PEMAHAMAN PENYUSUN ANGGARAN TERHADAP PENGANGGARAN BERBASIS KINERJA (STUDI KASUS PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT) | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

    THESES

PEMAHAMAN PENYUSUN ANGGARAN TERHADAP PENGANGGARAN BERBASIS KINERJA (STUDI KASUS PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT)


Pengarang

ARIYANI - Personal Name;

Dosen Pembimbing



Nomor Pokok Mahasiswa

1409200070118

Fakultas & Prodi

Fakultas / / PDDIKTI :

Penerbit

Banda Aceh : Program Studi Magister Akuntansi Universitas Syiah Kuala., 2017

Bahasa

Indonesia

No Classification

658.154

Literature Searching Service

Hard copy atau foto copy dari buku ini dapat diberikan dengan syarat ketentuan berlaku, jika berminat, silahkan hubungi via telegram (Chat Services LSS)

ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran mengenai
pemahaman penyusun anggaran terhadap penganggaran berbasis kinerja,
kepatuhan pemerintah daerah dalam menerapkan komponen dan fase
penganggaran berbasis kinerja, apa saja kendala yang dihadapi dalam penerapan
penganggaran berbasis kinerja, serta untuk mengetahui pencapaian kinerja pada
Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Barat. Penelitian ini menggunakan metode
kualitatif dan dilakukan dengan pendekatan studi kasus. Data yang digunakan
adalah data primer diperoleh secara langsung dari kegiatan survey dan wawancara
serta data sekunder melalui dokumentasi. Metode analisis data yang digunakan
adalah metode analisis data interaktif menurut Miles dan Huberman serta
menggunakan teknik keabsahan data Triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa masih kurangnya pemahaman penyusun anggaran Satuan Kerja
Pemerintahan Kabupaten di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Barat.
Penerapan komponen dan fase dari penganggaran berbasis kinerja telah terpenuhi
walaupun belum semuanya berjalan secara optimal. Terhadap pencapaian kinerja,
Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Barat telah mencapai kinerja yang cukup
baik, terlihat dari berbagai prestasi yang telah diraih. Adapun kendala-kendala
yang dihadapi adalah sistem penghargaan dan sanksi belum berjalan secara
optimal, belum adanya sistem yang terintegrasi dan terkomputerisasi untuk dapat
memudahkan kontrol dan evaluasi, belum dilakukannya analisis standar biaya
serta belum tersedianya sumber daya yang cukup, bai k sumber daya keuangan
maupun sumber daya manusia.
Kata Kunci: Perencanaan, Penganggaran, Kinerja, Pemerintah Daerah,
Penganggaran Berbasis Kinerja.

Tidak Tersedia Deskripsi

Citation



    SERVICES DESK