Electronic Theses and Dissertation

SitiAqlima
2017
ABSTRAK
TINDAK PIDANA KORUPSI DANA DESA (SUATU
PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM KOTA
BANDA ACEH)
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
(iv, 76) pp.,bibl.,tabl.
Rizanizarli, S.H, M.H.
Tindak pidana korupsi dikategorikan sebagai extraordinary crime (kejahatan
luar biasa), sebagai mana definisi tindak pidana korupsi dalam Undang-undang No.
20 tahun 2001 di mana setiap orang yang secara melawan hukum melakukan
perbuatan memperkaya diri sendiri atau korporasi yang dapat merugikan keuangan
Negara atau perekonomian negara, karena dampak yang ditimbulka nmemang luar
biasa, yang selama ini terjadi secara sistematik dan meluas, tidak hanya merugikan
keuangan negara, mengganggu stabilitas dan keamanan masyarakat serta
melemahkan nilai-nilai demokrasi, etika, keadilan dan kepastian hukum, juga telah
melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, namun dalam
kenyataan nya tindak pidana korupsi dana desa tetap terjadi.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui factor penyebab terjadinya tindak
pidana korupsi dana desa, untuk mengetahui penerapan sanksi pidana terhadap
pelaku tindak pidana korupsi dana desa, dan untuk mengetahui hambatan dan upaya
aparat penegak hokum dalam hal penanggulangan tindak pidana korupsi dana desa.
Metode pengumpulan data dalam penelitian ini maka digunakan metode
penelitian kepustakaan (library research) dan metode penelitian lapangan(field
research).Selanjutnya,data tersebut disajikan dalam bentuk deskriptif untuk
menggambarkan kenyataan yang terjadi di lapangan.
Hasil dari penelitian ini adalah penerapan hokum pidana baik secara formil
maupun materil dalam Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Kewenanagan oleh
Kepala Desa Lueng Bata berdasarkan Putusan Nomor 26/ Pid.Sus-TPK/2016/PNBna,
dengan terdakwa Syarifuddin Bin Muhammad yang menyatakan bahwa
Terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah “Melakukan Tindak
Pidana Korupsi Secara Bersama-sama ” dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa
dengan pidana nselama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp.
50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Hambatan dalam upaya penegakan hokum
dalam penanggulangan tindak pidana korupsi dana desa adalah kurangnya bukti
tertulis yang diperoleh, terbatasnya waktu yang dimiliki dalam melakukan
penyidikan terhadap terdakwa. Upaya penegakan hokum dalam penanggulangan
tindak pidana korupsi dana desa dilakukan pembenahan terhadap lembaga peradilan
dan lembaga penegakan hukum lainnya yang membutuhkan perencanaan yang
terarah dan terpadu, realistis dan mencerminkan realitas dana spirasi kebutuhan
masyarakat, agar lembaga hukum tersebut berdiri secara independen.
Disarankan kepada penegak hukum, hendak nya pelaku Tindak Pidana
Korupsi diberikan hukuman yang lebih memberatkan, mengingat bahwa Tindak
Pidana Korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang tergolong dalam kejahatan
terhadap kemanusiaan sehingga di perlukan pula penanganan yang luar biasa demi
menciptakan efek jera terhadap para koruptor.

Tidak Tersedia Deskripsi