Electronic Theses and Dissertation
Universitas Syiah Kuala
NULL
STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 51/PUU-XIV/2016 TENTANG PENGUJIAN PASAL 67 AYAT (2) HURUF G UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2006 TENTANG PEMERINTAHAN ACEH TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945
Pengarang
Maulana Fatahillah - Personal Name;
Dosen Pembimbing
Nomor Pokok Mahasiswa
1203101010042
Fakultas & Prodi
Fakultas Hukum / Ilmu Hukum (S1) / PDDIKTI : 74201
Subject
Kata Kunci
Penerbit
Banda Aceh : Universitas Syiah Kuala., 2017
Bahasa
Indonesia
No Classification
-
Literature Searching Service
Hard copy atau foto copy dari buku ini dapat diberikan dengan syarat ketentuan berlaku, jika berminat, silahkan hubungi via telegram (Chat Services LSS)
STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI NOMOR 51 / PUU – XIV / 2016
TENTANG PENGUJIAN PASAL 67 AYAT (2)
HURUF G UNDANG-UNDANG NOMOR 11
TAHUN 2006 TENTANG PEMERINTAHAN
ACEH TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR
NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
(v,76),pp.,bibl.,app.
ABSTRAK
Maulana Fatahillah :
2017
(Prof. Dr. Husni Jalil, S.H., M.Hum.)
Pemberlakuan Pasal 67 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2006 tentang Pemerintahan Aceh mengakibatkan hak konstitusional mantan
narapidana untuk diplih menjadi kepala daerah menjadi terhalangi. Pokok
permasalahan studi kasus ini adalah dasar pertimbangan hakim Mahkamah
Konstitusi dalam putusan Nomor 51/PUU-XIV/2016 dan pertimbangan
Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang
pemerintahan Aceh.
Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan dan memahami dasar
pertimbangan hakim dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU -
XIV/2016, serta mengkaji pertimbangan Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.
Untuk memperoleh data dalam studi kasus ini, metode penelitian yang
digunakan adalah metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang
dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data skunder. Bahan-
bahan tersebut kemudian disusun sistematis, dikaji, kemudian ditarik kesimpulan
dalam hubungannya dengan masalah yang akan dikaji.
Berdasarkan hasil analisis mengenai pengujian Pasal 67 ayat (2) huruf g
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, bahwa
rakyat tidak semata-mata memikul sendiri resiko pilihannya tanpa ada persyaratan
bagi yang mencalonkan diri kepala daerah Seperti yang dalam Pasal 1 ayat (2)
UUD NRI Tahun 1945 menyatakan; “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan
dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Dengan ketentuan itu dapat
diartikan, bahwa pemilik kedaulatan dalam negara Indonesia ialah rakya t.
Disarankan kepada Mahkamah Konstitusi dalam memutuskan perkara ini
agar tidak hanya melihat kerugian pemohon semata tetapi juga harus melihat
dampak yang akan terjadi pada masyarakat yang akan menanggung sendiri
pilihannya.
Tidak Tersedia Deskripsi
STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 34/PUU-XI/2013 DALAM PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA (KUHAP) TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 (Mohd. Zulfiendri, 2014)
STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 3/PUU-XII/2014 DALAM PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 (Siska Rahadiyanti, 2015)
STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITSI NOMOR 56/PUU XIII/2015 DALAM PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2002 TENTANG GRASI SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2010 TENTANG GRASI YANG DIBERIKAN OLEH PRESIDEN (Muhammad Ramadhan Nasution, 2016)
KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PENGUJIAN FORMIL TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR: 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJARN(ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR: 91/PUU-XVIII/2020) (SYAUQAN ABRAR, 2022)
STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 86/PUU-X/2012 TENTANG PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT (Ali Ibsan Jaya, 2014)