Electronic Theses and Dissertation

PENGULANGAN TINDAK PIDANA MEMILIKI
BAGIAN-BAGIAN SATWA YANG DILINDUNGI DAN
PENERAPAN HUKUMNYA
(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri
Bireuen)
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
(iv,63),pp.,bibl.,app.
ABSTRAK
Afrijal,
2017
Ainal Hadi, S.H., M.Hum.
Residive adalah pengulangan kejahatan yang dilakukan oleh seseorang yang pernah di
hukum karena perbuatan pidana yang telah dilakukan lebih dahulu,kemudian melakukan
kejahatan lagi, dan didalam kejahatan sebelumnya sudah diputuskan oleh hakim sedangkan
waktu yang dilakukannya kembali belum mencapai 5 tahun.
Pasal 21 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi
Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya menyebutkan bahwa setiap orang dilarang
untuk “memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain
satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut atau
mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain didalam atau diluar
Indonesia”, pelanggaran ketentuan ini diancam dengan pidanadalam Pasal 40 ayat (2)
“Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana
penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta
rupiah). Namun kenyataannya masih terdapat tindak pidana memiliki bagian-bagian satwa
yang dilindungi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bireuen.
Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan faktor terjadinya pengulangan tindak pidana
memiliki bagian-bagian satwa yang dilindungi, untuk menjelaskan pertimbangan hakim
dalam menjatuhkan pidana dan untuk menjelaskan upaya penanggulangan terhadap
pengulangan tindak pidana memiliki bagian-bagian satwa yang dilindungi.
Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis empiris yaitu penelitian
kepustakaan dan lapangan. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan membaca buku teks,
peraturan perundang-undangan. Penelitian lapangan dilakukan dengan mewawancarai
responden dan informan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab terjadinya pengulangan tindak
pidana memiliki bagian-bagian satwa yang dilindungi dilatarbelakangi oleh faktorekonomi,
adanya kesempatan dan lemahnya penegakan hukum. Pertimbangan hakim dalam
menjatuhkan pidana sejauh ini sudah tepat karena majelis hakim menganggap hukuman itu
sudah setimpal atau sebanding dengan kesalahan yang dilakukan terdakwa serta upaya
penegakan hukum yang dilakukan dalam menangani tindak pidana pengulangan tindak
pidana memiliki bagian-bagian satwa yang dilindungi terdiri dari upaya melakukan sosialisasi
tentang satwa yang dilindungi, melakukan penjagaan dan pengawasan.
Disarankan untuk melakukan penindakan yang lebih tegas dalam menanggapi faktor
penyebab pengulangan tindak pidana memiliki bagian-bagian satwa yang dilindungi dan
kerjasama yang baik antara pihak kepolisian dan pihak Badan Konservasi Sumber Daya
Alam.

Tidak Tersedia Deskripsi