Electronic Theses and Dissertation
Universitas Syiah Kuala
LAPORAN KERJA PRAKTEK
MEKANISME PENYALURAN TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA DI WILAYAH ACEH PADA KANWIL DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PROVINSI ACEH
Pengarang
JASELLA SAKWI YANTI - Personal Name;
Dosen Pembimbing
Nomor Pokok Mahasiswa
1401003010029
Fakultas & Prodi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis / Akuntansi (D3) / PDDIKTI : 62401
Kata Kunci
Penerbit
Banda Aceh : FAKULTAS EKONOMI BISNIS UNIVERSITAS SYIAH KUALA., 2017
Bahasa
Indonesia
No Classification
658.154
Literature Searching Service
Hard copy atau foto copy dari buku ini dapat diberikan dengan syarat ketentuan berlaku, jika berminat, silahkan hubungi via telegram (Chat Services LSS)
RINGKASAN
Penulisan Laporan Kerja Prantek ini merupakan tugas akhir bagi mahasiswa Program Studi Diploma III Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syiah Kuala yang telah menyelesaikan Praktek Kerja Lapangan (PKL) pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Aceh selama dua bulan dan telah melalui bimbingan dari dosen pembimbing untuk menyelesaikan studi perkuliahan. Laporan Kerja Praktek ini telah diselesaikan dengan memperoleh data melalui studi kepustakaan, observasi dan melakukan wawancara dengan pegawai untuk melengkapi penjelasan pada laporan ini.
Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal (pengelolaan keuangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah) pemerintah mengalokasikan belanja negara untuk dan transfer ke daerah dan dana desa. Dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara ini bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan antara pusat dan daerah, Penyaluran Transfer Ke Daerah dan Dana Desa di Provinsi Aceh terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Otonomi Khusus (Dana Otsus), Dana Desa.
Penyaluran transfer ke daerah dan dana desa dilakukan oleh Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara (KPA BUN) transfer dana perimbangan dan KPA BUN transfer non dana perimbangan dengan cara menetapkan Surat Keputusan Penetapan Rincian Transfer ke Daerah (SKPRTD) berdasarkan Daftar Isian Pelasanaan Anggaran Bendahara Umum Negara (DIPA BUN) transfer kedaerah dan dana desa sesuai dengan alokasi dan tahap penyaluran yang telah ditetapkan, SKPRTD digunakan oleh Pejabat Pembuat Komitmen Bendahara Umum Negara (PPK BUN) untuk menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) agar kemudian dapat digunakan oleh Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar Bendahara Umum Negara (PPSPM BUN) sebagai dasar penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM), SPM tersebut kemudian diajukan kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta II agar dapat disetujui, setelah SPM disetujui maka diterbitkanlah Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) oleh KPPN Jakarta II, dengan diterbitkan SP2D tersebut maka Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa otomatis tersalurkan ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dan selanjutnya Dana Desa pun langsung tersalurkan dari RKUD ke Rekening Kas Desa (RKDes).
Tidak Tersedia Deskripsi
MEKANISME PENYALURAN TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA DI WILAYAH ACEH PADA KANWIL DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PROVINSI ACEH (JASELLA SAKWI YANTI, 2017)
ANALISIS DETERMINAN BELANJA DAERAH DI KABUPATEN/KOTA PROVINSI ACEH DALAM ERA OTONOMI DAN DESENTRALISASI FISKAL (M. Radhi, 2013)
PENGARUH BELANJA PEGAWAI DAN BELANJA MODAL TERHADAP FENOMENA FLYPAPER EFFECT (STUDI PADA KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI ACEH TAHUN 2009-2011) (QALILA, 2013)
PENGARUH KOMPETENSI PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN, REGULASI DAN PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN SKPD DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN SIMEULUE (Kuasa, 2016)
PROSEDUR REVISI DIPA OLEH SATUAN KERJA INSTANSI VERTIKAL PADA KANWIL DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PROVINSI ACEH (DIMAS HARIYADI PRATAMA, 2018)