan dan menafsirkan isi pasal yang bersangkutan agar dalam
menjatuhkan hukuman kepada terdakwa sesuai dengan tindak pidana yang
dilakukan oleh terdakwa.

Tidak Tersedia Deskripsi