Electronic Theses and Dissertation
Universitas Syiah Kuala
LAPORAN KERJA PRAKTEK
PROSES REKAPITULASI BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAH DAERAH PADA BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI ACEH
Pengarang
KHAIRANI - Personal Name;
Dosen Pembimbing
Nomor Pokok Mahasiswa
1401003010079
Fakultas & Prodi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis / Akuntansi (D3) / PDDIKTI : 62401
Subject
Penerbit
Banda Aceh : FAKULTAS EKONOMI BISNIS UNIVERSITAS SYIAH KUALA., 2017
Bahasa
Indonesia
No Classification
005.3
Literature Searching Service
Hard copy atau foto copy dari buku ini dapat diberikan dengan syarat ketentuan berlaku, jika berminat, silahkan hubungi via telegram (Chat Services LSS)
RINGKASAN
Pemerintah Daerah (PEMDA) merupakan bentuk organisasi yang diakui
oleh hukum sebagai pemegang mandat kekuasaan di dalam sebuah provinsi untuk
merencanakan, menetapkan tujuan, sasaran, mengatur, menggerakkan, dan
mengarahkan seluruh sumberdaya-sumberdaya yang dimiliki daerah untuk
mencapai tugas pokok guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Funsgi
perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban untuk mencapai tugas pokok
PEMDA tersebut, perlu pengelolaan keuangan daerah yang berkaitan dengan
pelaksanaan desentralisasi daerah. Pemerintah daerah berhak menyelenggarakan
pengelolaan keuangan daerah yang di atur oleh PPKD selaku Pejabat Pengelolaan
Keuangan Daerah, serta Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan selaku
Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Daerah serta Sekretaris Daerah
(SEKDA) Selaku Koordinator Pengelola Keuangan Daerah (KEUDA).
Dalam melaksanakan anggaran terdapat pihak-pihak yang bersangkutan
dengan berjalannya anggaran tersebut. Salah satunya pihak Pengendalian
Pembangunan Lintas Kabupaten/Kota yang bertugas untuk mengontrol
pembangunan-pembangunan yang sedang dijalankan disetiap kabupaten/kota.
Salah satunya dengan cara mengumpulkan laporan anggaran dan dilakukannya
rekap untuk dapat dilihat bagaimana progres/perkembangan pembangunan setiap
kabupaten/kota. Apakah sesuai dijalankan dengan program kegiatan yang terdapat
pada laporan anggaran tersebut.
Berdasarkan pengamatan dan kesimpulan dalam kerja praktek lapangan,
sebaiknya pihak Pengendalian Pembangunan Lintas Kabupaten/kota memiliki
format khusus dalam pelaksanaan kegiatan rekap. Agar setiap rekap belanja
daerah tidak memiliki format yang berbeda-beda. Dan kegiatan tersebut akan
berjalan lebih efektif dengan adanya format khusus tersebut. Sehingga tidak
berbeda beda satu kabupaten dengan kabupaten yang lain.
Tidak Tersedia Deskripsi
PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, BELANJA MODAL, DAN BELANJA PEGAWAI TERHADAP TINGKAT KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH (STUDI EMPIRIS PADA KABUPATEN DAN KOTA PROVINSI ACEH) (LAINA MISKA, 2024)
KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA PEGAWAI DI BIRO HUMAS SEKRETARIAT DAERAH ACEH DALAM MENYEBARLUASKAN INFORMASI PEMERINTAH ACEH (BERDASARKAN KORELASI PER/12/M.PAN/08/2007) (Haris Fadillah, 2018)
ANALISIS BELANJA DAERAH UNTUK PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN/KOTA ACEH (MUHAMMAD HAFIZ FAHRIMAL, 2024)
PENGARUH UKURAN PEMERINTAH DAERAH, TINGKAT KETERGANTUNGAN PADA PUSAT, BELANJA DAERAH DAN TEMUAN AUDIT BPK TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (STUDI PADA KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI ACEH TAHUN 2018-2022) (MELDHATUL MAIRA, 2024)
PENGARUH BELANJA PEGAWAI, BELANJA MODAL, INVESTASI PEMERINTAH DAN PEMBAYARAN UTANG PEMERINTAH DAERAH TERHADAP FLYPAPER EFFECT PADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA PEMERINTAH ACEH (Aulia Fikki, 2017)