Electronic Theses and Dissertation
Universitas Syiah Kuala
SKRIPSI
PENGARUH UKURAN PEMERINTAH DAERAH, PENDAPATAN ASLI DAERAH, UTANG, HASIL AUDIT BPK, VARIAN ANGGARAN, DAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA TERHADAP PENGUNGKAPAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PADA INTERNET
Pengarang
MUHAMMAD YASIR - Personal Name;
Dosen Pembimbing
Nomor Pokok Mahasiswa
1501103010110
Fakultas & Prodi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis / Akuntansi (S1) / PDDIKTI : 62201
Kata Kunci
Penerbit
Banda Aceh : FAKULTAS EKONOMI BISNIS UNIVERSITAS SYIAH KUALA., 2018
Bahasa
Indonesia
No Classification
1
Literature Searching Service
Hard copy atau foto copy dari buku ini dapat diberikan dengan syarat ketentuan berlaku, jika berminat, silahkan hubungi via telegram (Chat Services LSS)
ABSTRACT
Minister of Finance Regulation No. 46/PMK/2006 concerning
Procedures for Submitting Regional Financial Information and Law No. 14 of 2008
concerning Public Information Openness explains that public financial information
must be provided to the public. this is a human right that can be channeled with
electronic or non-electronic media. In its implementation there are 17 municipal
and district governments that do not even have a website as an electronic media on
disclosure of local government financial statements through the internet. This
research aims to examine and provide empirical evidence about the effects of
regional government measures, original income area, debt, BPK audit results,
budget variants, and human development indexs on disclosure of local government
financial statements through the internet.
The population of this research are local governments in Indonesia in
2016. This research used 198 local governments in Indonesia chosen by using
stratified random sampling method. The result of this research shows that regional
government measures, debt, BPK audit results, budget variants, and human
development indexs have significant influence toward disclosure of local
government financial statements through the internet. This research failed to prove
the original income area on disclosure of local government financial statements
through the internet.
Keywords: disclosure of financial statements through the internet, regional
government measures, original income area, debt, BPK audit results,
budget variants, and human development indexs.
ABSTRAK
Peraturan Menteri Keuangan No. 46/PMK/2006 tentang Tata Cara
Penyampaian Informasi Keuangan Daerah dan Undang-Undang No. 14 tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik menerangkan bahwa informasi keuangan
publik wajib diberikan kepada masyarakat ramai. Hal itu merupakan hak asasi
mereka baik disampaikan dengan media elektronik maupun non elektronik. Pada
pelaksanaannya terdapat 17 pemda kota dan kabupaten yang bahkan tidak memiliki
website sebagai media elektronik dalam mengungkapkan laporan keuangan
pemerintah daerah melalui internet. Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan
memberikan bukti empiris tentang dampak ukuran pemerintah daerah, pendapatan
asli daerah, utang, hasil audit BPK, varian anggaran, dan indeks pembangunan
manusia atas pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah melalui internet.
Populasi penelitian ini adalah pemerintah daerah di Indonesia pada tahun
2016. Penelitian ini menggunakan 198 pemerintah daerah di Indonesia yang dipilih
dengan menggunakan metode stratified random sampling. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa ukuran pemerintah daerah, utang, hasil audit BPK, varian
anggaran, dan indeks pembangunan manusia memiliki pengaruh signifikan
terhadap pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah melalui internet.
Penelitian ini gagal membuktikan pengaruh pendapatan asli daerah terhadap
pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah melalui internet.
Kata kunci: pengungkapan laporan keuangan melalui internet, ukuran pemerintah
daerah, pendapatan asli daerah, utang, hasil audit BPK, varian
anggaran, indeks pembangunan manusia.
Tidak Tersedia Deskripsi
DETERMINAN PENGUNGKAPAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH PADA KABUPATEN/KOTA PROVINSI ACEH TAHUN 2015-2017 (ALFI SYAHRIN, 2019)
PENGARUH PERAN MASYARAKAT MADANI DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN TERHADAP OPINI AUDIT LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (STUDI PADA KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI ACEH) (JUANDA SURYA, 2017)
PENGARUH KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH, DIFERENSIASI FUNGSIONAL DAN SPESIALISASI FUNGSIONAL TERHADAP TINGKAT PENGUNGKAPAN WAJIB LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (Riska Nanda, 2016)
PENGARUH UKURAN PEMERINTAH DAERAH, KEMANDIRIAN DAERAH, PENERIMAAN DARI PEMERINTAH PUSAT, UKURAN LEGISLATIF, DAN TEMUAN AUDIT TERHADAP TINGKAT PENGUNGKAPAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (STUDI KASUS PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA DI ACEH) (M ZAHRUL FUADI, 2019)
PENGARUH PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA DAERAH, DAN KINERJA ANGGARAN TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH PADA KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI ACEH (Ayunin Nura, 2024)