Electronic Theses and Dissertation

ABSTRAK
IRNA FEBRINA, PEMBINAAN BAGI ANAK PIDANA DI CABANG RUMAH 2015 TAHANAN LHOKNGA
(Suatu Penelitian Di Cabang Rumah Tahanan Lhoknga, Aceh Besar)
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
(iv, 56)pp., tabl., bibl

MAHFUD, S.H., LLM
Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 telah mengatur tentang pembinaan warga binaan dilakukan di Bapas dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan dilakukan oleh Bapas, pembinaan di Lapas dilakukan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Selanjutnya di dalam penjelasan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Apabila di dalam suatu daerah belum terdapat LPKA, Anak dapat ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan yang penempatannya terpisah dari orang dewasa. Hak yang diperoleh Anak selama ditempatkan di LPKA diberikan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang tentang Pemasyarakatan. Dalam pemberian hak tersebut, tetap perlu diperhatikan pembinaan bagi Anak yang bersangkutan, antara lain mengenai pertumbuhan dan perkembangan Anak, baik fisik,mental, maupun sosial. Namun dengan adanya Pasal 38 ayat (1) jo. Penjelasan PP No. 27 Tahun 1983 Tentang pelaksanaan KUHAP, Menteri dapat menetapkan Lapas tertentu sebagai Rutan
Tujuan penulisan skripsi ini untuk menjelaskan pembinaan yang dilaksanakan terhadap anak pidana dicabang rumah tahanan Lhoknga, untuk menjelaskan hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana dicabang rumah tahanan Lhoknga dan untuk menjelaskan upaya yang dilakukan pihak cabang rumah tahanan Lhonga untuk mengatasi hambatan.
Data dalam penelitian ini dilakukan penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Penelitian lapangan dilakukan dengan purposive sampling dan dengan cara mewawancarai responden dan informan. Sedangkan penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan cara mempelajari buku-buku, peraturan Perundang-Undangan dan pendapat sarjana.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pembinaan terhadap anak pidana di Rumah Tahanan Cabang Lhoknga telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995. Namun demikian dalam pelaksanaan tersebut masih ditemukan beberapa permasalahan yaitu di dalam Rutan ternyata tidak hanya dihuni oleh anak didik pemasyarakatan saja, namun terdapat narapidana wanita dewasa. Selain permasalahan tersebut juga terdapat hambatan dalam pelaksanaan pembinaan diantaranya adalah kurangnya tenaga profesional, sarana dan prasarana yang tidak mendukung dan kurangnya partisipasi dari masyarakat. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut adalah dengan mengoptimalkan petugas yang ada di Rumah Tahanan, mengadakan kerjasama dengan pihak lain misalnya dengan lembaga-lembaga pemerintahan dan mengikutsertakan anak pidana dalam kegiatan di luar Rumah Tahanan.
Disarankan kepada Kepala Cabang Rumah Tahanan Lhoknga agar anak pidana yang berada didalam Rutan mendapatkan perlindungan dan hak-haknya tanpa harus dibeda-bedakan, diharapkan kapada pemerintah daerah maupun pusat agar dapat memberikan fasilitas yang layak bagi anak pidana yang berada didalam Cabang Rumah Tahanan Lhoknga dan diharapkan kepada Kepala Rutan agar dapat memberikan perintah kepada petugas Rutan dengan tegas agar pembinaan yang diberikan terhadap anak dapat berjalan dengan lancar.

Tidak Tersedia Deskripsi