Electronic Theses and Dissertation
Universitas Syiah Kuala
NULL
PROSEDUR PENGAJUAN PERMOHONAN PENETAPAN WAJIB PAJAK NON EFEKTIF PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BANDA ACEH
Pengarang
ICHSAN ANDHIKA - Personal Name;
Dosen Pembimbing
Nomor Pokok Mahasiswa
1501003020014
Fakultas & Prodi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis / Perpajakan (D3) / PDDIKTI : 62402
Subject
Kata Kunci
Penerbit
Banda Aceh : Universitas Syiah Kuala., 2018
Bahasa
Indonesia
No Classification
-
Literature Searching Service
Hard copy atau foto copy dari buku ini dapat diberikan dengan syarat ketentuan berlaku, jika berminat, silahkan hubungi via telegram (Chat Services LSS)
Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama adalah salah satu unit kerja dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang melaksanakan pelayanan di bidang perpajakan kepada masyarakat baik yang telah terdaftar sebagai wajib pajak maupun belum di dalam ruang lingkup wilayah kerja Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Banda Aceh beralamat di Jl. Tgk. H. M. Daud Beureueh No. 20 Banda Aceh. Telp 28246/22520, Fax 22145.
Penulis melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) sejak tanggal 12 Februari 2018 s.d 12 April 2018 dan pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) dimulai pada pukul 08.00 s.d 17.00 WIB. Penulisan Laporan Kerja Praktik (LKP) ini bertujuan untuk mengetahui prosedur pengajuan penetapan wajib pajak non efektif pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Banda Aceh sesuai dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009.
Prosedur pengajuan permohonan penetapan wajib pajak non efektif menurut peraturan yang berlaku terdapat dua macam cara, yaitu penetapan secara tertulis (manual) dan penetapan secara elektronik. Pada saat penulis membuat laporan kerja praktek (LKP) ini untuk sementara di Indonesia hanya bisa menggunakan penetapan secara manual dengan mendatangi langsung Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terdaftar. Selain dengan mengajukan permohonan penetapan, wajib pajak non efektif juga bisa ditetapkan secara jabatan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) langsung.
Tidak Tersedia Deskripsi
PROSEDUR PERMOHONAN PEMINDAHBUKUAN (PBK) PAJAK PENGHASILAN (PPH) PASAL 21 PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) PRATAMA BANDA ACEH (Maharaini, 2022)
PELAKSANAAN PERMOHONAN SKB (SURAT KETERANGAN BEBAS) PEMOTONGAN/PEMUNGUT PPH OLEH WAJIB PAJAK BADAN KRITERIA OMZET TIDAK MELEBIHI 4,8 MILIAR DALAM SATU TAHUN PAJAK KEPADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BANDA ACEH (Agus Rizki Awanda, 2015)
PROSEDUR PENGAJUAN KEBERATAN SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR (SKPKB) TERHADAP PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) ATAS SURAT TAGIHAN PAJAK RNYANG DITERBITKAN OLEH KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) PRATAMA BANDA ACEH (Dinda Veronika, 2022)
PROSEDUR PEMBUATAN EFIN UNTUK PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA KOTA BANDA ACEH (PAULA ANDIKA, 2018)
PENGARUH TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI TERHADAP PENINGKATAN PENERIMAAN PAJAK YANG DIMODERASI OLEH PEMERIKSAAN PAJAK (STUDI EMPIRIS PADA WP ORANG PRIBADI YANG TERDAFTAR DI KPP PRATAMA BANDA ACEH) (Nico Andhica, 2024)