Electronic Theses and Dissertation
Universitas Syiah Kuala
NULL
TANGGUNG JAWAB KOMBATAN ATAS PENGGUNAAN BOM FOSFOR PUTIH (WHITE PHOSPHORUS BOMB) DALAM KONFLIK BERSENJATA MENURUT HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL (TINJAUAN KASUS ISRAEL-PALESTINA)
Pengarang
Muhammad Irsan - Personal Name;
Dosen Pembimbing
Nomor Pokok Mahasiswa
1403101010008
Fakultas & Prodi
Fakultas Hukum / Ilmu Hukum (S1) / PDDIKTI : 74201
Subject
Kata Kunci
Penerbit
Banda Aceh : Universitas Syiah Kuala., 2018
Bahasa
Indonesia
No Classification
-
Literature Searching Service
Hard copy atau foto copy dari buku ini dapat diberikan dengan syarat ketentuan berlaku, jika berminat, silahkan hubungi via telegram (Chat Services LSS)
ABSTRAK
MUHAMMAD IRSAN
2018 TANGGUNG JAWAB KOMBATAN ATAS PENGGUNAAN BOM FOSFOR PUTIH (WHITE PHOSPHORUS BOMB) DALAM KONFLIK BERSENJATA MENURUT HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL (Tinjauan Kasus Israel-Palestina)
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
(viii.86), pp., bibl.
(DR. MAHFUD, S.H., M.H.)
Penggunaan alat persenjataan dalam konflik bersenjata seringkali menimbulkan permasalahan hukum, terutama terhadap alat persenjataan yang terlarang. Penggunaan senjata terlarang dewasa ini digunakan oleh Israel dalam konflik Israel dan Palestina atau yang dikenal dengan Operasi Cast Lead. Israel terbukti menggunakan bom fosfor putih yang digunakan untuk menyerang warga sipil serta bangunan yang dilindungi oleh hukum internasional. Hal ini merupakan sebuah tindak pidana yang menyebabkan lahirnya konsep tanggung jawab individu dan komando.
Penulisan ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan dalam bidang hukum humaniter dan untuk mengetahui mengenai penggunaan alat persenjataan yang dilarang oleh hukum internasional, serta dampak bagi pihak yang melanggar ketentuan hukum internasional, khususnya rezim hukum humaniter.
Jenis penelitian dalam penulisan hukum ini menggunakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang berfokus pada hukum positif dalam bentuk Konvensi Internasional, Perjanjian Internasional, buku dan jurnal yang terkait dengan penggunaan alat persenjataan, tanggung jawab pidana dan komando, serta mengenai hukum humaniter.
Hasil dari penulisan ini bahwa Isreal telah melanggar Konvensi Den Haag, Jenewa, Geneva Protocol, Senjata Biologis, Senjata Kimia, Senjata Konvensional 1980, serta Protokol Tambahan I 1977 selama Operasi Cast Lead yang mana bahwa penggunaan alat persenjataan yang memiliki komposisi dan dampak seperti bom fosfor putih adalah dilarang menurut ketentuan konvensi-konvensi tersebut. Oleh karena itu menurut rezim hukum humaniter perbuatan Israel dapat dikategorikan sebagai tindak pidana karena telah memenuhi keempat unsur tindak pidana. Tindakan tersebut menimbulkan lahirnya konsep tanggung jawab pidana dan komando, dalam hal ini Yoav Galant selaku panglima tertinggi Isreal pada saat Operasi Cast Lead berlangsung seharusnya dapat dimintai pertangggung jawaban.
Sidang Majelis Umum PBB seharusnya memberikan mandat kepada ICC untuk menghukum Yoav Galant yang telah terbukti melanggar berbagai ketentuan hukum internasional agar penegakkan hukum dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan salah satu tujuan PBB yaitu menjaga perdamaian dunia.
Tidak Tersedia Deskripsi
TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP PENGGUNAAN BOM TANDAN (CLUSTER BOMBS) DALAM KONFLIK BERSENJATA MENURUT HUKUM INTERNASIONAL (TINJAUAN KASUS LAOS) (CUT LIZA ZULAINI, 2017)
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGGUNAAN HAK VETO AMERIKA SERIKAT SEBAGAI ANGGOTA TETAP DEWAN KEAMANAN PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA (STUDI KASUS KONFLIK ISRAEL-PALESTINA) (T. Zulman Sangga B, 2017)
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK PADA SAAT KONFLIK BERSENJATA DI YAMAN MENURUT HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL (Wirda Anggrayni, 2016)
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WARGA SIPIL DALAM KONFLIK BERSENJATA ANTARA ARMENIA DAN AZERBAIJAN DI WILAYAH NAGORNO KARABAKH DI TINJAU DARI HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL (KONFLIK PADA TAHUN 2020) (CUT NYAK SYAFIRA NAZALIA, 2021)
TANGGUNG JAWAB KOMANDO ATAS PENYALAHGUNAAN UNMANNED AERIAL VEHICLE (UAV) JENIS DRONE DALAM HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL (KASUS PENYERANGAN DRONE AMERIKA SERIKAT DI AFGHANISTAN) (MAMAN ABDULLAH, 2019)