Electronic Theses and Dissertation

Kebijakan desentralisasi di Aceh belum menunjukkan indikator capaian sosial ekonomi Aceh yang lebih baik. Terjadinya kesenjangan pembangunan ekonomi antar kabupaten/kota di Provinsi Aceh merupakan indikator lain dari belum optimalnya pemberlakukan kebijakan desentralisasi. Bentuk kerjasama regional antar kabupaten/kota melalui Aceh Trade and Distribution Center (ATDC) merupakan kebijakan Pemerintah Aceh dalam jangka panjang, diharapkan akan mampu untuk memperbaiki kondisi sosial ekonomi Aceh dalam masa 30 tahun mendatang. Melalui penelitian ini, pembentukan klaster pengembangan ekonomi dengan menggunakan sektor unggulan di masing-masing kabupaten/kota, diharapkan menjadi pendukung kebijakan Pemerintah Aceh. Dalam penelitian ini dilakukan analisis bentuk keterkaitan antar kabupaten/kota dan pola kerjasama regional yang lebih tepat dan terukur melalui pendekatan statistik dan analisis spasial. Berdasarkan rata-rata indeks Location Quotient (LQ), 3 sektor ekonomi paling unggul secara rata-rata kabupaten/kota di Aceh adalah (1) sektor pertanian peternakan kehutanan dan perikanan (2) sektor listrik gas dan air bersih dan (3) sektor jasa-jasa. Berdasarkan analisis Spatial Autocorrelation dengan menggunakan pembobot sektor basis ekonomi wilayah, indeks LQ, menunjukkan masih lemahnya pola keterkaitan spasial antar kabupaten/kota di Provinsi Aceh. Hasil analisis Global Moran (Moran’s I) dan hasil analisis Local Indicator of Spatial Autocorrelation (LISA), hanya sektor pertanian peternakan kehutanan dan perikanan yang berpotensi dan signifikan dalam membentuk pola keterkaitan spasial antar kabupaten/kota di Aceh.

Tidak Tersedia Deskripsi