Electronic Theses and Dissertation

ABSTRAK
RIZA M. RIZKI,
2015


DR.MOH.DIN,S.H.,M.H.
Penjelasan umum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tetang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana butir 3c dan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah, sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan berkekuatan hukum tetap. Ketentuan ini dikenal dengan asas praduga tak bersalah (presumption of innocence), namun dalam pelaksanaannya masih ditemukan penyimpangan oleh petugas yang melakukan penangkapan bterhadap pelaku tindak pidan narkotika.
Tujuan penelitian adalah untuk menjelaskan tentang penerapan asas praduga tidak bersalah oleh penyidik Direktorat Reserse Narkoba Polda Aceh dalam pemeriksaan tersangka pelaku tindak pidana narkotika kemudian menjelaskan kemungkinan terjadinya pelanggaran dalam implementasinya serta menjelaskan upaya-upaya yang ditempuh untuk menutup celah dan potensi pelanggaran terhadap asa praduga tak bersalah oleh penyidik.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris dengan melakukan wawancara terhadap responden dan informan yang terdiri dari penyidik dan penyidik pembantu pada Direktorat Reserse Narkoba Polda Aceh dan Penasihat Hukum serta tersangka pelaku tindak pidana narkotika.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi asas praduga tak bersalah mengalami kesulitan dalam tugas lapangan terutama terkait masih adanya tindakan kekerasan fisik terhadap pelaku meskipun dalam jumlah kecil pelanggaran namun pelaksanaan dalam proses pemeriksaan di kantor hal tersebut sudah dapat ditekan dan dikendalikan hasil dari berbagai upaya yang telah dilakukan oleh Direktorat Reserse Narkoba untuk membangun kemantapan pengetahuan sekaligus membina kedisiplinan penyidik terhadap asas-asas yang berlaku.
Disarankan kepada Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Mabes Polri) untuk mengeluarkan petunjuk teknis (juknis) khusus mengenai penanganan tindak pidana narkotika sehingga terdapat arahan dan petunjuk tekni sebagai batas bergerak bagi penyidik dalam pelaksanaan tugas penyidikan sekaligus mampu meminimalisir pelaggaran dan penyimpangan. Dikarenakan belum adanya juknis khusus mengenai penyidikan tindak pidana narkotika yang dapat dijadikan pedoman pelaksanaannya.

Tidak Tersedia Deskripsi